Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Menteri Sosial Idrus Marham menjanjikan akan mengawal penyaluran seluruh bantuan sosial ke masyarakat agar tersalurkan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Idrus mengatakan, tahun 2018 sejalan arahan Presiden Jokowi, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH ditambah sebanyak 4 juta KPM. Sehingga total KPM mencapai 10 juta. Sementara, Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang saat ini menyasar 1,28 juta juga menjadi 10 juta KPM.
"Kami juga akan memonitor kemanfaatannya seperti apa? Karena bagaimanapun tujuan bansos PKH ini untuk meningkatkan kesejahteraan KPM, sehingga berkontribusi untuk pengurangan angka kemiskinan dan ketimpangan," ujar Idrus di Palembang, Senin (22/1).
Idrus megungkapkan rasa optimistisnya terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia yang ditargetkan berada di kisaran 9,5 - 10 persen di tahun 2018 ini.
Menurutnya, dengan mekanisme nontunai yang digulirkan pemerintah saat ini, ketepatan sasaran, ketepatan jumlah, dan ketepatan waktu penyaluran dapat terkontrol. Selain itu, kata Idrus, dapat menghindari penyimpangan bantuan sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Idrus juga meminta masyarakat penerima bantuan membiasakan perilaku menabung. Apalagi, kata dia, saat ini bansos disalurkan secara nontunai dan semua penerima bantuan memiliki rekening tabungan bank.
"Jangan dihabiskan semua, ya, ibu-ibu. Sisihkan sebagian untuk ditabung," tandasnya.
Idrus secara langsung juga melakukan pengecekan isi tabungan dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia.
Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) di SMA Negeri 1 Kota Palembang. Sebanyak 994 keluarga penerima manfaat (KPM) PKH hadir dalam acara tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memastikan pencairan bansos PKH tahap pertama akan dilaksanakan pada Februari 2018. Sebanyak 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) akan mendapatkan bantuan sejumlah Rp 500 ribu pada pencairan tahap pertama tersebut.
Adapun total bansos PKH yang diberikan pemerintah senilai Rp 1.890.000 yang diberikan dalam empat tahap.
"Pesan saya, uang tersebut digunakan untuk keperluan anak sekolah dan perbaikan gizi keluarga. Jangan dipakai untuk membeli pulsa dan rokok. Kalau ketahuan untuk beli itu (pulsa dan rokok), maka akan langsung dicabut," kata Jokowi.
Tahun 2018, pemerintah menggelontorkan bantuan sosial PKH senilai Rp 149,2 miliar untuk 78.955 KPM di Kota Pelembang dari total bantuan yang diperuntukkan bagi Provinsi Sumatera Selatan sejumlah Rp 1,3 trilun. (*)
