Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta akan segera berubah seiring rencana perpindahan ibu kota ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Namun, Jakarta sampai saat ini, masih menjadi pusat perputaran uang nasional dan kegiatan perekonomian nasional maupun di masa depan.
Baca juga:
"Jakarta merupakan pusat perputaran uang nasional, sekitar 70 persen uang beredar di Jakarta, hal ini karena Jakarta merupakan pusat kegiatan ekonomi, bisnis dan keuangan di Indonesia," Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta Mochamad Abbas di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (28/3).
Wilayah Jakarta cukup memiliki peran strategis terhadap perekonomian nasional. Kontribusi ekonomi Jakarta untuk nasional pada 2023 mencapai 16,77 persen, lalu kontribusi inflasi 20,47 persen, dan kontribusi investasi 11,70 persen.
"Di sini terdapat Bursa Efek Indonesia (BEI), kantor pusat perusahaan nasional dan multinasional, startup unicorn dan decacorn," ujar Abbas.
Abbas menyebutkan, di tengah masih tingginya ketidakpastian ekonomi global, perekonomian Jakarta pada 2023 tumbuh sebesar 4,96 persen. Berdasarkan proyeksi BI pada 2024, Jakarta diproyeksikan tumbuh pada kisaran 4,8-5,6 persen.
Prakiraan tersebut didukung oleh masih optimisnya keyakinan konsumen, semakin tingginya aktivitas MICE dan kegiatan (event) serta berlanjutnya proyek strategis pemerintah dan swasta.
Abbas mengimbau, optimisme ini yang harus tetap dijaga bersama untuk mendukung berlanjutnya momentum pemulihan ekonomi ke depan. Meski perekonomian Jakarta berkontribusi besar bagi perekonomian nasional, namun tidak dipungkiri Jakarta tetap membutuhkan kerja sama dengan daerah lain.
Abbas menyebutkan, 98 persen yang tersedia di Jakarta merupakan disuplai dari daerah lain. Pemerintah daerah juga bekerjasama dengan beberapa pihak pemangku kepentingan terkait (stakeholders) dalam menggelar pasar murah, bazar murah dan sembako murah.
"Jadi mau tidak mau, suka tidak suka kami harus bekerjasama dengan daerah hulunya sebagai pamasok. Bagaimana pola kerja samanya? Ada yang kerja sama langsung maupun beli putus, dilihat dari selisih neraca yang ada," kata Abbas.
Pemerintah akan memulai perpindahan ibu kota ke IKN Nusantara pada Agustus mendatang. Saat ini, RUU Jakarta masih dalam pembahasan DPR. (*)
Baca juga:
Jakarta Barometer: Pemprov DKI Harus Berdayakan BUMD untuk Kendalikan Inflasi
