Indonesia Tegaskan Aruran EUDR Sulit Diterapkan Termasuk Bagi Negara Eropa

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 08 November 2024
Indonesia Tegaskan Aruran EUDR Sulit Diterapkan Termasuk Bagi Negara Eropa

Diskusi petani sawit swadaya. (Foto: FORTASBI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) memastikan jika pelaksanaan EUDR pasti berdampak pada ekspor negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia yang merupakan penghasil sawit terbesar.

Pemerintah Indonesia menyoroti aturan pembatasan konsumsi produk berisiko hasil penggundulan hutan (deforestasi) yang tertuang dalam European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang dianggap diskriminatif dalam pemajuan industri sawit.

Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Luxembourg, dan Uni Eropa Andri Hadi mengatakan aturan tolak ukur (benchmark) yang diterapkan Uni Eropa tersebut berpotensi bermasalah, karena dirinya menilai di negara Eropa sendiri regulasi tersebut sulit untuk diterapkan.

"Karena bahkan di suatu negara sendiri, hal itu susah untuk dilakukan dengan system benchmarking yang sama. Sama dengan negara-negara lain," ujarnya.

Baca juga:

Penangguhan EUDR Jadi Jalan Bagi Pemerintah Percepat Perbaikan Tata Kelola Komoditas Sawit

Hadi mengatakan, sebagai akibat benchmarking yang belum pasti tersebut, suatu negara bisa secara diskriminatif dikategorikan sebagai negara penghasil produk berisiko tinggi dalam melakukan penggundulan hutan, sehingga bisa memicu aturan serupa diterapkan oleh negara lain dengan skema yang sama.

Adapun dalam aturan ini berlaku bagi semua produk yang dianggap melakukan deforestasi, seperti minyak kelapa sawit, kayu, kopi, karet, kedelai, dan kakao.

Indonesia sudah mengajukan untuk melakukan perundingan dengan Uni Eropa tentang aturan pembatasan produk deforestasi tersebut. Tetapi,Uni Eropa tetap memaksakan pemberlakuan dan sekarang ini edang ditunda.

Pengamat Minyak Nabati dari Universitas John Cabot Italia Pietro Paganini mengatakan negara produsen sawit harus mengintensifkan perundingan dengan Uni Eropa.

"Harus semangat kerja sama untuk menemukan cara terbaik guna mematuhi peraturan bebas deforestasi tersebut, mengingat penerapannya diperkirakan tidak hanya di Eropa saja tapi juga di luar Eropa," katanya.

#Kelapa Sawit
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Harga Kelapa Sawit Turun saat Nilai Minyak Mentah Dunia Naik, Polisi Duga Ada Permainan Kartel
Mengindikasikan adanya praktik yang perlu ditelusuri lebih lanjut karena harga TBS justru turun ketika berbagai indikator pasar menunjukkan tren yang positif.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
Harga Kelapa Sawit Turun saat Nilai Minyak Mentah Dunia Naik, Polisi Duga Ada Permainan Kartel
Indonesia
Tidak Naikkan Harga Tandan Buah Segar Sawit, 300 Perusahaan Bakal Diperiksa Polisi
Kementerian Pertanian mencatat terdapat sekitar 270 hingga 300 perusahaan yang masih mempertahankan harga di bawah kondisi yang diharapkan
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Juni 2026
Tidak Naikkan Harga Tandan Buah Segar Sawit, 300 Perusahaan Bakal Diperiksa Polisi
Indonesia
Bareskrim Geledah Perusahaan Ekspor Sawit, Terkait dengan Dugaan Under Invoicing
Penyidik menduga terdapat praktik manipulasi data ekspor yang dilakukan untuk mengurangi nilai sebenarnya dari barang ekspor sawit atau under invoicing.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
Bareskrim Geledah Perusahaan Ekspor Sawit, Terkait dengan Dugaan Under Invoicing
Indonesia
Harga Sawit Anjlok Usai Pembentukan DSI, DPR Minta Pemerintah Segera Intervensi
Anggota Komisi XII DPR RI mendesak pemerintah segera mengintervensi penurunan harga kelapa sawit usai pembentukan PT DSI.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 23 Mei 2026
Harga Sawit Anjlok Usai Pembentukan DSI, DPR Minta Pemerintah Segera Intervensi
Indonesia
Bahan Bakar B50 Diimplentasikan di Juni 2025, Hasil Uji Diklaim Penuhi Standar
pemerintah menargetkan implementasi serentak B50 secara nasional pada 1 Juli 2026 setelah selesai uji coba dilakukan pada beberapa moda transportasi sejak akhir 2025.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 21 Mei 2026
Bahan Bakar B50 Diimplentasikan di Juni 2025, Hasil Uji Diklaim Penuhi Standar
Indonesia
Lahan Transmigrasi Bakal Dibuka Buat Tambang, Sawit dan Tebu
Kementerian Transmigrasi berhasil menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sekitar 3,2 juta hektar HPL transmigrasi
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 04 Mei 2026
Lahan Transmigrasi Bakal Dibuka Buat Tambang, Sawit dan Tebu
Indonesia
Traceability Jadi Tantangan Industri Sawit Nasional, BPDP Diharapkan Berperan Bantu Petani Kecil
Uni Eropa melalui Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EU Deforestation Regulation/EUDR) menuntut komoditas seperti kelapa sawit dapat dibuktikan bebas deforestasi.
Dwi Astarini - Kamis, 30 April 2026
Traceability Jadi Tantangan Industri Sawit Nasional, BPDP Diharapkan Berperan Bantu Petani Kecil
Indonesia
SDM Berkualitas Kunci Kesuksesan Sektor Kelapa Sawit Nasional, BPDP Beri Dukungan dalam Bentuk Beasiswa
Berbagai program BPDP baik dalam bentuk beasiswa kelapa sawit maupun pelatihan bagi petani telah memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan industri sawit.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
SDM Berkualitas Kunci Kesuksesan Sektor Kelapa Sawit Nasional, BPDP Beri Dukungan dalam Bentuk Beasiswa
Indonesia
PASPI Apresiasi Komitmen BPDP di Riset Kelapa Sawit, Dorong Invensi Jadi Inovasi Bisnis
Sebagian besar hasil riset kelapa sawit masih berhenti pada tataran publikasi ilmiah dan belum berlanjut ke tahap implementasi praktis di industri.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
PASPI Apresiasi Komitmen BPDP di Riset Kelapa Sawit, Dorong Invensi Jadi Inovasi Bisnis
Indonesia
Biaya Kemasan Plastik Melonjak, Harga Minyak Goreng Terpicu Naik
pemerintah diharap mengambil langkah penanganan yang tepat mengingat kenaikan harga minyak goreng berpotensi untuk memicu inflasi.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Biaya Kemasan Plastik Melonjak, Harga Minyak Goreng Terpicu Naik
Bagikan