Luhung Sapto
Indonesia mendesak Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Suriah termasuk akibat serangan gas kimia beracun di wilayah Khan Shaykhun yang melanggar hukum internasional.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir menegaskan bahwa Indonesia mengutuk penggunaan senjata kimia di Suriah dan mendesak PBB untuk segera menyelesaikan konflik di negara itu.
"Indonesia mendesak PBB untuk menyelesaikan konflik Suriah," katanya di Jakarta, Minggu (9/4).
Ia menambahkan bahwa Indonesia juga mendorong dialog dan proses politik yang inklusif untuk menyelesaikan krisis di Suriah.
Armanatha menegaskan bahwa Indonesia secara prinsip tidak pernah mendukung tindakan unilateral dalam bentuk apapun termasuk serangan Amerika Serikat yang tidak mendapatkan dukungan dari Dewan Keamanan PBB.
"Justru kita mendorong solusi damai yang sejalan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sekjen PBB," katanya.
Menurut dia, Indonesia tidak berada dalam kubu manapun yang bersengketa melainkan berada pada kubu yang mendorong PBB untuk segera mengambil keputusan yang mempertimbangkan alasan kemanusiaan dan solusi yang baik.
Sebelumnya pada 7 April 2017, Sekjen PBB Antonio Guterres secara resmi mengutuk serangan gas kimia di Khan Shaykhun, Suriah, dan kematian serta banyaknya warga sipil tak berdosa yang cedera akibat serangan itu.
Sekjen PBB telah lama menyatakan bahwa perlu ada pertanggungjawaban atas kejahatan tersebut, sejalan dengan norma-norma internasional yang ada dan resolusi Dewan Keamanan.
Dewan Keamanan memiliki tanggung jawab utama untuk perdamaian dan keamanan internasional.
"Saya menyerukan Dewan untuk bersatu dan melaksanakan tanggung jawab itu," kata Sekjen PBB.
Menurut dia, sudah terlalu lama hukum internasional telah diabaikan dalam konflik Suriah.
"Dan itu adalah tugas kita bersama untuk menegakkan standar internasional kemanusiaan. Ini merupakan prasyarat untuk mengakhiri penderitaan tak henti-hentinya rakyat Suriah," kata Antonio Guterres.
Sumber: ANTARA
