Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Untuk pertama kalinya, Indonesia kini memiliki data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) sebagai acuan baru bagi seluruh kementerian, lembaga maupun pemda terkait penyaluran bansos dan program pemberdayaan.
"Perintah Presiden data tunggal dan memerintahkan semua kementerian dan lembaga menyerahkan data ke BPS agar divalidasi, diukur ulang, sekarang jadi data tunggal," kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, dikutip Jumat (21/2)
Menurut dia, laporan final DTSEN ini telah menjadi catatan sejarah bagi Indonesia. "Di era Presiden Prabowo dengan arahan yang jelas dan keterbukaan semua menteri, DTSEN bisa terwujud," imbuh pria yang akrab disapa Gus Ipul itu.
Baca juga:
Mensos menerangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres), Kementerian Sosial (Kemensos) ditugaskan memutakhirkan data. Pasalnya, data bersifat dinamis karena selalu ada warga yang meninggal dunia, lahir dan pindah.
"Jadi, perlu keterbukaan dari kita untuk menampung semua aspirasi agar mereka dilibatkan dalam pemutakhiran. Dalam rangka pemutakhiran, dapat melalui jalur formal, RT/RW yang ditandatangani bupati, lalu naik ke DTSEN," tuturnya, dikutip Antara.
Mekanisme pemutakhiran data lainnya, yaitu melalui jalur partisipatif lewat aplikasi Cek Bansos. Pada aplikasi tersebut terdapat usul sanggah penerima bantuan sosial dengan melampirkan bukti.
Baca juga:
Pencairan Bansos Pertama 2025 Capai 90 Persen, April Nanti Pakai Data Penerima Anyar
Di Kemensos, Gus Ipul menerangkan DTSEN selanjutnya akan digunakan untuk data utama penyaluran bantuan sosial periode berikutnya. "Orang enggak boleh hanya ngomong tok enggak tepat sasaran. Buktikan dengan melampirkan beberapa hal, ada ketentuannya," tandas orang nomor satu di kemensos itu. (*)
