Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Sejumlah pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia (Apkasi) menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (3/11).
Kedatangan mereka untuk meminta saran kepada KPK. Pasalnya, saat ini sejumlah kepala daerah baik bupati dan wali kota marak terjaring operasi tangkap tangan (OTT) lembaga antirasuah.
"Kita komunikasi secara sehat dengan KPK karena akhir-akhir ini dari gejolak politik banyak bupati-bupati yang tertangkap sehingga kita meminta masukan kepada KPK untuk meminta data regional kita bagaimana jalan keluarnya seperti apa. Sehingga ada jalan yang baik," ujar Ketua Umum Apkasi Mardani H Maming di Gedung KPK.
Kedatangan Apkasi diterima Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dan Basaria Panjaitan. Dalam pertemuan ini, Mardani yang juga Bupati Tanah Bumbu menyatakan Apkasi meminta KPK untuk membangun sistem pencegahan di setiap kabupaten sebelum melakukan penindakan seperti OTT.
Setidaknya, kata Mardani, KPK mendampingi enam regional pemerintah kabupaten di Indonesia dan merumuskan sistem pencegahan yang dapat diterapkan di daerah masing-masing.
"Kita mau adanya pencegahan dulu. Karena komunikasi terlebih dahulu nanti ada di enam regional. Masing-masing meminta saran kepada KPK di setiap enam regional mana yang jadi masalah. Itu yang jadi rumusan yang sama," pungkasnya. (Pon)
Baca juga berita lainnya dalam artikel:
![[HOAKS atau FAKTA] : 18 Gubernur Berontak, Ancam Keluar NKRI](https://img.merahputih.com/media/70/6a/3a/706a3a378260ab7fbeaaf05b43b86c46_182x135.jpeg)
