Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Sedikitnya 210 warga Palestina tewas dan lebih dari 400 orang lainnya terluka dalam serangan udara Israel pada Sabtu (8/6) di Jalur Gaza tengah, ketika tentara Israel menyelamatkan empat sandera di wilayah tersebut.
Indonesia mengecam keras kebiadaban berulang yang dilakukan Israel di Gaza termasuk di Kamp Nuseirat, demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri RI melalui X.
"Dunia internasional harus segera bertindak untuk menghentikan kekejaman Israel terhadap warga sipil di Gaza,” kata Kemlu RI, Minggu (9/6).
Indonesia menyerukan segera diberlakukannya gencatan senjata dan penghentian perang secara permanen di Gaza.
Baca juga:
AS Klaim Paket Bantuan ke Gaza Dikirim dari Dermaga Dibangun Oleh Militernya
Khalil Al Dakran, Direktur Rumah Sakit Al Aqsa di Deir Al Balah, Gaza tengah, mengatakan kepada Xinhua, banyak warga Palestina yang luka-luka dilarikan ke rumah sakit tersebut akibat serangan bom Israel yang intens di kamp Nuseirat dan Kota Deir Al Balah. Beberapa di antara para korban tersebut dikonfirmasi tewas.
Juru Bicara Kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeina mengatakan bahwa serangan yang diluncurkan di Kamp Nuseirat itu merupakan kelanjutan dari perang genosida terhadap rakyat Palestina, di mana pemerintah Amerika harus bertanggung jawab penuh.
Perang itu disebutnya akan menghancurkan segalanya dan mendorong segala sesuatunya ke arah yang berbahaya yang tidak akan membuat terwujudnya keamanan atau perdamaian bagi siapa pun.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas memberi instruksi kepada utusan Palestina di PBB untuk meminta sidang darurat Dewan Keamanan PBB guna membahas "pembantaian" yang dilakukan pasukan Israel di kamp pengungsi Nuseirat.
Baca juga:
Abbas menekankan pentingnya intervensi internasional untuk menghentikan bencana kemanusiaan yang sedang berlangsung di Gaza, dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.
Israel, kata ia, terus mengeksploitasi sikap diam internasional dan dukungan AS untuk melakukan kejahatan yang melanggar semua resolusi legitimasi internasional dan hukum internasional. (*)
