Alasan Kemenkes Belum Rekomendasikan WFH di Tengah Ancaman Polusi Udara Jakarta

Mula AkmalMula Akmal - Rabu, 16 Agustus 2023
Alasan Kemenkes Belum Rekomendasikan WFH di Tengah Ancaman Polusi Udara Jakarta

Polusi udara Jakarta. (Foto: Unsplash/Aviv)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com- Polusi udara di Jakarta sampai masuk ke level yang mengkhawatirkan.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum memiliki wacana tentang penerapan kembali pembelajaran jarak jauh (PJJ) maupun bekerja dari rumah atau work from home (WFH).

Baca Juga:

PLTU Bukan Penyebab Utama Buruknya Udara Jakarta

Kepala Biro Komunikasi Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menyatakan, Kemenkes belum memiliki wacana menerapkan kembali PJJ atau WFH.

Siti Nadia Tarmizi mengingatkan mengenai dampak dari WFH dan PJJ saat pandemi. Dimana berpotensi membuat kemunduran tumbuh kembang pembelajaran pada anak.

"Kita kan sudah punya studinya ya, pada waktu WFH berapa angka ketertinggalan. Karena tidak semua orang bisa PJJ. Masih ada solusi-solusi seperti memasang air purifier,” ucap Nadia kepada awak media yang dikutip di Jakarta, Rabu (16/8).

Nadia yakin ada solusi-solusi lain di luar PJJ dan WFH.

Misalnya untuk menekan polusi udara maka diselenggarakan car free day, adanya program penggunaan kendaraan listrik, atau insentif untuk pajak kendaraan listrik.

"Kemudian masih ada kebijakan-kebijakan yang kita lakukan untuk menurunkan polusi udara. Seperti car free day, dan ke kendaraan listrik, insentif dengan kendaraan listrik seperti itu," sambung dia

Meskipun demikian, Nadia menyatakan bahwa Kemenkes akan mengikuti arahan yang disampaikan Presiden Jokowi.

Baca Juga:

Percepat Adopsi EV Massal, Solusi Atasi Polusi Udara

Kemenkes lebih fokus pada upaya pencegahan melalui edukasi warga agar menjaga kesehatan diri.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perkembangan situasi dan mengikuti pedoman yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga kesehatan terkait.

Dengan kerja sama dan kesadaran bersama, diharapkan polusi udara dapat dikendalikan dan kualitas udara yang lebih baik dapat diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Sekedar informasi, WHO memberikan patokan di satu wilayah tidak boleh memiliki Particulated Matter atau polutan halus berukuran jari-jari 2,5 mikro meter (PM 2,5) melebihi 5 mikrogram (µg) per meter kubik (m3) dalam rata-rata per tahun.

Namun, berdasarkan pantauan IQAir per 15 Agustus 2023, rata-rata polutan halus yang beredar di udara Jakarta sebanyak 45,3 mikrogram (µg) per meter kubik (m3).

Angka ini sembilan kali lebih besar dari ambang batas yang ditentukan WHO (PM 2,5). Artinya, kualitas udara ini tidak sehat bagi kelompok sensitif. (Knu)

Baca Juga:

KLHK Sebut Sepeda Motor Penyumbang Terbesar Pencemaran Udara di Jakarta

#Polusi Udara #Udara Buruk #DKI Jakarta #Work From Home (WFH) #Kemenkes
Bagikan
Ditulis Oleh

Mula Akmal

Jurnalis dan profesional komunikasi dengan pengalaman memimpin redaksi, menggarap strategi konten, dan menjembatani informasi publik lintas sektor. Saat ini menjabat sebagai Managing Editor di Merah Putih Media, dengan rekam jejak kontribusi di The Straits Times, Indozone, dan Koran Sindo, serta pengalaman strategis di Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan DPRD DKI Jakarta. Bagi saya, setiap berita adalah peluang untuk menghadirkan akurasi, relevansi, dan dampak nyata bagi pembaca.

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono Jawab Tuntutan Buruh soal Subsidi Upah Rp 200 Ribu
Penetapan UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5,73 juta ditolak buruh. Gubernur Pramono Anung menegaskan tidak akan memberi subsidi upah dari APBD.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 09 Januari 2026
Gubernur Pramono Jawab Tuntutan Buruh soal Subsidi Upah Rp 200 Ribu
Indonesia
Pemprov DKI Tata Kawasan Pasar Baru Hingga Kota Tua pada Pertengahan 2026
Program ini menjadi langkah strategis untuk menghidupkan kembali kawasan bersejarah sekaligus pusat aktivitas ekonomi lama Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Pemprov DKI Tata Kawasan Pasar Baru Hingga Kota Tua pada Pertengahan 2026
Indonesia
PSI Soroti Kurangnya Pengolaan Sampah di Jakarta
Insiden 3 kali longsor pada Mei sampai Desember 2025 menunjukkan kondisinya sudah pelik.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
PSI Soroti Kurangnya Pengolaan Sampah di Jakarta
Indonesia
Varian Super Flu Mengintai Anak dan Lansia, Pemerintah Diminta Siapkan Puskesmas, Bukan Narasi
Politisi PDI-Perjuangan ini juga menyoroti aspek anggaran
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Januari 2026
Varian Super Flu Mengintai Anak dan Lansia, Pemerintah Diminta Siapkan Puskesmas, Bukan Narasi
Indonesia
Pakar Sebut Operasional RDF Rorotan yang Dilaksanakan secara Bertahap sudah Tepat
RDF Plant Rorotan merupakan bagian penting dari transformasi sistem pengelolaan sampah Jakarta guna mengurangi ketergantungan terhadap TPST Bantargebang.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Pakar Sebut Operasional RDF Rorotan yang Dilaksanakan secara Bertahap sudah Tepat
Indonesia
62 Kasus Superflu Terdeteksi di Wilayah Indonesia, Peningkatan Terjadi Saat Peralihan Musim
Kasus flu selama dua bulan terakhir juga sudah turun dan peningkatan hanya terjadi di awal peralihan musim kemarau ke musim hujan, begitu pula sebaliknya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Januari 2026
62 Kasus Superflu Terdeteksi di Wilayah Indonesia, Peningkatan Terjadi Saat Peralihan Musim
Indonesia
Dinkes DKI Jakarta Minta Warga Tak Panik Terkait Virus Super Flu, Tapi Tetap Waspada
Dinkes DKI Jakarta memastikan belum ditemukan kasus Super Flu Influenza A subclade K. Masyarakat diminta tetap waspada tanpa panik.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 08 Januari 2026
Dinkes DKI Jakarta Minta Warga Tak Panik Terkait Virus Super Flu, Tapi Tetap Waspada
Indonesia
Pemprov DKI Siap Bongkar Tiang Monorel, DPRD Malah Sebut belum Pernah Diajak Pembahasan
Tidak ada penjelasan yang diterima Komisi D terkait sumber pendanaan, termasuk besaran anggaran yang disebut-sebut mencapai ratusan miliar rupiah.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Pemprov DKI Siap Bongkar Tiang Monorel, DPRD Malah Sebut belum Pernah Diajak Pembahasan
Indonesia
Dinas Bina Marga DKI Tegaskan Pembongkaran Tiang Monorel Rasuna Said Dilakukan Malam Hari
Waktu pembongkaran monorel itu dilakukan pada malam hari, agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat di jam sibuk.
Dwi Astarini - Kamis, 08 Januari 2026
Dinas Bina Marga DKI Tegaskan Pembongkaran Tiang Monorel Rasuna Said Dilakukan Malam Hari
Indonesia
Bongkar Monorel Mangkrak di Rasuna Said, Pemprov DKI Siapkan Anggaran Rp 100 Miliar
Gubernur Pramono Anung meminta pembongkaran tiang monorel mangkrak di Rasuna Said dilakukan pada Rabu 14 Januari 2026.
Dwi Astarini - Rabu, 07 Januari 2026
Bongkar Monorel Mangkrak di Rasuna Said, Pemprov DKI Siapkan Anggaran Rp 100 Miliar
Bagikan