Istana Bantah Jokowi Terkait Keputusan Airlangga Mundur dari Ketum Golkar

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Senin, 12 Agustus 2024
Istana Bantah Jokowi Terkait Keputusan Airlangga Mundur dari Ketum Golkar

Arsip - Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ahad (11/8) kemarin, Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya sebagai orang nomor satu di partai beringin.

Bahkan, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian di Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengklaim dirinya sudah tidak lagi menjabat ketum Golkar terhitung berlaku sejak Sabtu malam (10/8). Terkait mundurnya Airlangga sebagai Ketum Golkar, pihak Istana Kepresidenan pun turut angkat suara.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan pengunduran diri Airlangga sebagai Ketum Golkar adalah pilihan atau hak pribadi yang bersangkutan dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden Jokowi.

"Pengunduran diri Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah pilihan/hak pribadi beliau yang selanjutnya sepenuhnya menjadi urusan internal Partai Golkar. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden," kata Ari dalam keterangan diterima di Jakarta, Senin (12/8).

Baca juga:

Jusuf Hamka Mundur dari Golkar Menyusul Keputusan Airlangga

Ari menegaskan Airlangga saat ini masih menjalankan tugasnya membantu Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. "Dari semalam sampai hari ini beliau mendampingi Bapak Presiden di Ibu Kota Nusantara," katanya, dikutip dari Antara.

Airlangga Hartarto, yang terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar pada tahun 2017, mengumumkan pengunduran dirinya ke publik dalam rekaman video yang disiarkan Partai Golkar di Jakarta, Minggu (11/8).

Dalam video itu, Airlangga menjelaskan alasan pengunduran dirinya karena ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dan menjaga stabilitas di tengah masa transisi pemerintahan Presiden Jokowi ke pemerintahan Prabowo Subianto sebagai pemenang Pilpres 2024.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum (Waketum) Dito Ariotedjo sempat buka suara mengenai terkait kabar mundurnya Airlangga. Menurut dia, Airlangga kemungkinan mundur karena ingin fokus dengan tugasnya di pemerintahan sebagai Menko Perkonomian.

Baca juga:

Jaga Keutuhan Partai, Airlangga Resmi Mundur dari Ketum Golkar

"Kita tunggu ya info resminya. Mungkin karena akan fokus di pemerintahan dan tantangan ke depan terkait ekonomi nasional dan global semakin banyak dan kompleks," ungkap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu, sebelum Airlangga resmi mengumumkan mundur dari jabatan Ketum Golkar. (*)

#Golkar #Airlangga Hartarto #Jokowi
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Buka Program Magang untuk 20 Ribu Fresh Graduate, Digaji Sesuai UMP
Pemerintah segera membuka program magang untuk 20.000 fresh graduate. Nantinya, mereka akan memperoleh gaji sesuai UMP di daerah masing-masing.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
Pemerintah Buka Program Magang untuk 20 Ribu Fresh Graduate, Digaji Sesuai UMP
Indonesia
Jokowi tak Hadir di Sidang Gugatan Ijazah, Penggugat Minta Ganti Hakim
Jokowi tak hadir di sidang gugatan CLS yang berlangsung di PN Solo, Selasa (16/9). Pihak penguggat pun meminta agar hakim diganti.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
Jokowi tak Hadir di Sidang Gugatan Ijazah, Penggugat Minta Ganti Hakim
Indonesia
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Bahlil Lahadalia, Partai Golkar, anggota fraksi, Bimbingan Teknis, aspirasi masyarakat, wakil rakyat, Presiden Prabowo Subianto, profesionalitas, pengawalan program, anggaran daerah
Angga Yudha Pratama - Selasa, 16 September 2025
Bahlil Minta Kader Golkar Jaga Ucapan dan Tindakan, Penampilan Harus Menyesuaikan
Indonesia
Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy
Menko Airlangga Hartarto sebut program magang bagi lulusan perguruan tinggi akan dilakukan pertama.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Prabowo Luncurkan Program Akselerasi Pembangunan: Sarjana Bakal ‘Magang’ di Sektor Industri hingga Memulai Pengembangan Ekosistem Gig Economy
Indonesia
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
pemilu seharusnya melahirkan budaya politik baru, di mana rakyat tidak lagi menjadi penonton, tetapi aktor utama dalam menentukan arah bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 September 2025
Golkar Usulkan Perubahan Sistem Pemilu, Ingin Lahirkan Budaya Politik Baru
Indonesia
Putri Akbar Tanjung Kembali Pimpin Golkar Solo, Targetkan 5 Kursi DPRD
Sekar sendiri menjadi ketua DPD Golkar Solo sejak April 2023-2025 dalam dalam Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD Partai Golkar Kota Solo.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 14 September 2025
Putri Akbar Tanjung Kembali Pimpin Golkar Solo, Targetkan 5 Kursi DPRD
Indonesia
Ijazah Gibran Digugat Rp 125 Triliun, Jokowi: Nanti Sampai Kelulusan Jan Ethes Ikut Dipermasalahkan
Ia akan melayani adanya gugatan tersebut.
Dwi Astarini - Sabtu, 13 September 2025
Ijazah Gibran Digugat Rp 125 Triliun, Jokowi: Nanti Sampai Kelulusan Jan Ethes Ikut Dipermasalahkan
Indonesia
Budi Arie Hingga Sri Mulyani Kena Reshuffle, Jokowi Sebut itu Hak Prerogatif Prabowo
Jokowi mengatakan pergantian Menkeu Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi merupakan hal bagus.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
Budi Arie Hingga Sri Mulyani Kena Reshuffle, Jokowi Sebut itu Hak Prerogatif Prabowo
Indonesia
Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR
Jokowi menanggapi polemik UU Perampasan Aset. Ia mengatakan, bahwa sudah tiga kali mengajukan ke DPR saat masih menjabat sebagai Presiden RI.
Soffi Amira - Jumat, 12 September 2025
Polemik UU Perampasan Aset, Jokowi: Saya Sudah 3 Kali Ajukan ke DPR
Indonesia
Penggugat Ijazah Palsu Jokowi Ajukan Gugatan Baru, Kuasa Hukum: CLS Hanya Bisa Ditujukan kepada Penyelenggara
Penggugat ijazah palsu Jokowi kini mengajukan gugatan baru. Kuasa Hukum Jokowi mengatakan, bahwa gugatan CLS hanya bisa ditujukan kepada penyelenggara.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
Penggugat Ijazah Palsu Jokowi Ajukan Gugatan Baru, Kuasa Hukum: CLS Hanya Bisa Ditujukan kepada Penyelenggara
Bagikan