Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Ini Alasan NU Cirebon Tolak FDS

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 29 Agustus 2017
Ini Alasan NU Cirebon Tolak FDS

Demo tolak full day school (ANTARA Foto/Agung Rajasa)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Cirebon, KH Aziz Hakim Syaerozi mengungkapkan pihak PCNU Kabupaten Cirebon menolak kebijakan sekolah sehari penuh atau full day school (FSD).

Menurutnya, PCNU menilai kebijakan pemerintah terhadap pemberlakuan FDS tidak tepat. Sebab, hal itu akan mengurangi tingkat pendidikan keagamaan.

PCNU beranggapan kebijakan pemerintah tentang FDS akan mengurangi waktu istirahat anak usia sekolah. Selain itu, lanjutnya, banyak orang tua murid yang mengeluhkan tentang kebijakan FDS terutama bagi mereka yang anaknya di pondok pesantren.

"Pelaksanaan FDS sangat mengganggu baik dari pihak siswa maupun dari lembaga-lembaga yang berbasis madrasah. Juga banyak wali siswa yang mengeluhkan tentang kebijakan full day school ini terutama yang anaknya di pondok pesantren," kata KH Aziz, Selasa (29/8).

Karena itu, lanjutnya, terkait kebijakan FDS ini, warga nahdliyin Kabupaten Cirebon akan menggelar rapat akbar pada Rabu (29/8).

"Rapat akbar ini, rencananya akan diikuti belasan ribu nahdliyin se Kabupaten Cirebon. " Rencananya rapat akbar ini akan diikuti 16.000 warga Nahdlatul Ulama se-Kabupaten Cirebon,"sebutnya.

Disebutkannya, jumlah itu berasal dari madrasah-madrasah yang telah dimintai pendapat tentang FDS dan menyatakan menolak Permendikbud nomor 23 tahun 2017 tentang kebijakan full day school.

Rencananya rapat akbar ini akan dilaksanakan di Jalan Pantura Plered atau di Sumber.

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Mauritz, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

Ikuti berita-berita menarik dari Cirebon dalam artikel: Kota Cirebon Siap Jadi Kawasan Metropolitan

#Full Day School # NU #Kabupaten Cirebon #Pondok Pesantren
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Bicara di DPR, Ibu Santri Tewas Dibakar Hidup-Hidup di Ponpes Ketuk Pintu Hati Prabowo
Ibu santri korban pembakaran di Ponpes NTB menyampaikan surat haru ke Presiden Prabowo Subianto dalam RDPU DPR.
Wisnu Cipto - Senin, 13 Juli 2026
Bicara di DPR, Ibu Santri Tewas Dibakar Hidup-Hidup di Ponpes Ketuk Pintu Hati Prabowo
Indonesia
Tutup 240 BUMN tak Produktif, Presiden Prabowo: Negara Hemat Triliunan Rupiah
Prabowo mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mereformasi tata kelola BUMN yang dinilai tidak produktif dan jumlahnya terlalu banyak. 

Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Tutup 240 BUMN tak Produktif, Presiden Prabowo: Negara Hemat Triliunan Rupiah
Indonesia
Muktamar NU 2026 Dipastikan Digelar Agustus, Usulan di NTB, Jatim, Jabar dan Sumbar
Untuk tema muktamar nantinya intinya juga sama yakni menjaga maruah NU dan memperkaya khidmat untuk kemasyarakatan bangsa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Juni 2026
Muktamar NU 2026 Dipastikan Digelar Agustus, Usulan di NTB, Jatim, Jabar dan Sumbar
Indonesia
PBNU Selesaikan Polemik Kepemilikan Tambang di Konbes Al Falah Ploso
Terdapat empat aspek di dalam peraturan perkumpulan tentang pengelolaan aset tambang yang ditetapkan di Konbes Al Falah Ploso
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 22 Juni 2026
PBNU Selesaikan Polemik Kepemilikan Tambang di Konbes Al Falah Ploso
Indonesia
Oknum Pimpinan Pesantren di Garut Diduga 'Garap' Santriwati, Video Penangkapan oleh Polisi Viral di Medsos
Kabar miring perbuatan noda oknum pimpinan pesantren tersebut sempat menyulut emosi massa sekitar lingkungan lembaga pendidikan
Angga Yudha Pratama - Senin, 18 Mei 2026
Oknum Pimpinan Pesantren di Garut Diduga 'Garap' Santriwati, Video Penangkapan oleh Polisi Viral di Medsos
Indonesia
Kemenag Tegas Cabut Izin Pesantren Terlibat Kasus Kekerasan Seksual
Kementerian Agama mencabut izin operasional pondok pesantren terkait dugaan kekerasan seksual dan menegaskan pelaku harus dihukum berat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 13 Mei 2026
Kemenag Tegas Cabut Izin Pesantren Terlibat Kasus Kekerasan Seksual
Indonesia
Puluhan Santri Jadi Korban, DPR Minta Predator Seksual Dihukum Tanpa Kompromi
Pengetatan pengawasan terhadap lembaga pendidikan berasrama melalui audit berkala pada sistem perlindungan anak dan mekanisme pengaduan internal juga menjadi poin mendesak
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
Puluhan Santri Jadi Korban, DPR Minta Predator Seksual Dihukum Tanpa Kompromi
Indonesia
DPR Desak Pemberatan Hukuman UU TPKS bagi Pelaku Pelecehan Santriwati di Pati
Selain hukuman bagi oknum, evaluasi total terhadap sistem pendidikan pesantren menjadi fokus utama
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Mei 2026
DPR Desak Pemberatan Hukuman UU TPKS bagi Pelaku Pelecehan Santriwati di Pati
Indonesia
Arsitek Pelarian Pengasuh Ponpes Pati Pelaku Pelecehan Santri Diciduk di Bekasi
AS, pelaku kasus pencabulan puluhan santriwati sempat melarikan diri setelah mangkir dari panggilan pemeriksaan pada 4 Mei.
Wisnu Cipto - Jumat, 08 Mei 2026
Arsitek Pelarian Pengasuh Ponpes Pati Pelaku Pelecehan Santri Diciduk di Bekasi
Indonesia
Pengasuh Cabuli Puluhan Santriwati, Kemenag Cabut Izin Operasi Ponpes Ndolo Kusumo Pati
Saat ini 252 santri di Ponpes Ndolo Kusumodi Pati pulangkan ke rumah dan proses pembelajaran dialihkan secara daring,
Wisnu Cipto - Jumat, 08 Mei 2026
Pengasuh Cabuli Puluhan Santriwati, Kemenag Cabut Izin Operasi Ponpes Ndolo Kusumo Pati
Bagikan