Indonesia Tegaskan Aruran EUDR Sulit Diterapkan Termasuk Bagi Negara Eropa

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 08 November 2024
Indonesia Tegaskan Aruran EUDR Sulit Diterapkan Termasuk Bagi Negara Eropa

Diskusi petani sawit swadaya. (Foto: FORTASBI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Kelapa Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) memastikan jika pelaksanaan EUDR pasti berdampak pada ekspor negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia yang merupakan penghasil sawit terbesar.

Pemerintah Indonesia menyoroti aturan pembatasan konsumsi produk berisiko hasil penggundulan hutan (deforestasi) yang tertuang dalam European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang dianggap diskriminatif dalam pemajuan industri sawit.

Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Luxembourg, dan Uni Eropa Andri Hadi mengatakan aturan tolak ukur (benchmark) yang diterapkan Uni Eropa tersebut berpotensi bermasalah, karena dirinya menilai di negara Eropa sendiri regulasi tersebut sulit untuk diterapkan.

"Karena bahkan di suatu negara sendiri, hal itu susah untuk dilakukan dengan system benchmarking yang sama. Sama dengan negara-negara lain," ujarnya.

Baca juga:

Penangguhan EUDR Jadi Jalan Bagi Pemerintah Percepat Perbaikan Tata Kelola Komoditas Sawit

Hadi mengatakan, sebagai akibat benchmarking yang belum pasti tersebut, suatu negara bisa secara diskriminatif dikategorikan sebagai negara penghasil produk berisiko tinggi dalam melakukan penggundulan hutan, sehingga bisa memicu aturan serupa diterapkan oleh negara lain dengan skema yang sama.

Adapun dalam aturan ini berlaku bagi semua produk yang dianggap melakukan deforestasi, seperti minyak kelapa sawit, kayu, kopi, karet, kedelai, dan kakao.

Indonesia sudah mengajukan untuk melakukan perundingan dengan Uni Eropa tentang aturan pembatasan produk deforestasi tersebut. Tetapi,Uni Eropa tetap memaksakan pemberlakuan dan sekarang ini edang ditunda.

Pengamat Minyak Nabati dari Universitas John Cabot Italia Pietro Paganini mengatakan negara produsen sawit harus mengintensifkan perundingan dengan Uni Eropa.

"Harus semangat kerja sama untuk menemukan cara terbaik guna mematuhi peraturan bebas deforestasi tersebut, mengingat penerapannya diperkirakan tidak hanya di Eropa saja tapi juga di luar Eropa," katanya.

#Kelapa Sawit
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Tetapkan Lahan Dikelola Agrinas Buat Kebun Sawit Jadi Proyek Strategis Nasional
Pemerintah Tetapkan Lahan Dikelola Agrinas Buat Kebun Sawit Jadi Proyek Strategis Nasional
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
Pemerintah Tetapkan Lahan Dikelola Agrinas Buat Kebun Sawit Jadi Proyek Strategis Nasional
Indonesia
Menkop Dorong Koperasi Bangun Pabrik Minyak Goreng
Pengembangan hilirisasi berbasis koperasi diperlukan agar petani memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari rantai industri sawit, yang selama ini didominasi korporasi besar.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
Menkop Dorong Koperasi Bangun Pabrik Minyak Goreng
Indonesia
Koperasi Bakal Dilibatkan Dalam Rantai Bisnis Sawit, Bukan Hanya Kelola Kebun
Kementerian Koperasi akan meresmikan pabrik CPO berbasis koperasi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada akhir Juli atau awal Agustus 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Juli 2026
Koperasi Bakal Dilibatkan Dalam Rantai Bisnis Sawit, Bukan Hanya Kelola Kebun
Indonesia
BBM B50 Diklaim Kuatkan Nilai Tambah Komoditas Sawit dan Hemat Impor BBM Ratusan Triliun
Data Kementerian ESDM, implementasi program biodiesel selama 2015 - 2025 berhasil menghemat devisa Rp 722,9 triliun
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 29 Juni 2026
BBM B50 Diklaim Kuatkan Nilai Tambah Komoditas Sawit dan Hemat Impor BBM Ratusan Triliun
Indonesia
Mentan Lapor ke Presiden Prabowo Harga Sawit Petani sudah Kembali Normal
Pemerintah sangat memperhatikan perkembangan harga TBS di tingkat petani karena tidak ingin petani sawit merugi ketika harga CPO dunia meningkat.
Dwi Astarini - Rabu, 24 Juni 2026
Mentan Lapor ke Presiden Prabowo Harga Sawit Petani sudah Kembali Normal
Berita
Harga TBS Jatuh, Satgas Pangan Polri Lakukan Penyelidikan ke 173 Pabrik Kelapa Sawit
Sampai saat ini proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mencari dan menemukan apakah terdapat peristiwa pidana yang terjadi atau tidak.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 23 Juni 2026
Harga TBS Jatuh, Satgas Pangan Polri Lakukan Penyelidikan ke 173 Pabrik Kelapa Sawit
Indonesia
130 Perusahaan Sawit Belum Naikkan Harga TBS Setelah Penguman Ekspor Satu Pintu Pemerintah
pemerintah bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan masih terus memantau perusahaan yang belum melakukan penyesuaian harga tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Juni 2026
130 Perusahaan Sawit Belum Naikkan Harga TBS Setelah Penguman Ekspor Satu Pintu Pemerintah
Berita
Sertifikasi Sawit Berkelanjutan Pintu Masuk Kuatkan Posisi Tawar Petani
Hingga saat ini, sekitar 22 ribu petani telah tergabung dalam jaringan FORTASBI, yang berasal dari sekitar 40 ribu petani sawit swadaya bersertifikat di Indonesia.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Juni 2026
Sertifikasi Sawit Berkelanjutan Pintu Masuk Kuatkan Posisi Tawar Petani
Indonesia
Harga Kelapa Sawit Turun saat Nilai Minyak Mentah Dunia Naik, Polisi Duga Ada Permainan Kartel
Mengindikasikan adanya praktik yang perlu ditelusuri lebih lanjut karena harga TBS justru turun ketika berbagai indikator pasar menunjukkan tren yang positif.
Dwi Astarini - Senin, 08 Juni 2026
Harga Kelapa Sawit Turun saat Nilai Minyak Mentah Dunia Naik, Polisi Duga Ada Permainan Kartel
Indonesia
Tidak Naikkan Harga Tandan Buah Segar Sawit, 300 Perusahaan Bakal Diperiksa Polisi
Kementerian Pertanian mencatat terdapat sekitar 270 hingga 300 perusahaan yang masih mempertahankan harga di bawah kondisi yang diharapkan
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 08 Juni 2026
Tidak Naikkan Harga Tandan Buah Segar Sawit, 300 Perusahaan Bakal Diperiksa Polisi
Bagikan