Indonesia Harus Berperan Aktif Damaikan Rusia dan Ukraina
Sejumlah orang menunggu di Bandara Kyiv setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengizinkan operasi militer, di Ukraina timur, Kamis (24/2/2022). ANTARA FOTO/Umit Bektas/hp.
MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia diminta tidak hanya diam melihat adanya perselisihan berujuang serangan Rusia terhadap Ukraina. Apalagi kedua negara sangat dekat dengan Indonesia.
Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyari menilai, kedekatan tersebut terbentuk baik dengan hubungan negara sahabat, perdagangan hingga investasi.
Baca Juga:
Kuasai Reaktor Nuklir Chernobyl, Pesan Rusia ke NATO: Jangan Ikut Campur
"Karena itu berdasarkan amanah konstitusi Indonesia dapat berperan aktif dalam perdamaian dunia dengan mendorong semua pihak untuk menahan diri dan kembali ke meja perundingan," kata Abdul Kharis di Jakarta, Jumat (25/2).
Abdul Kharis meminta Kementerian Luar Negeri RI untuk terus mendorong Rusia dan Ukraina untuk menggunakan cara-cara damai dalam menyelesaikan konflik.
Selain melakukan kontak langsung dengan Rusia, Indonesia juga dapat menyampaikan pendapat kepada negara sahabat dalam forum internasional seperti dalam pertemuan Majelis Umum PBB.
"Tujuannya untuk segera menyudahi konflik bersenjata ini sebelum jatuh lebih banyak korban,” imbuh Anggota Parlemen dari Fraksi PKS ini.
Kharis mendukung sikap Kemenlu RI agar Rusia mentaati hukum Internasional dan Piagam PBB mengenai integritas teritorial suatu negara. Termasuk mengecam setiap tindakan yang nyata-nyata merupakan pelanggaran wilayah teritorial dan pengelolaan suatu negara.
"Jadi, DPR dalam berbagai kesempatan selalu mendukung sikap Politik Luar Negeri Kemenlu RI agar setiap negara merupakan wilayah integral satu negara dan penerapan hukum Internasional,” tutur Kharis.
Selain itu, pemerintah bergerak cepat melindungi warga negara Indonesia (WNI) yang ada di Ukraina untuk berkumpul di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) ) Kyiv. Hingga melakukan evakuasi jika terjadi sesuatu yang membahayakan.
"Eskalasi di Ukraina begitu cepat dan rentan terjadi banyak korban, karena data KBRI Kyiv ada 138 WNI yang harus segera dilakukan pengamanan hingga bila diperlukan aktuasi terdekat yang aman," jelas Kharis.
Presiden Joko Widodo melalui akun twitter resminya @jokowi menyerukan penghentian perang di Ukraina, setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan dimulainya operasi militer khusus di wilayah Donbass Ukraina dengan tujuan "demiliterisasi dan denazifikasi" Ukraina.
"Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia, dan membahayakan dunia," demikian Presiden Jokowi mencuit pada pukul 18.15 WIB, Kamis (24/2). (Knu)
Baca Juga:
BI Sudah Siapkan Bauran Kebijakan Hadapi Dampak Perang Rusia-Ukraina
Bagikan
Joseph Kanugrahan
Berita Terkait
Israel Terus Tolak Pengiriman Bantuan Kemanusian ke Gaza Saat Gencatan Senjata
Menlu Tegaskan Indonesia Siap Berpartisipasi di Pasukan Keamanan Internasional Buat Gaza, Tapi Ada Syaratnya
Kondisi Gaza Kian Parah, Kerusakan Bangunan Capai 81 Persen
Israel Ingkar Janji Gencatan Senjata, Lebanon Kerahkan Pasukan ke Perbatasan
AS Tidak Punya Penangkal Rudal Burevestnik Milik Rusia
Presiden Lebanon Perintahkan Militer Balas Serangan Israel
2 Negara Eropa Desak Pembatasan Hak Veto di Dewan Keamanan PBB, Hambat Tindakan Kemanusian
Israel Langgar Gencatan Senjata, Qatar Kecewa dan Frustrasi Minta AS Bertindak
Putin Umumkan Uji Coba Drone Poseidon Sukses, Rudal Nuklir Antarbenua Terkuat Rusia
PBB Kutuk Aksi Israel Bantai Anak-Anak Gaza Saat Gencatan Senjata