Ini Sikap Pemerintah Terkait Pengesahan UU Pilkada

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 03 Juni 2016
Ini Sikap Pemerintah Terkait Pengesahan UU Pilkada

Seskab Pramono Anung

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih Nasional- Rancangan Undang-Undang Pilkada telah disahkan oleh DPR RI, Kamis (3/5). Melalui rapat paripurna, pimpinan sidang mengetok palu tanda draf rancangan sah secara hukum menjadi UU Pilkada.

Namun, di balik pengesahan itu masih ada polemik terkait revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Ada sejumlah partai politik, yaitu Gerindra dan PKS menolak pengesahan lantaran bertentangan dengan azas keadilan dan persamaan.

Perdebatan dan interupsi, akhirnya memutuskan pengesahan RUU Pilkada, namun dengan catatan atau syarat yang masih menjadi pertimbangan DPR RI.

Adapun persoalan yang menjadi perdebatan panjang diantaranya adalah soal pengunduran diri anggota dewan yang telah ditetapkan KPU menjadi calon kepala daerah, pengurangan persentase dukungan partai politik terhadap kandidat yang diusung dalam pilkada yang semula berjumlah 20-25 persen menjadi 15-20 persen, dan yang ketiga soal dukungan untuk calon independen.

Terkait hal itu, Sekretaris Kabinet (seskab) Pramono Anung menyatakan sikap pemerintah sesuai dengan putusan MK yang menetapkan bahwa setiap anggota dewan harus mengundurkan diri manakala KPU telah menetapkan pencalonannya sebagai kepala daerah. Sementara untuk petahana cukup dengan mengajukan cuti.

Kemudian mengenai dukungan untuk calon independen, pemeritah bersikap tidak untuk dinaikkan atau tetap seperti yang lalu. Dan yang ketiga, perihal sengketa partai politik, pemerintah berpendapat partai politik yang terdaftar terakhir di Kementerian Hukum dan HAM itulah yang berhak mengikuti Pilkada.

"Pemerintah berharap Revisi Undang-Undang Pilkada yang disahkan itu dapat digunakan untuk kegiatan Pilkada selanjut, dan tidak bersifat sementara,” kata Pramono kepada wartawan di Jakarta, Kamis (2/6).

Ia pun berharap UU ini bisa dipakai untuk jangka panjang. Pemerintah tidak akan mengajukan rancangan RUU baru untuk Pilkada karena menganggap bahwa dengan berbagai perubahan telah mengakomodir konflik antar Partai, penyelesaian konflik dan sebagainya sudah selesai.

BACA JUGA:

  1. Hujan Interupsi, Paripurna DPR Sahkan RUU Pilkada Jadi UU
  2. Ini Isi Pidato Megawati Soekarnoputri di Hari Lahir Pancasila
  3. Said Aqil: Berani Rubah Ideologi Pancasila Akan Berhadapan dengan NU
  4. Said Aqil : Membela Negara Sama Wajibnya dengan Shalat
  5. Said Aqil: Islam Nusantara Sangat Cocok Untuk Indonesia
#Pramono Anung #DPR RI #UU Pilkada
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono Tolak Rencana Kemensos Bangun Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI
Pemerintah DKI membutuhkan hutan kota tersebut untuk dikelola guna menambah ruang terbuka hijau (RTH) Jakarta.
Dwi Astarini - 2 jam, 15 menit lalu
Gubernur Pramono Tolak Rencana Kemensos Bangun Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Ia juga mendorong bawahannya untuk mengkaji langsung penyebab gangguan listrik tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Indonesia
Mulai Hari ini, Gubernur Pramono Perintahkan Jajarannya Serentak Turunkan Foto Gibran
Langkah tersebut dilakukan setelah Gibran telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia itu.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Mulai Hari ini, Gubernur Pramono Perintahkan Jajarannya Serentak Turunkan Foto Gibran
Indonesia
Pemprov DKI bakal Tertibkan Parkir Liar di Blok M
Penertiban tidak hanya menyasar di wilayah Blok M, tetapi juga seluruh kawasan Ibu Kota yang mengalami persoalan serupa.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Pemprov DKI bakal Tertibkan Parkir Liar di Blok M
Indonesia
Ubah Wajah Pasar Senen, Proyek MRT Fase Barat-Timur Segara Ditandatangani Gubernur Pramono
Kehadiran MRT nantinya akan melengkapi integrasi transportasi di kawasan Pasar Senen. Apalagi, kawasan Pasar Senen sudah dilayani kereta rel listrik (KRL), Transjakarta, hingga terminal bus.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
Ubah Wajah Pasar Senen, Proyek MRT Fase Barat-Timur Segara Ditandatangani Gubernur Pramono
Indonesia
Konser Guns N’ Roses, Gubernur Pramono Perpanjang Operasional Transportasi Jakarta
Konser Guns N' Roses akan diselenggarakan pada Sabtu, 21 November 2026 di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.
Dwi Astarini - Minggu, 15 November 2026
Konser Guns N’ Roses, Gubernur Pramono Perpanjang Operasional Transportasi Jakarta
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Bukan Hanya Sekolah Swasta, Pemprov DKI Ingin Perluas Pendidikan Gratis hingga Pesantren
Pemprov DKI Jakarta membuka peluang memperluas program Sekolah Swasta Gratis hingga pondok pesantren. Jumlah sekolah yang ditargetkan masuk program mencapai 253.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Bukan Hanya Sekolah Swasta, Pemprov DKI Ingin Perluas Pendidikan Gratis hingga Pesantren
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Bagikan