Ini Alasan DPR RI Minta Gubernur Jabar Kaji Ulang Aturan Jam Masuk Sekolah Pukul 06.00 WIB

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 03 Juni 2025
Ini Alasan DPR RI Minta Gubernur Jabar Kaji Ulang Aturan Jam Masuk Sekolah Pukul 06.00 WIB

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (MP/Didik)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi diminta untuk mengevaluasi ulang kebijakan kontroversial yang mengharuskan siswa masuk sekolah pada pukul 06.00 WIB.

Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk mendisiplinkan siswa, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani menekankan pentingnya kenyamanan dan efektivitas dalam proses belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan yang optimal.

"Kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, mohon kebijakan ini dikaji dan dianalisis lebih mendalam," ujar Lalu Hadrian, Selasa (3/6).

Ia menjelaskan bahwa analisis akademik mendalam sangat dibutuhkan, mengingat penyesuaian yang harus dilakukan oleh anak-anak untuk memulai pelajaran sepagi itu.

Baca juga:

Dedi Mulyadi Raih Tingkat Kepuasan Kinerja Tertinggi Pulau Jawa, Terendah Gubernur Banten

Lalu Hadrian juga menyoroti pengalaman serupa di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana kebijakan serupa terbukti tidak efektif dan justru berdampak negatif secara psikologis pada siswa, menyebabkan mereka mengantuk di kelas.

"Kenyamanan dalam belajar juga tidak terpikirkan," tambah anggota Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan ini.

Oleh karena itu, Lalu Hadrian mendesak Gubernur Jawa Barat untuk membuka komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan, mulai dari tingkat provinsi hingga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mendukung tumbuh kembang dan keberhasilan belajar siswa.

Baca juga:

Pemprov DKI Gagas 'Pilot Project' Program Sekolah Swasta Gratis

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat untuk memberlakukan berbagai aturan bagi siswa dari tingkat dasar hingga menengah. Aturan tersebut meliputi jam malam, hari belajar Senin sampai Jumat, dan yang paling menjadi sorotan adalah jam masuk sekolah pukul 06.00 WIB.

"Untuk jam malam, aturan ini mulai berlaku Juni 2025 dengan pembatasan aktivitas siswa atau pelajar di luar rumah mulai pukul 21.00—04.00 WIB," jelas Dedi pada hari Minggu (1/6).

Melalui Surat Edaran Gubernur Jabar Nomor 51/PA.03/Disdik, Dedi Mulyadi juga mendorong para bupati dan wali kota untuk mengoordinasikan pemberlakuan jam malam ini hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

#Dedi Mulyadi #Sekolah #Anak Sekolah #Masuk Sekolah #Sekolah Dasar #Sekolah Swasta #Fasilitas Sekolah
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Teror Bom di Sekolah, DPR: Serangan terhadap Institusi Pendidikan dan Rasa Aman
Wakil Ketua Komisi III DPR RI meminta Polri memperkuat keamanan siber untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 Oktober 2025
Teror Bom di Sekolah, DPR: Serangan terhadap Institusi Pendidikan dan Rasa Aman
Indonesia
Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi
Siswa sekolah di Jakarta Timur mengeluhkan soal menu MBG yang bau. Dewan PSI pun meminta SPPG dievaluasi.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Siswa Sekolah di Jaktim Keluhkan Menu MBG Bau, Dewan PSI Minta SPPG Dievaluasi
Indonesia
Gubernur Dedi Bakal Umumkan Pegawai Termalas di Media Sosial dan Dipindah Jadi Tenaga Administratif di Sekolah
Pengumuman di media sosial ini, akan dilakukan mulai tanggal 1 November 2025 mendatang, untuk melecut kinerja pegawai tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Oktober 2025
Gubernur Dedi Bakal Umumkan Pegawai Termalas di Media Sosial dan Dipindah Jadi Tenaga Administratif di Sekolah
Indonesia
Muhaimin Ingin Sekolah Umum Contoh Sekolah Rakyat, Memetakan Talenta
Pada akhir Oktober 2025 nanti, pemerintah menargetkan ada 165 Sekolah Rakyat yang berdiri di seluruh Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Oktober 2025
Muhaimin Ingin Sekolah Umum Contoh Sekolah Rakyat,  Memetakan Talenta
Berita Foto
Aksi Unjuk Rasa Sopir Tolak Penghentian Operasional Truk Tambang di Cigudeg Bogor
Massa yang terdiri dari sopir truk tambang dan keluarga mereka serta sejumlah anggota Asosiasi Transporter Tangerang-Bogor (ATTB) melakukan aksi unjuk rasa dengan membakar ban bekas di Kawasan Cigudeg, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).
Didik Setiawan - Senin, 29 September 2025
Aksi Unjuk Rasa Sopir Tolak Penghentian Operasional Truk Tambang di Cigudeg Bogor
Indonesia
DPR Soroti Rencana Penutupan 7 Sekolah di Aceh Barat, Khawatir Hak Pendidikan Anak Terancam
Komisi X DPR RI mendesak pemerintah daerah dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencari solusi
Angga Yudha Pratama - Senin, 29 September 2025
DPR Soroti Rencana Penutupan 7 Sekolah di Aceh Barat, Khawatir Hak Pendidikan Anak Terancam
Indonesia
Pramono Targetkan 6.654 Ijazah Bakal Diputihkan Tahun ini, Banyak Siswa yang Terjerat Masalah Biaya
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menargetkan 6.654 ijazah diputihkan tahun ini.
Soffi Amira - Rabu, 24 September 2025
Pramono Targetkan 6.654 Ijazah Bakal Diputihkan Tahun ini, Banyak Siswa yang Terjerat Masalah Biaya
Indonesia
Siswa SMAN 15 Jakarta Keracunan usai Santap MBG, 3 Orang Masuk Rumah Sakit
7 siswa SMAN 15 Jakarta mengalami keracunan usai menyantap MBG. Lalu, tiga orang dilarikan ke rumah sakit. BGN pun membenarkan kabar tersebut.
Soffi Amira - Rabu, 24 September 2025
Siswa SMAN 15 Jakarta Keracunan usai Santap MBG, 3 Orang Masuk Rumah Sakit
Indonesia
Sekolah Garuda Bisa Diakses Anak Dari Keluarga Miskin, Menengah dan Mampu, Syaratnya Berprestasi
Sekolah Garuda ditujukan untuk mencetak generasi unggul yang mampu bersaing di kancah global dan masuk ke perguruan tinggi ternama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 September 2025
Sekolah Garuda Bisa Diakses Anak Dari Keluarga Miskin, Menengah dan Mampu, Syaratnya Berprestasi
Indonesia
Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri
Secara nasional jumlah tenaga kerja terkena PHK tercatat sebanyak 830 orang, 261 di antaranya terjadi di Jawa Barat.
Frengky Aruan - Rabu, 17 September 2025
Jawa Barat Provinsi dengan Angka PHK Tertinggi di Agustus 2025, Gubernur Dedi Mulyadi Singgung Jumlah Penduduk dan Besarnya Industri
Bagikan