Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Insiden Peluru Nyasar, NasDem Kritik Pengamanan DPR Lengah

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Selasa, 16 Oktober 2018
Insiden Peluru Nyasar, NasDem Kritik Pengamanan DPR Lengah

Kaca di salah satu ruangan di lantai 13 Gedung DPR bolong terkena peluru (ist)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - NasDem mengakui peristiwa peluru nyasar mengenai dua ruangan anggota DPR RI pada Senin (15/10) bukti kelengahan dalam pengamanan gedung wakil rakyat. Untuk itu, perlu adanya peningkatkan keamanan gedung parlemen.

"Ini ada satu kelengahan yang harus diperbaiki. Kami sangat sepakat diperlukan adanya pencegahan terhadap hal-hal yang berbahaya," kata Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem Jhonny G Plate, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Menurut Jhonny, NasDem melihat kejadian peluru nyasar merupakan suatu masalah. Dia menambahkan jangan melihat DPR hanya dari sisi gedungnya saja, tetapi merupakan tempat pengambilan keputusan sehingga harus dijaga dengan baik.

jhonny nasdem merahputih
Sekjen DPP Nasdem Johnny G. Plate (tengah). Foto: MP/Fadhli

"Kemarin dikatakan kejadian berasal dari Lapangan Tembak di Senayan, sehingga ada dugaan kekeliruan. Kalau bukan berasal dari Lapangan Tembak maka itu merupakan teror terhadap DPR," ujar petinggi NasDem itu, dilansir Antara

Jhonny mengingatkan DPR merupakan pusat perpolitikan di Indonesia, sehingga sangat berbahaya kalau terjadi teror. Apalagi, lanjut dia, saat ini memasuki tahun politik dan tidak ada pilihan lain selain pelaksanaannya berjalan sukses dan lancar.

"Jangan sampai pemilu kita ditandai dengan aksi teror. Peristiwa kemarin apakah disengaja atau tidak, namun ada kekhawatiran dari para anggota DPR dan tenaga pembantu yang bekerja di lingkungan DPR," tandas Jhonny.

Salah satu ruang kerja di lantai 13 Gedung DPR yang terkena tembakan (ist)

Sebelumnya, peluru nyasar menembus dua ruangan anggota DPR RI di Gedung Nusantara I. Kedua anggota DPR RI yaitu politisi Partai Gerindra Wenny Warrouw di lantai 16, dan politisi Partai Golkar Bambang Herry Purnama di lantai 13.

Peristiwa tersebut terjadi kemarin siangsekitar pukul 14.35 WIB. Peluru nyasar tersebut menembus kaca ruangan kerja anggota DPR RI.

#Peluru Nyasar Ke DPR #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Minta Operator tak Cari Celah setelah Putusan MK soal Kuota Internet Tetap Aktif
Putusan MK harus diterapkan sesuai dengan semangat perlindungan konsumen.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Minta Operator tak Cari Celah setelah Putusan MK soal Kuota Internet Tetap Aktif
Indonesia
Pemerintah Resmi Ajukan Usulan Kewarganegaraan Ganda WNI, Bola Panas Kini di DPR
Pemerintah ajukan usulan dwi kewarganegaraan terbatas untuk talenta diaspora strategis. Bola panas kini di DPR untuk pembahasan revisi UU Kewarganegaraan.
Wisnu Cipto - Jumat, 24 Juli 2026
Pemerintah Resmi Ajukan Usulan Kewarganegaraan Ganda WNI, Bola Panas Kini di DPR
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Jelaskan Rencana Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Belum Pernah di Rapatkan
Komisi X akan meminta penjelasan langsung kepada pemerintah dalam rapat kerja bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi setelah DPR memasuki masa sidang berikutnya.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 24 Juli 2026
DPR Desak Pemerintah Jelaskan Rencana Pembentukan Universitas Republik Indonesia, Belum Pernah di Rapatkan
Indonesia
RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul Inisiatif DPR, Begini Pengertian dan Isinya
Penyelenggara Satu Data Indonesia diantaranya adalah pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Satu Data Indonesia, yang dilaksanakan di tingkat pusat dan di tingkat daerah
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 22 Juli 2026
RUU Satu Data Indonesia Jadi Usul Inisiatif DPR, Begini Pengertian dan Isinya
Indonesia
DPR Sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Apa Dampaknya Buat Rakyat?
DPR RI sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Regulasi ini atur struktur kelembagaan, pengawasan, dan pengadilan khusus. Apa efeknya bagi rakyat?
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Sahkan UU Pusat Finansial Internasional Indonesia, Apa Dampaknya Buat Rakyat?
Indonesia
3 Orang Tewas, DPR Instruksikan Polisi Bongkar Motif Bentrokan Maut Adonara
DPR RI instruksikan polisi mengusut motif bentrokan maut di Adonara, Flores Timur, NTT. Tiga orang tewas, lima luka, dan 20 rumah terbakar. TNI-Polri siaga.
Wisnu Cipto - Selasa, 21 Juli 2026
3 Orang Tewas, DPR Instruksikan Polisi Bongkar Motif Bentrokan Maut Adonara
Indonesia
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
usulan itu disiapkan sebagai langkah menyelamatkan operasional perguruan tinggi swasta, terutama kampus-kampus kecil yang berpotensi tutup akibat tekanan dalam ekosistem pendidikan tinggi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 Juli 2026
 Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
Berita Foto
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wamendag Dyah Roro Esti rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Berita Foto
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Realisasi APBN Tahun Anggaran 2025
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Realisasi APBN Tahun Anggaran 2025
Indonesia
DPR Kebut Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang untuk segera membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkannya dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
DPR Kebut Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
Bagikan