Ini Alasan DPR RI Minta Gubernur Jabar Kaji Ulang Aturan Jam Masuk Sekolah Pukul 06.00 WIB

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 03 Juni 2025
Ini Alasan DPR RI Minta Gubernur Jabar Kaji Ulang Aturan Jam Masuk Sekolah Pukul 06.00 WIB

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi diminta untuk mengevaluasi ulang kebijakan kontroversial yang mengharuskan siswa masuk sekolah pada pukul 06.00 WIB.

Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mendisiplinkan siswa, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menekankan pentingnya kenyamanan dan efektivitas dalam proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan yang optimal.

"Kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, mohon kebijakan ini dikaji dan dianalisis lebih mendalam," ujar Lalu Hadrian, Selasa (3/6).

Ia menjelaskan bahwa analisis akademik mendalam sangat dibutuhkan, mengingat penyesuaian yang harus dilakukan oleh anak-anak untuk memulai pelajaran sepagi itu.

Baca juga:

Dedi Mulyadi Raih Tingkat Kepuasan Kinerja Tertinggi Pulau Jawa, Terendah Gubernur Banten

Lalu Hadrian juga menyoroti pengalaman serupa di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana kebijakan serupa terbukti tidak efektif dan justru berdampak negatif secara psikologis pada siswa, menyebabkan mereka mengantuk di kelas.

"Kenyamanan dalam belajar juga tidak terpikirkan," tambah anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan ini.

Oleh karena itu, Lalu Hadrian mendesak Gubernur Jawa Barat untuk membuka komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan, mulai dari tingkat provinsi hingga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mendukung tumbuh kembang dan keberhasilan belajar siswa.

Baca juga:

Pemprov DKI Gagas 'Pilot Project' Program Sekolah Swasta Gratis

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat untuk memberlakukan berbagai aturan bagi siswa dari tingkat dasar hingga menengah. Aturan tersebut meliputi jam malam, hari belajar Senin sampai Jumat, dan yang paling menjadi sorotan adalah jam masuk sekolah pukul 06.00 WIB.

"Untuk jam malam, aturan ini mulai berlaku Juni 2025 dengan pembatasan aktivitas siswa atau pelajar di luar rumah mulai pukul 21.00—04.00 WIB," jelas Dedi pada hari Minggu (1/6).

Melalui Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 51/PA.03/Disdik, Dedi Mulyadi juga mendorong para bupati dan wali kota untuk mengoordinasikan pemberlakuan jam malam ini hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

#Dedi Mulyadi #Sekolah #Anak Sekolah #Masuk Sekolah #Sekolah Dasar #Sekolah Swasta #Fasilitas Sekolah
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Daya Tampung SPMB Sekolah Swasta Gratis Jakarta Sampai 10 Ribu Murid
Dinas Pendidikan DKI Jakarta membuka pendaftaran SPMB 2026/2027 dengan kuota 10.109 murid di 103 sekolah swasta. Program ini gratis, transparan, dan inklusif.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 Juni 2026
Daya Tampung SPMB Sekolah Swasta Gratis Jakarta Sampai 10 Ribu Murid
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan jangan Sampai Ada Pungli dalam Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis Jakarta
Pemprov DKI didorong melakukan pengawalan dan pengawasan yang ketat terhadap program tersebut.
Dwi Astarini - Minggu, 14 Juni 2026
DPRD DKI Ingatkan jangan Sampai Ada Pungli dalam Pendaftaran Sekolah Swasta Gratis Jakarta
Indonesia
Pemerintah Targetkan Revitalisasi 71.744 Sekolah dari TK hingga SMA
Hingga saat ini, pemerintah telah menyelesaikan sekitar 70 persen dari target awal revitalisasi 11.744 sekolah.
Dwi Astarini - Jumat, 12 Juni 2026
Pemerintah Targetkan Revitalisasi 71.744 Sekolah dari TK hingga SMA
Indonesia
32 Ribu Anak Bakal Masuk ke Sekolah Rakyat
Pada Juli 2026, sekolah gratis bagi anak-anak kurang mampu ini memasuki satu tahun penyelenggaraan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 10 Juni 2026
 32 Ribu Anak Bakal Masuk ke Sekolah Rakyat
Indonesia
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Pihaknya bakal terus mematangkan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Indonesia
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Anggota Komisi X DPR RI Andi Muawiyah Ramly (Amure) menanggapi kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mewajibkan calon peserta didik melampirkan sertifikasi imunisasi lengkap dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 untuk jenjang PAUD dan SD.
Frengky Aruan - Sabtu, 06 Juni 2026
DPR Dukung Imunisasi Syarat SPMB, tetapi Hak Pendidikan Anak Harus Tetap Dijamin
Olahraga
Bonus Rp 1 Miliar KDM untuk Persib dari Hasil Jual Sejumlah Sapi, Akan Dibagikan ke Pemain
KDM menjanjikan bonus yang lebih besar apabila Persib kembali meraih gelar juara musim depan, seperti disampaikan manajer Persib, Umuh Muchtar.
Frengky Aruan - Kamis, 04 Juni 2026
Bonus Rp 1 Miliar KDM untuk Persib dari Hasil Jual Sejumlah Sapi, Akan Dibagikan ke Pemain
Indonesia
Menteri PU Minta Tambahan Anggaran Sekolah Rakyat Tahap 3 Rp 3,95 Triliun
Tambahan anggaran tersebut terdiri dari kebutuhan lanjutan kontrak tahun jamak (multiyears contract) sebesar total Rp 3,35 triliun dan usulan kegiatan baru sebesar Rp 30,98 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Menteri PU Minta Tambahan Anggaran Sekolah Rakyat Tahap 3 Rp 3,95 Triliun
Olahraga
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menanggapi instruksi Presiden Prabowo Subianto yang ingin bahasa Prancis diajarkan di seluruh jenjang sekolah di Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Jangan Sampai Membebani Sekolah, Komisi X DPR Minta Pemerintah Siapkan Guru Bahasa Prancis
Indonesia
Respons Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis Masuk Sekolah, DPR Minta Penjelasan ke Kemendikdasmen
Komisi X DPR meminta Kemendikdasmen menjelaskan kesiapan implementasi hingga roadmap implementasi instruksi sekolah Indonesia ajarkan Bahasa Prancis.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
Respons Instruksi Prabowo soal Bahasa Prancis Masuk Sekolah, DPR Minta Penjelasan ke Kemendikdasmen
Bagikan