Jadi Pengacara Jokowi-Ma'ruf, Yusril Tegaskan Bukan Bagian Timses

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 05 November 2018
Jadi Pengacara Jokowi-Ma'ruf, Yusril Tegaskan Bukan Bagian Timses

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra (tengah) bersama sejumlah kader meluapkan kegembiraan usai sidang ajudikasi Bawaslu (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Yusril Ihza Mahendra resmi menjadi pengacara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin di pilpres 2019 mendatang.

Meskipun bergabung dengan kubu Jokowi-Ma'ruf, pakar hukum tatanegara ini menegaskan bahwa dirinya bukan bagian dari tim sukses pasangan petahanan tersebut.

"Saya bilang ke pak Erick Thohir, setelah hal ini didiskusikan dengan saya, akhirnya saya memutuskan untuk setuju dan menjadi lawyernya kedua beliau (Jokowi-Ma'ruf) itu," kata Yusril dalam rilisnya, Senin (5/1).

Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra. (bulan-bintang.org)

Lebih lanjut Yusril mengatakan bahwa sebelum ditunjuk jadi kuasa hukum, Erick Thohir menyampaikan salam Jokowi kepada dirinya. Dan itu suatu pesan tersirat bahwa Presiden Jokowi menunjuk mantan Menteri Hukum dan HAM era Gus Dur dan Megawati Soekarno Putri itu sebagai kuasa hukum.

"Minggu yang lalu saya bertemu Pak Erick Thohir di Hotel Mulia, Jakarta. Pak Erick adalah Ketua Timsesnya Pak Jokowi. Pak Erick menyampaikan, ada salam dari Pak Jokowi kepada saya. Dan saya (Yusril) pun menyampaikan salam saya kepada Pak Jokowi melalui Pak Erick," ujarnya.

Ketika bertemu dengan Erick Thohir, ia diminta kepastian dan kesiapannya menjadi kuasa hukum atau pengacara pasangan Capres-Cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kami bincang-bincang, dan pak Erick menanyakan kepastian apakah saya bersedia menjadi lawyernya pak Jokowi-pak Kiyai Ma’ruf Amin dalam kedudukan beliau sebagai paslon Capres-cawapres," tutur Yusril.

Namun, menurut Yusril berdasarkan yang disampaikan Erick bahwa menjadi kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf tidak dikenakan tarif pembayaran secara profesional, alias gratis. Dan Yusril pun telah menyetujui meskipun tidak mendapat bayaran dari Jokowi maupun Ketua Timses.

"Pak Erick mengatakan bahwa jadi lawyer Pak Jokowi dan Kyai Ma’ruf ini gratis alias tanpa bayaran apa-apa," imbuhnya.

Ketum Partai Bulan Bintang, Yusril Ihza Mahendra. Foto: MP/Win

"Saya bilang, saya setuju saja. Dulu dalam Pilpres 2014 saya juga pernah dimintai menjadi ahli dalam gugatan Pak Prabowo kepada KPU tentang hasil Pilpres di MK, dan itu saya lakukan, gratis juga hehe, tanpa bayaran apapun dari Pak Prabowo," sambung Yusril.

Jadi, saat ini Yusril akan membantu apabila pasangan Jokowi-Ma'ruf menghadapi permasalahan hukum dengan lawan politiknya.

"Saya menerima menjadi lawyernya Pak Jokowi - Pak Ma’ruf sebagai lawyer profesional. Saya menjadi lawyer dalam semua hal terkait dengan posisi kedua beliau (Jokowi-Ma'ruf) sebagai paslon Capres-Cawapres. Jadi tidak terbatas pada perkara di MK nantinya, jika sekiranya ada," tandasnya.

Yusril mengaku menerima pinangan tersebut karena punya pengalaman panjang membela partai politik. Salah satunya partai Golkar. Dengan menjadi lawyer Jokowi-Ma’ruf, Yusril ingin memastikan Pilpres dan Pemilu serentak berjalan fair, jujur dan adil, dan semua pihak menaati aturan hukum yang berlaku.

“Bagi saya hukum harus ditegakkan secara adil bagi siapapun tanpa kecuali. Menjadi lawyer haruslah memberikan masukan dan pertimbangan hukum yang benar kepada klien agar klien tidak salah dalam melangkah, serta melakukan pembelaan jika ada hak-haknya yang dilanggar pihak lain,” kata Yusril.

Pasangan Jokowi - Ma'ruf Amin. ANTARA FOTO

Ketum PBB ini menyatakan, menjadi lawyer bukan berarti harus membenarkan yang salah dan/atau menyalahkan yang benar.

“Pemihakan saya adalah pada hukum dan keadilan. Jika ada hak-hak Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf yang dilanggar, beliau dihujat, dicaci dan difitnah misalnya, tentu saya akan melakukan pembelaan dan menunjukkan fakta-fakta yang sesungguhnya atau sebaliknya, agar segala sesuatunya dapat diletakkan pada proporsi yang sebenarnya. Saya juga akan mewakili kepentingan hukum kedua beliau dalam berhadapan dengan pihak lain,” kata Yusril.

“Sebagai profesional lawyer, saya tidak menjadi bagian dari Timses Pak Jokowi- Pak Kiyai Ma’ruf Amin. Saya baca di dalam struktur Timses sudah ada divisi hukum dan pembelaan. Divisi ini kalau dalam perusahaan bisa dikatakan sebagai “in house lawyer”, sedangkan saya adalah profesional lawyer yang berada di luar struktur,” tandasnya. (*)

#Yusril Ihza Mahendra #Jokowi-Ma'ruf Amin
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah final. Ia juga menjelaskan peluang langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Yusril Ihza Mahendra berbicara soal siapa pengganti LSP di Kepala Kantor Staf Presiden.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Menko Yusril Ihza Mahendra pastikan kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo oleh Pati Polri (LSP) tak terindikasi makar. Cek pasal UU ITE & KUHP di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Pemahaman sejarah sangat penting karena sebuah peraturan tidak muncul tiba-tiba serta praktik penerapannya harus dievaluasi dengan kritis di mana kekuatan dan di mana kelemahannya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Indonesia
Tok! Negara Larang Konser Israel di Jakarta 24 Oktober: Uang Tiket Wajib Dikembalikan!
Pemerintah resmi melarang konser penyanyi gospel AS Israel Houghton pada 24 Oktober 2026 di Jakarta demi keamanan dan menolak motif politik pro-Israel.
Wisnu Cipto - Senin, 05 Oktober 2026
Tok! Negara Larang Konser Israel di Jakarta 24 Oktober: Uang Tiket Wajib Dikembalikan!
Bagikan