Ini Prediksi Pengamat untuk Djarot-Sihar di Pilgub Sumut

Noer ArdiansjahNoer Ardiansjah - Selasa, 09 Januari 2018
Ini Prediksi Pengamat untuk Djarot-Sihar di Pilgub Sumut

Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Djarot Saiful Hidayat (kanan) dan Sihar Sitorus (kiri). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat dan Sihar Sitorus dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumatera Utara.

Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing menilai, pasangan tersebut berpeluang besar memenangi ajang Pilgub Sumut. ‎Pasalnya, PDIP telah melakukan evaluasi terkait pencalonan Cagub-Cawagub Sumut dua periode yang lalu.

Hal itu terlihat dari keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang mampu membaca peluang 'perkawinan' dua budaya, yakni Jawa dan Tapanuli yang diwakilkan oleh calon usungannya.

‎"Sehingga pasangan Djarot dan Sihar ini, menurut saya, sangat klop dan bisa diterima masyarakat Sumut," kata Emrus kepada wartawan, Jakarta, Selasa (9/1).

‎Terlebih, kata Emrus, populasi masyarakat Jawa dan Tapanuli sangat besar di Sumut. Bila mereka digabungkan, maka lebih dari sebagian populasi Sumut didominasi dua suku tersebut.

"Berdasarkan data yang saya peroleh, dari aspek jumlah penduduk di Sumut, suku berlatar belakang Jawa mencapai 35 persen. Sedangkan Tapanuli bisa mencapai 30 persen," katanya.

Dengan kata lain, kata Emrus, dari sudut homogenitas paslon Djarot-Sihar dengan pemilih di Sumut, bisa mencapai sekitar 65-75 persen. "Ditambah jika dilihat dari sebaran budaya," tandasnya.

Menurut dia, angka tersebut menjadi modal penting bagi paslon Djarot-Sihar berlaga dalam Pilkada Sumut 2018.

Sebab, bagaimanapun perilaku politik tidak bisa dilepaskan dari sudut homogenitas dari pemilih dengan paslon. Dia menegaskan, penilaian tersebut bukanlah menyangkut masalah SARA.

"Ini bukan persoalan SARA. Karena SARA yang salah dalam konteks kampanye adalah dari sisi negatif. Sedangkan homogenitas dari sudut yang positif karena kebiasaannya itu orang memilih karena karena memiliki kedekatan homogenitas atau kesamaan budaya," katanya.

Di luar latar belakang budaya itu, Emrus menilai sosok Djarot juga memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Sebab, mantan Wali Kota Blitar itu dianggap sebagai sosok yang pluralis dan merangkul semua kalangan.

"‎Saya pikir Sumut sangat terkenal sebagai daerah yang sangat pluralis. Sehingga tidak terlalu sulit bagi warga Sumut untuk menerima Djarot sebagai cagub," pungkasnya. (Pon)

#Pilgub 2018 #PDIP #Djarot Saiful Hidayat
Bagikan
Ditulis Oleh

Noer Ardiansjah

Tukang sulap.

Berita Terkait

Indonesia
FX Hadi Rudyatmo Mundur Plt DPD PDIP Jateng, Ungkap Ada yang Menyebutnya Lulusan TK
Mantan Wali Kota Solo ini menjelaskan alasan pengunduran diri karena merasa tidak mampu dan memilih menjaga soliditas partai.
Dwi Astarini - Sabtu, 20 Desember 2025
FX Hadi Rudyatmo Mundur Plt DPD PDIP Jateng, Ungkap Ada yang Menyebutnya Lulusan TK
Indonesia
Megawati Tegaskan Pentingnya Pendataan Bencana: Jangan Setelah Bersih Lalu Lupa
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta pemerintah mendata secara rinci wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 20 Desember 2025
Megawati Tegaskan Pentingnya Pendataan Bencana: Jangan Setelah Bersih Lalu Lupa
Indonesia
FX Rudy Mundur Plt Ketua DPD PDIP Jateng, PDIP Solo Duga Ada Kaitannya dengan Konferda
Teguh menduga mundurnya Rudy tersebut terkait gagalnya menggelar Konferda PDIP Jateng.
Dwi Astarini - Jumat, 19 Desember 2025
FX Rudy Mundur Plt Ketua DPD PDIP Jateng, PDIP Solo Duga Ada Kaitannya dengan Konferda
Indonesia
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan Gubernur DKI Pramono Anung menyumbang Rp 2 miliar bagi korban banjir dan longsor di Sumatera.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 19 Desember 2025
Megawati Perintahkan Donasi Rp 2 Miliar untuk Korban Bencana Sumatra, Pramono: Sami'na wa Atho'na
Indonesia
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Mantan Wali Kota Solo ini mengaku mendapat arahan dan wejangan selama bertemu dengan Megawati di Jakarta.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
FX Rudy Temui Megawati Jelang Konferda PDIP, Pasrah Ditempatkan di Mana Saja
Indonesia
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Ariyadi menegaskan bahwa menyeret-nyeret PDIP dalam narasi yang tidak berdasar hanya menunjukkan upaya memutarbalikkan fakta
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 November 2025
Kader PDIP Sebut Serangan Ahmad Ali ke Jokowi Adalah Order Busuk Agar Aman dari KPK
Indonesia
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Politisi PDIP ini menduga tuntutan tersebut lahir dari narasi dan persepsi negatif di publik mengenai kinerja DPR
Angga Yudha Pratama - Jumat, 21 November 2025
Aria Bima Ingatkan Mahasiswa Penggugat UU MD3 Soal Sistem Pengambilan Keputusan di Lembaga Legislatif
Berita Foto
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto (kanan), Anggota Fraksi Banyu Biru (kedua kanan), menerima audiensi pengurus asosiasi Vibrasi Suara Indonesia (VISI) di antaranya Armand Maulana (kiri) dan Ariel NOAH (tengah), di Ruang Fraksi PDIP, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Didik Setiawan - Senin, 10 November 2025
Ariel Noah Bersama Vibrasi Suara Indonesia Sambangi Fraksi PDIP Bahas Royalti
Indonesia
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
PDI Perjuangan Jawa Timur menghomati kewenangan dan proses hukum terhadap kadernya itu yang sedang dilakukan KPK.
Dwi Astarini - Sabtu, 08 November 2025
Bupati Ponorogo Ditangkap KPK, PDIP: Kami Minta Maaf karena Dia tak Amanah
Indonesia
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Dalam praktiknya, para PKL yang tergabung dalam asosiasi tersebut banyak menemui kendala ketika mengakses permodalan ke institusi keuangan milik pemerintah (Himbara).
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Bagikan