Indonesia Didorong Tiru India Reformasi Pasar Modal

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 13 Februari 2026
Indonesia Didorong Tiru India Reformasi Pasar Modal

Pimpinan DPR Tinjau Bursa Efek Indonesia (BEI) usai IHSG Anjlok

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pembekuan peningkatan bobot Indonesia dalam indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) pada Rabu (28/1) menyebabkan pasar saham Indonesia anjlok, yang diikuti oleh pengunduran diri sejumlah pejabat di sektor pasar keuangan di BEI dan OJK.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai Indonesia bisa meniru India yang berhasil menarik investasi masuk usai melakukan reformasi pasar modal.

Menurut Luhut, India juga termasuk negara yang mendapat sorotan Morgan Stanley Capital International (MSCI), namun mereka berhasil membalikkan situasi berkat reformasi.

"India melakukan reformasi, sehingga masuk angka investasi ke India itu sampai 60–70 miliar dolar AS. Kalau India bisa, kenapa kita nggak bisa?” kata Luhut di kantornya, Jakarta, Jumat.

Baca juga:

Pimpinan DPR Tinjau Bursa Efek Indonesia (BEI) usai IHSG Anjlok

Luhut mengungkapkan dirinya telah bertemu dengan perwakilan MSCI dan mendiskusikan kondisi pasar modal Indonesia selama dua jam.

Dalam pertemuan itu, kata Luhut, MSCI menilai Indonesia memiliki modal yang cukup untuk memulihkan kredibilitas pasar saham.

“Kemarin Morgan Stanley waktu bicara sama saya, mereka juga bilang kalau pemerintah komitmen melakukan independensi dan transparansi lebih bagus, saya kira (reformasi) juga tidak terlalu sulit buat Indonesia,” ujarnya.

Terlebih, dia meyakini Indonesia memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai untuk membangun kredibilitas pasar modal yang baik di mata investor.

Ketua DEN berencana menyampaikan usulan reformasi pasar modal langsung ke Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu usulannya yaitu mendorong penunjukan figur independen untuk pejabat pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Luhut berpendapat gejolak pasar modal perlu disikapi dengan langkah reformasi secara menyeluruh.

#Bursa Efek Indonesia (BEI) #OJK #Luhut Binsar Pandjaitan
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Luhut Bakal Uji Coba Bansos Tunai Langsung Pakai AI Awal 2027
Kabar gembira! Luhut pastikan uji coba bansos tunai langsung cair awal 2027. Nggak ada lagi bansos barang, penyaluran dijamin aman pakai AI dan biometrik. Cek infonya di sini
Angga Yudha Pratama - Kamis, 03 September 2026
Luhut Bakal Uji Coba Bansos Tunai Langsung Pakai AI Awal 2027
Indonesia
Mundur ke Akhir September, BEI Tunda Implementasi Batas Minimum Harga Saham Rp 1
BEI resmi menunda implementasi aturan saham Rp1 di pasar reguler dari target 7 September ke akhir September 2026. Ketahui alasan dan dampak penundaannya di sini
Angga Yudha Pratama - Selasa, 01 September 2026
Mundur ke Akhir September, BEI Tunda Implementasi Batas Minimum Harga Saham Rp 1
Indonesia
Pasar Modal Merah Membara! IHSG Anjlok Ke Level 6.267 Menjelang Pengumuman Rebalancing MSCI
Tekanan jual melanda seluruh sektor saham domestik berdasarkan pencatatan Indeks Sektoral IDX-IC
Angga Yudha Pratama - Selasa, 11 Agustus 2026
Pasar Modal Merah Membara! IHSG Anjlok Ke Level 6.267 Menjelang Pengumuman Rebalancing MSCI
Indonesia
Danantara Siapkan Anak Usaha Demi Caplok Saham Bursa Efek Indonesia
Langkah ini diyakini akan menandai transformasi besar struktur kelembagaan pasar modal nasional
Angga Yudha Pratama - Senin, 10 Agustus 2026
Danantara Siapkan Anak Usaha Demi Caplok Saham Bursa Efek Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah WNI yang Tidak Bayar Pajak Bakal Dicabut Status Kewarganegaraannya?
WNI yang tidak membayar pajak akan dicabut status kewarganegaraannya. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Jumat, 07 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah WNI yang Tidak Bayar Pajak Bakal Dicabut Status Kewarganegaraannya?
Indonesia
Transaksi Kripto Meningkat Tajam Sampai 24 Persen Rp 28,5 Triliun di Juni 2026
Kepercayaan konsumen terhadap ekosistem aset keuangan digital di Indonesia masih terjaga dengan baik di tengah ketidakpastian global.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 04 Agustus 2026
Transaksi Kripto Meningkat Tajam Sampai 24 Persen Rp 28,5 Triliun di Juni 2026
Indonesia
KPK Buka Peluang Periksa Perry Warjiyo terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI dan OJK
KPK membuka peluang untuk memeriksa eks Gubernur BI, Perry Warjiyo. Hal itu terkait kasus dugaan korupsi CSR BSI dan OJK.
Soffi Amira - Selasa, 28 Juli 2026
KPK Buka Peluang Periksa Perry Warjiyo terkait Kasus Dugaan Korupsi Dana CSR BI dan OJK
Indonesia
IHSG Mengamuk Kejar Level 6.300, Penguatan Saham LQ45 Jadi Penyelamat Pasar Modal di Tengah Ketidakpastian
Ancaman eskalasi konflik Amerika Serikat kontra Iran memperkeruh stabilitas harga minyak mentah dunia
Angga Yudha Pratama - Selasa, 21 Juli 2026
IHSG Mengamuk Kejar Level 6.300, Penguatan Saham LQ45 Jadi Penyelamat Pasar Modal di Tengah Ketidakpastian
Indonesia
IHSG Sukses Melaju di Zona Hijau Bersama Bursa Saham Asia Sore Ini
Penguatan moncer bursa saham dalam negeri sejalan dengan pergerakan mayoritas indeks saham utama di Asia
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Juli 2026
IHSG Sukses Melaju di Zona Hijau Bersama Bursa Saham Asia Sore Ini
Indonesia
Luhut Lapor ke Presiden Prabowo, Sebut GovTech Disempurnakan untuk Percepat Transformasi Digital Pemerintah
Penyempurnaan GovTech diarahkan untuk menghadirkan layanan pemerintahan yang semakin terintegrasi dengan dukungan data yang lebih akurat.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Luhut Lapor ke Presiden Prabowo, Sebut GovTech Disempurnakan untuk Percepat Transformasi Digital Pemerintah
Bagikan