Intensif Pantau Real Count KPU, PPP Temukan Anomali Suara Berkurang

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Minggu, 18 Februari 2024
Intensif Pantau Real Count KPU, PPP Temukan Anomali Suara Berkurang

(Foto: Istimewa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus memantau secara intensif rekapitulasi suara Pemilu Legislatif melalui tautan pemilu2024.kpu.go.id. Hal ini dilakukan menyikapi perbedaan hasil quick count yang dilansir oleh sejumlah lembaga survei.

PPP memiliki hasil akhir berbeda, antara lain menurut quick count Charta Politika PPP lolos ambang batas parlemen dengan perolehan 4,04 persen, diikuti dengan Voxpol Center yang menyatakan PPP lolos 4,17 persen. Sementara LSI Denny JA mencatat PPP tidak lolos ambang batas parlemen dengan perolehan 3,91 persen.

Baca Juga:

Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Pelajaran Berharga untuk Merevisi Kekuasaan Presiden

Juru Bicara Plt. Ketum PPP, Imam Priyono, mengatakan, dalam pantauan intensif yang dilakukan setiap jam, PPP menemukan anomali berkurangnya suara di sejumlah daerah pemilihan. Ini dinilai berpotensi merugikan PPP yang perolehan suaranya kini berada di kisaran 4 persen.

"Kami memantau Sirekap, dan PPP menemukan data anomali berkurangnya jumlah pemilih di sejumlah daerah, padahal logikanya TPS terinput semakin besar setidaknya jumlah pemilih sama atau bertambah bukan berkurang," kata Imam dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (17/2) malam.

Baca Juga:

Setelah Pemilu, Oposisi Perlu Dibangun

Imam mengatakan, merespons temuan ini PPP akan segera berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu.

"Tentu kita akan berkoordinasi dengan penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dan kami terus pantau real count secara intensif," ujarnya.

Berdasarkan pantauan real count KPU pasa Sabtu (17/2) pukul 19.30 WIB, terjadi anomali berkurangnya suara pemilih PPP sebanyak 7.028 suara.

Adapun suara tersebut berkurang di daerah pemilihan Sumatera Utara II, Sumatera Selatan I, DI. Yogyakarta, Jawa Tengah V, NTT II, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan II, Kalimantan Timur dan Sulawesi Utara. (pon)

Baca Juga:

FX Rudy Dukung PDIP Oposisi

#Pemilu 2024
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Seluruh hasil lelang surat suara bekas itu akan disetor ke Kas Negara.
Wisnu Cipto - Senin, 24 Maret 2025
Surat Suara Bekas Pemilu 2024 Laku Dijual Rp 210 Juta dalam Lelang Daring
Indonesia
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
IKEPP adalah instrumen pengukuran untuk memetakan secara kuantitatif dan kualitatif kepatuhan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).
Dwi Astarini - Rabu, 09 Oktober 2024
DKPP akan Luncurkan IKEPP 24 Oktober 2024
Indonesia
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Para artis yang menjadi ketua timses sebaiknya harus mengerti harapan dan cita-cita masyarakat daerah tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 September 2024
Artis Jadi Ketua Tim Sukses Pilkada Hanya Buat Naikkan Popularitas
Berita Foto
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Nasdem Fatimah Tania Nadira Alatas berfoto bersama keluarga usai mengikuti Rapat Paripurna pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2024-2029 di Gedung DPRD Jakarta, Senin (26/8/2024).
Didik Setiawan - Senin, 26 Agustus 2024
Suka Cita Rayakan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta Periode 2024-2029
Indonesia
Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
"Rakyat tidak dapat disalahkan atas pilihannya, apa pun yang mendasari pertimbangannya," urai Puan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Agustus 2024
 Puan Sebut Pemilu 2024 Harus Menjadi Koreksi
Indonesia
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Konstitusi Indonesia telah meletakkan prinsip dasar berdemokrasi yaitu bahwa kedaulatan harusnya berada di tangan rakyat.
Wisnu Cipto - Jumat, 16 Agustus 2024
Puan Sesalkan Rakyat tidak Pernah Benar-Benar Berkuasa
Indonesia
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Mereka perlu diberikan jaminan keselamatan kerja berupa dana santunan kematian hingga beasiswa untuk dua orang anak.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juli 2024
Jamin Keselamatan Petugas Ad Hoc di Pilkada, Pemprov DKI Diminta Gandeng BPJS
Indonesia
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Batas waktu untuk caleg terpilih melaporkan harta kekayaannya 21 hari sebelum pelantikan pada 1 Oktober 2024.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 18 Juli 2024
Tak Setorkan LHKPN, 6.969 Caleg Terpilih Pemilu 2024 Berpotensi Gagal Dilantik
Indonesia
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan caleg terpilih kepada KPU di masing-masing jajaran paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
Wisnu Cipto - Rabu, 17 Juli 2024
Caleg Terpilih Pemilu 2024 Belum Lapor LHKPN Terancam Batal Dilantik
Indonesia
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Rekapitulasi suara ulang jenis perolehan suara Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Senin, 01 Juli 2024
KPU DKI Rekapitulasi Ulang Pileg DPRD di 233 TPS Cilincing
Bagikan