Ini Alasan PPP Tolak Putusan MK tentang Penganut Kepercayaan

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat keputusan terkait pencantuman aliran kepercayaan dalam kolom agama kartu tanda penduduk (KTP).

Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Djan Faridz menyatakan ketidaksetujuan terhadap putusan tersebut.

Dia menilai, pencantuman aliran kepercayaan dalam kolom agama KTP berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.

"Putusan MK soal aliran kepercayaan dikhawatirkan menimbulkan keresahan masyarakat dan menyulitkan pemerintah dalam implementasinya," kata Djan di Kanntor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (14/11).

Menurut Djan, seharusnya aliran kepercayaan tidak bisa dipersamakan dengan agama. Pasalnya, agama merupakan ajaran yang timbul dari wahyu Tuhan dan memiliki kitab suci.

"Sementara, aliran kepercayaan adalah ajaran yang lahir dari budaya yang ada dalam masyarakat yang tidak bersumber dari kitab suci,"katanya

Djan menilai, adanya pengakuan terhadap aliran kepercayaan ini akan menimbulkan tuntutan perlakuan yang sama dari berbagai aliran kepercayaan dan keyakinan, seperti aliran Ahmadiyah serta Syiah yang selama ini menjadi masalah di tubuh umat Islam.

"Padahal banyak konflik di masyarakat selama ini akibat dari tumbuh suburnya Syiah dan Ahmadiyah yang sangat meresahkan dalam masyarakat khususnya umat Islam," tegasnya.

Selain itu, kata Djan, putusan MK tersebut berpotensi menjadi pintu masuk bagi LGBT, dengan meminta perlakuan dan pelayanan yang sama dari negara untuk dimasukan dalam kolom jenis kelamin di KTP.

"Putusan tersebut juga merupakan pintu masuk bagi LGBT untuk meminta perlakuan dan pelayanan yang sama dari negara untuk masuk dalam kolom jenis kelamin pada KTP," pungkas Djan. (Pon)

Baca berita terkait pencantuman aliran kepercayaan lainnya di: Penganut Aliran Kepercayaan Belum Bisa Revisi KTP dan KK