Jakarta Penyumbang Terbanyak Kasus COVID-19, PSI Desak Anies Percepat Booster

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 06 Juli 2022
Jakarta Penyumbang Terbanyak Kasus COVID-19, PSI Desak Anies Percepat Booster

Seorang ibu rumah tangga disuntik vaksin di Asrama Haji Tanjungpinang, Kepri (ANTARA/Nikolas Panama)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta diminta untuk mempercepat vaksinasi dosis ketiga atau booster. Pasalnya, kasus COVID-19 di Jakarta mulai mengganas kembali. Data Senin (4/7) kemarin Jakarta jadi kota penyumbang kasus terbanyak dengan jumlah 737 kasus positif.

Maka dari itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Idris Ahmad, meminta Gubernur Anies beserta jajarannya untuk turun tangan langsung sebelum adanya lonjakan COVID-19 yang diperkirakan akan terjadi pada akhir bulan juli ini.

Baca Juga:

PSI Minta DPR Tak Buru-buru Sahkan RKUHP

Anggota Komisi E DPRD DKI ini mengatakan, ada 2 syarat ampuh agar bisa mengendalikan laju COVID-19, yaitu dengan terus gencar melakukan vaksinasi dan menegakkan protokol kesehatan.

"Keduanya adalah satu kesatuan dimana masyarakat perlu diimbau dan diingatkan hal tersebut. Tentunya perlu kerja-kerja dari pemprov agar 2 syarat ampuh itu dapat berjalan beriringan," jelasnya.

Hal ini juga sejalan dengan perintah Presiden Jokowi yang menetapkan vaksinasi dosis ketiga alias vaksin booster jadi syarat untuk kegiatan masyarakat yang melibatkan masyarakat banyak. Vaksin booster juga jadi syarat bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum.

"Pemprov DKI harusnya bisa menerjemahkan imbauan dari Istana. Gubernur dan jajarannya beserta pihak lain perlu bersinergi untuk mengendalikan laju COVID-19 ini," tegasnya.

Ia juga mengatakan, di tengah geliat warga Jakarta yang sudah beraktifitas di luar rumah, perlu diantisipasi dengan beragam cara agar COVID-19 bisa terkendali.

Baca Juga:

PSI Nilai Pemprov DKI Kecolongan soal Holywings

"Saya lihat banyak fasilitas transportasi publik dan ruang publik yang sudah mulai kendor menerapkan protokol kesehatan. Bahkan, para pengelola sudah mulai abai. Mestinya stasiun, halte, mal, pasar dan ruang publik tetap ketat menegakkan prokes, karena saya lihat di beberapa ruang publik scan aplikasi PeduliLindungi sudah mulai diabaikan, bahkan jarang diperiksa," ungkapnya.

Selain itu, sambungnya, sentra vaksinasi perlu digalakkan kembali, terutama di stasiun, halte transjakarta, mal, pasar dan ruang publik lainnya dimana warga Jakarta sering berkerumun.

Melihat data statistik capaian vaksin COVID-19, terutama booster belum mencapai 50 persen dari jumlah warga DKI Jakarta. Data per 4 Juli 2022, vaksin dosis ketiga di DKI Jakarta baru mencapai 4.091.936 dari jumlah total warga jakarta yang diatas 10 juta jiwa.

"Kita ingin ekonomi kembali bangkit, berbagai kegiatan keramaian telah diagendakan, kita tidak mau ini kembali ditunda lantaran tingginya kasus COVID-19 di Jakarta," tutur Idris. (Asp)

Baca Juga:

Pasang Baliho Ganjar Penerus Jokowi, PSI Siap Bantu Jagoan lain asal Biaya Ditanggung

#Vaksinasi #Vaksin Covid-19 #PSI #Anies Baswedan #DPRD DKI Jakarta #COVID-19
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Langkah ini diambil agar Pemprov DKI Jakarta memiliki payung hukum yang kuat dalam menangani persoalan mendesak yang bersentuhan langsung dengan rakyat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 18 Desember 2025
DPRD DKI Jakarta Targetkan 20 Perda Rampung di 2026, Mulai Urusan Narkoba Sampai Nasib PKL Jadi Prioritas
Indonesia
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
BK Award 2025 DPRD DKI Jakarta digelar sebagai ajang apresiasi kinerja sekaligus penggalangan donasi bagi korban bencana di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 14 Desember 2025
BK Award 2025 DPRD DKI Jadi Ajang Apresiasi Kinerja dan Solidaritas Kemanusiaan
Indonesia
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
DPRD DKI meminta Pemprov memperkuat standar keselamatan usai terjadinya insiden kebakaran di Gedung Terra Drone, Cempaka Putih.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Tragedi Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Perkuat Standar Keselamatan
Indonesia
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Insiden kebakaran gedung Terra Drone jadi sorotan. DPRD DKI meminta Pemprov untuk mengecek sertifikat laik bangunan di Jakarta.
Soffi Amira - Rabu, 10 Desember 2025
Insiden Kebakaran Gedung Terra Drone, DPRD DKI Minta Pemprov Cek Sertifikat Laik Gedung di Jakarta
Indonesia
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Rio mendorong adanya pelatihan teknis intensif bagi kepala sekolah, guru, anggota TPPK/PPK
Angga Yudha Pratama - Kamis, 04 Desember 2025
Fenomena Gunung Es Kekerasan Anak di DKI Bikin Merinding, DPRD Tekankan Tiga Jurus yang Wajib Sekolah Jalankan
Indonesia
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Jangan sampai penanganan limpasan air laut ke daratan hanya ramai di media sosial.
Dwi Astarini - Kamis, 27 November 2025
DPRD DKI Minta Pemprov Tuntas Tangani Kebocoran Tanggul
Indonesia
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
PSI berharap agar masyarakat lebih bijak dan kritis dalam mencerna setiap informasi yang diterima
Angga Yudha Pratama - Kamis, 27 November 2025
PSI Desak Publik Cerdas: Peresmian Jokowi 2018 Itu Bandara Negara, Bukan Bandara yang Diributkan Menhan Sjafrie Sjamsuddin
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mencontohkan sapaan Bro dan Sis tidak sesuai jika digunakan dalam konteks tertentu, misalnya saat berkunjung ke pondok pesantren.
Wisnu Cipto - Sabtu, 22 November 2025
Gimmick Baru PSI, Tinggalkan Sapaan Bro dan Sis Demi Kesan Lebih Egaliter
Indonesia
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Mengacu kepada Perda (Peraturan Daerah) No 8/2007 tentang Ketertiban Umum, setiap orang dilarang untuk melakukan kegiatan seks komersial di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 21 November 2025
Prostitusi Berulang di Gang Royal, Dewan DKI Minta Penegakan Tegas untuk Tindakan Melanggar Hukum
Bagikan