Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Ikatan Alumni Tambang Universitas Pembangunan Nasional (Ikata UPN) "Veteran" Yogyakarta akan menyampaikan rekomendasi mengenai sektor mineral dan batubara (minerba) kepada pemerintahan presiden dan wakil presiden (wapres) terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Rekomendasi dalam bentuk paper policy ini merupakan hasil dari seminar nasional pertambangan yang digelar Ikata UPN Yogyakarta di Jakarta, Selasa (24/9).
Ketua Ikata UPN Veteran Yogyakarta, Catur Gunadi mengatakan rekomendasi dari seminar tidak hanya disusun oleh pihaknya, tetapi juga bersama-sama dengan ikatan alumni pertambangan dari universitas lain.
Baca juga:
Pamitan ke Komisi I DPR, Prabowo: Tugas Lebih Besar Menunggu Kita
"Outcome dari seminar ini adalah berupa rekomendasi yang akan kita bawakan ke pemerintah yang baru. Itu sebenarnya isinya tidak hanya ide dan gagasan dari Ikata saja, tetapi banyak teman-teman dari ITB, UGM dan sebagainya," kata Catur dalam keterangannya, Rabu (25/9).
Catur menjelaskan, kontribusi sektor minerba, khususnya batu bara terhadap perekonomian nasional cukup signifikan. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari minerba mencapai Rp 173 triliun atau melampaui sektor minyak dan gas yang mencapai sekitar Rp 117,3 triliun.
"Pendapatan negara dari minerba dapat digunakan dalam mengembangkan sektor lain untuk bertumbuh," katanya.
Meski demikian, Catur menyayangkan pengembalian negara untuk eksplorasi dan konservasi cadangan masih dirasa sangat kurang. Selain itu, program hilirisasi yang terus berkembang juga belum maksimal karena belum menyentuh produk akhir atau end product.
Tak hanya itu, katanya, regulasi yang kerap berubah membuat sektor pertambangan menjadi industri dengan volatilitas tinggi termasuk perubahan harga yang cukup tinggi.
Baca juga:
Belum lagi penerapan environmental, social, and government (ESG) perusahaan tambang terbilang masih rendah.
Untuk itu, Catur berharap pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan dapat memperkuat hilirisasi yang berkelanjutan dengan membentuk aglomerasi industri. Selain itu, pemerintah juga diharapkan memperkuat infrastruktur yang mendukung hilirisasi.
"Kami juga berharap tata kelola minerba dapat semakin baik untuk mencapai kemakmuran yang berkeadilan dengan menjaga kelestarian lingkungan yang berkelanjutan," tutup dia. (Pon)
