YLBHI: Ini Dosa Besar KPU di Papua

MerahPutih Politik - Berdasarkan desain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, pada gelombang pertama terdapat 20 kabupaten/kota yang akan terlibat dengan pembagian 11 Pilkada di Papua, dan 9 Pilkada di Papua Barat.

Berbagai konflik yang telah diprediksi seharusnya sudah bisa dilihat oleh negara, khususnya KPU sebagai penyelenggara Pemilukada serentak. Hal tersebut diungkapkan Ketua Papua Resource Center Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Amiruddin Al Rahab di KPU RI, Jakarta, Kamis (19/11).

"Beberapa persoalan pilkada yang terjadi di Papua dengan Jakarta cukup kontradiktif. Kalau kita perhatikan pilkada, bicara Jakarta semua jelas, tapi di Papua semua tidak jelas, termasuk pilkada,” ujar Amir.

Menurut Amir, hak pilih di daerah Papua yang menjunjung konsep one man one vote hingga saat ini masih belum selesai seutuhnya. Ia juga menilai KPU sampai saat ini masih belum belajar dari pengalaman pemilu maupun pilkada di Papua dan Papua Barat sebelumnya.

“Ini dosa besar KPU. KPU tidak belajar dan mengabaikan persoalan di Papua, sementara waktu untuk menuju pemilukada serentak tinggal 2 minggu lagi,” pungkasnya. (aka)

BACA JUGA:

1. Papua Daerah Rentan Konflik Tertinggi pada Pilkada Serentak
2. Sistem Noken di Papua Jadi Bagian Strategis Resolusi Konflik
3. Pilkada di Papua Jadi Tolak Ukur Kesuksesan Pilkada Nasional
4. Airin Rachmi Diany Diduga Terima Sumbangan Dana Kampanye Fiktif
5. Pilkada Serentak, JPPR Temukan Manipulasi Sumbangan Dana Kampanye