Alasan Kemenkes Belum Rekomendasikan WFH di Tengah Ancaman Polusi Udara Jakarta

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 16 Agustus 2023
Alasan Kemenkes Belum Rekomendasikan WFH di Tengah Ancaman Polusi Udara Jakarta

Polusi udara Jakarta. (Foto: Unsplash/Aviv)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Polusi udara di Jakarta sampai masuk ke level yang mengkhawatirkan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum memiliki wacana tentang penerapan kembali pembelajaran jarak jauh (PJJ) maupun bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Baca Juga:

PLTU Bukan Penyebab Utama Buruknya Udara Jakarta

Kepala Biro Komunikasi Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menyatakan, Kemenkes belum memiliki wacana menerapkan kembali PJJ atau WFH.

Siti Nadia Tarmizi mengingatkan mengenai dampak dari WFH dan PJJ saat pandemi. Dimana berpotensi membuat kemunduran tumbuh kembang pembelajaran pada anak.

"Kita kan sudah punya studinya ya, pada waktu WFH berapa angka ketertinggalan. Karena tidak semua orang bisa PJJ. Masih ada solusi-solusi seperti memasang air purifier,” ucap Nadia kepada awak media yang dikutip di Jakarta, Rabu (16/8).

Nadia yakin ada solusi-solusi lain di luar PJJ dan WFH.

Misalnya untuk menekan polusi udara maka diselenggarakan car free day, adanya program penggunaan kendaraan listrik, atau insentif untuk pajak kendaraan listrik.

"Kemudian masih ada kebijakan-kebijakan yang kita lakukan untuk menurunkan polusi udara. Seperti car free day, dan ke kendaraan listrik, insentif dengan kendaraan listrik seperti itu," sambung dia

Meskipun demikian, Nadia menyatakan bahwa Kemenkes akan mengikuti arahan yang disampaikan Presiden Jokowi.

Baca Juga:

Percepat Adopsi EV Massal, Solusi Atasi Polusi Udara

Kemenkes lebih fokus pada upaya pencegahan melalui edukasi warga agar menjaga kesehatan diri.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perkembangan situasi dan mengikuti pedoman yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga kesehatan terkait.

Dengan kerja sama dan kesadaran bersama, diharapkan polusi udara dapat dikendalikan dan kualitas udara yang lebih baik dapat diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Sekedar informasi, WHO memberikan patokan di satu wilayah tidak boleh memiliki Particulated Matter atau polutan halus berukuran jari-jari 2,5 mikro meter (PM 2,5) melebihi 5 mikrogram (µg) per meter kubik (m3) dalam rata-rata per tahun.

Namun, berdasarkan pantauan IQAir per 15 Agustus 2023, rata-rata polutan halus yang beredar di udara Jakarta sebanyak 45,3 mikrogram (µg) per meter kubik (m3).

Angka ini sembilan kali lebih besar dari ambang batas yang ditentukan WHO (PM 2,5). Artinya, kualitas udara ini tidak sehat bagi kelompok sensitif. (Knu)

Baca Juga:

KLHK Sebut Sepeda Motor Penyumbang Terbesar Pencemaran Udara di Jakarta

#Polusi Udara #Udara Buruk #DKI Jakarta #Work From Home (WFH) #Kemenkes
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Mula Akmal

Jurnalis, editor, dan periset dengan pengalaman lebih dari satu dekade di bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan nasional, dan ruang digital. Menempuh magister Peperangan Asimetris di Universitas Pertahanan RI, dengan fokus pada perang kognitif, keamanan siber, perang narasi, dan konflik nonkonvensional.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Setiap Sabtu Warga Bisa Masuk Balai Kota, Lihat Langsung Kerja Pimpinan Jakarta
Ajak masyarakat kenal lebih dekat dengan kompleks Balai Kota melalui rangkaian tur, kegiatan edukasi, seni, budaya, kuliner, komunitas, hingga layanan publik.
Dwi Astarini - 1 jam, 41 menit lalu
Setiap Sabtu Warga Bisa Masuk Balai Kota, Lihat Langsung Kerja Pimpinan Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI Sebut Pembangunan Giant Sea Wall Harus Libatkan Masyarakat
Pengelolaan pantura juga tidak dapat dikerjakan satu institusi mengingat kawasan ini merupakan satu bentang wilayah yang melintasi batas administratif, sektor, dan kewenangan.
Dwi Astarini - 2 jam, 22 menit lalu
Pemprov DKI Sebut Pembangunan Giant Sea Wall Harus Libatkan Masyarakat
Indonesia
Petugas Damkar Terlibat Penipuan Rp 70 Juta, Autodipecat
Pramono mengaku telah meminta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan untuk menindak tegas pihak yang terbukti terlibat.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Petugas Damkar Terlibat Penipuan Rp 70 Juta, Autodipecat
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Gubernur Pramono akan Groundbreaking Pengembangan Blok M Hub Pekan Depan
Pramono menyebut proyek kawasan berorientasi transit itu digarap PT MRT Jakarta yang akan bekerja sama dengan salah satu pengembang besar.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Gubernur Pramono akan Groundbreaking Pengembangan Blok M Hub Pekan Depan
Indonesia
Kemenkes Klaim 99,1 Juta Orang Telah Ikut Program Cek Kesehatan Gratis
Pemerintah mengatakan manfaat program CKG berpotensi mencegah satu dari empat kasus stroke dan penyakit kardiovaskular pada 2035.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Kemenkes Klaim 99,1 Juta Orang Telah Ikut Program Cek Kesehatan Gratis
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Cabuti Tiang Listrik, Menata Jaringan Kabel Udara tak Terpakai
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan seluruh kabel udara dapat diturunkan ke bawah tanah secara bertahap dalam lima tahun mendatang.
Dwi Astarini - Rabu, 30 September 2026
Pemprov DKI Jakarta Cabuti Tiang Listrik, Menata Jaringan Kabel Udara tak Terpakai
Indonesia
Gubernur Pramono Pastikan Penyusuaian Tarif Transportasi Umum Tak Bebani Masyaraka
Pramono berencana menaikkan tarif layanan Transjakarta dan Transjabodetabek pada 1 Januari 2027.
Dwi Astarini - Rabu, 30 September 2026
Gubernur Pramono Pastikan Penyusuaian Tarif Transportasi Umum Tak Bebani Masyaraka
Indonesia
Gubernur Pramono Klaim Transportasi Jakarta Lebih Baik daripada New York
Pramono menyebut salah satu hal yang menjadi perhatian Mamdani yakni bagaimana Jakarta mengintegrasikan berbagai moda transportasi dengan dukungan subsidi pemerintah daerah.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Gubernur Pramono Klaim Transportasi Jakarta Lebih Baik daripada New York
Indonesia
Kualitas Udara Jakarta 26 September 2026: Masuk 10 Besar Terburuk di Dunia
Jakarta masuk 10 besar sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Hal itu diketahui dari IQAir pada Sabtu (26/9) pagi.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Kualitas Udara Jakarta 26 September 2026: Masuk 10 Besar Terburuk di Dunia
Bagikan