Indonesia Tegaskan Aruran EUDR Sulit Diterapkan Termasuk Bagi Negara Eropa

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 08 November 2024
Indonesia Tegaskan Aruran EUDR Sulit Diterapkan Termasuk Bagi Negara Eropa

Diskusi petani sawit swadaya. (Foto: FORTASBI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) memastikan jika pelaksanaan EUDR pasti berdampak pada ekspor negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia yang merupakan penghasil sawit terbesar.

Pemerintah Indonesia menyoroti aturan pembatasan konsumsi produk berisiko hasil penggundulan hutan (deforestasi) yang tertuang dalam European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang dianggap diskriminatif dalam pemajuan industri sawit.

Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Luxembourg, dan Uni Eropa Andri Hadi mengatakan aturan tolak ukur (benchmark) yang diterapkan Uni Eropa tersebut berpotensi bermasalah, karena dirinya menilai di negara Eropa sendiri regulasi tersebut sulit untuk diterapkan.

"Karena bahkan di suatu negara sendiri, hal itu susah untuk dilakukan dengan system benchmarking yang sama. Sama dengan negara-negara lain," ujarnya.

Baca juga:

Penangguhan EUDR Jadi Jalan Bagi Pemerintah Percepat Perbaikan Tata Kelola Komoditas Sawit

Hadi mengatakan, sebagai akibat benchmarking yang belum pasti tersebut, suatu negara bisa secara diskriminatif dikategorikan sebagai negara penghasil produk berisiko tinggi dalam melakukan penggundulan hutan, sehingga bisa memicu aturan serupa diterapkan oleh negara lain dengan skema yang sama.

Adapun dalam aturan ini berlaku bagi semua produk yang dianggap melakukan deforestasi, seperti minyak kelapa sawit, kayu, kopi, karet, kedelai, dan kakao.

Indonesia sudah mengajukan untuk melakukan perundingan dengan Uni Eropa tentang aturan pembatasan produk deforestasi tersebut. Tetapi,Uni Eropa tetap memaksakan pemberlakuan dan sekarang ini edang ditunda.

Pengamat Minyak Nabati dari Universitas John Cabot Italia Pietro Paganini mengatakan negara produsen sawit harus mengintensifkan perundingan dengan Uni Eropa.

"Harus semangat kerja sama untuk menemukan cara terbaik guna mematuhi peraturan bebas deforestasi tersebut, mengingat penerapannya diperkirakan tidak hanya di Eropa saja tapi juga di luar Eropa," katanya.

#Kelapa Sawit
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Biodiesel 50 Bakal Tekan Harga Sawit Petani, SPKS Desak Pemerintah Hati-Hati
Dengan diberlakukan B50, pemerintah hampir pasti akan menaikkan Pungutan Ekspor (PE) yang saat ini masih berada di angka 10 persen untuk mendanai subsidi program biodiesel B40.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 Oktober 2025
Biodiesel 50 Bakal Tekan Harga Sawit Petani, SPKS Desak Pemerintah Hati-Hati
Indonesia
Pemerintah Musnahkan Tanaman Sawit 700 Hektare di Dalam Kawasan TN Tesso Nilo
Saat ini, Kemenhut lebih fokus pada pencegahan dalam rangka pengendalian kebakaran hutan, karena dinilai efektif ketimbang harus mengeluarkan biaya yang besar untuk pemadaman ketika terjadi kebakaran hutan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 Juli 2025
Pemerintah Musnahkan Tanaman Sawit 700 Hektare di Dalam  Kawasan TN Tesso Nilo
Indonesia
Harga Referensi Minyak Kelapa Sawit Menguat Jadi 877,89/MT Periode Juli, Naik 2,51 Persen
Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan (Kepmendag) Nomor 1553 Tahun 2025 tentang HR CPO yang Dikenakan BK dan Tarif Layanan Umum BPDP-KS.
Dwi Astarini - Kamis, 03 Juli 2025
Harga Referensi Minyak Kelapa Sawit Menguat Jadi 877,89/MT Periode Juli, Naik 2,51 Persen
Indonesia
Pemerintah Butuh Tambahan Lahan Sawit Buat Implementasikan Biofuel 60, Bisa Capai 2,5 Juta Hektar
Yuliot mengatakan penerapan B50 pada 2026 memerlukan tambahan lahan sawit seluas 2,3 juta ha, kini penerapan B50 tak perlu penambahan lahan sawit.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 16 Mei 2025
Pemerintah Butuh Tambahan Lahan Sawit Buat Implementasikan Biofuel 60, Bisa Capai 2,5 Juta Hektar
Indonesia
Impor BBM Hampir USD 40 Miliar Per Tahun, Prabowo Ingin Optimalkan Potensi Kelapa Sawit
Prabowo menyatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dan tidak tunduk pada kepentingan asing.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 07 Mei 2025
Impor BBM Hampir USD 40 Miliar Per Tahun, Prabowo Ingin Optimalkan Potensi Kelapa Sawit
Indonesia
Mendag Kaji Dampak B40 ke Rasio Ekspor Minyak Sawit Mentah
“Kami lihat dulu, ya, seberapa besar kebutuhan (CPO), karena untuk mengubah rasio (ekspor CPO) nanti gampang," kata Mendag.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 06 Januari 2025
Mendag Kaji Dampak B40 ke Rasio Ekspor Minyak Sawit Mentah
Indonesia
Pemerintah Masih Terapkan Moratorium Izin Pembukaan Lahan Sawit, Evaluasi Tengah Dilakukan
“Secara de facto kan kami lanjutkan. Relatif tidak ada pembukaan lahan baru,” ujar Deputi bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 November 2024
Pemerintah Masih Terapkan Moratorium Izin Pembukaan Lahan Sawit, Evaluasi Tengah Dilakukan
Indonesia
Indonesia Tegaskan Aruran EUDR Sulit Diterapkan Termasuk Bagi Negara Eropa
Sebagai akibat benchmarking yang belum pasti tersebut, suatu negara bisa secara diskriminatif dikategorikan sebagai negara penghasil produk berisiko tinggi
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 08 November 2024
Indonesia Tegaskan Aruran EUDR Sulit Diterapkan Termasuk Bagi Negara Eropa
Indonesia
Penangguhan EUDR Jadi Jalan Bagi Pemerintah Percepat Perbaikan Tata Kelola Komoditas Sawit
Percepatan e-STDB dan sertifikasi sebagai bagian ketelusuran rantai pasok harus semakin dikuatkan, dipercepat, tidak kendor.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 Oktober 2024
Penangguhan EUDR Jadi Jalan Bagi Pemerintah Percepat Perbaikan Tata Kelola Komoditas Sawit
Indonesia
Biodiesel B50 Mulai Diujicobakan di Kalimantan Selatan
Tantangan pengembangan Biodisel B50 ke depan terkait pemenuhan bahan baku dari CPO dan upaya khusus meningkatkan kapasitas terpasang pabrik
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Agustus 2024
Biodiesel B50 Mulai Diujicobakan di Kalimantan Selatan
Bagikan