HUT Ke-77 RI , Kapolri Sebut Jadi Momentum Bangsa Bergerak Lebih Cepat

Zulfikar SyZulfikar Sy - Selasa, 16 Agustus 2022
HUT Ke-77 RI , Kapolri Sebut Jadi Momentum Bangsa Bergerak Lebih Cepat

Arsif foto - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bangsa Indonesia akan memasuki usia 77 tahun, Rabu (17/8) esok.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan pesan kebangsaan dalam rangka memperingati HUT Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam momen ini, Sigit memaknai hari bersejarah ini untuk bersatu padu membangun bangsa.

Baca Juga:

Perayaan HUT Ke-77 RI, Jalanan Depan Istana Negara Bakal Ditutup

Sigit menyebut upaya kepolisian dalam mendukung kemajuan bangsa seperti membantu pendidikan anak-anak pelosok hingga mengharumkan nama bangsa di bidang olahraga.

"Ini agar merdeka menjadi arti yang nyata dalam kehidupan berbangsa, satu Indonesia," jelas Sigit, Selasa (16/8).

Ia menuturkan, saat ini adalah waktu yang tepat bagi semua elemen bangsa untuk berdiri menatap jauh ke depan.

Seluruh masyarakat harus bersatu padu, berperan aktif dalam mengisi kemerdekaan.

"Ini adalah saat yang tepat untuk semua berdiri menatap jauh ke depan. Bersama segenap elemen bangsa untuk mengisi kemerdekaan," sambungnya.

Setiap elemen bangsa harus padu, berperan aktif dalam mengisi kemerdekaan.

"Bergeraklah, berlarilah dengan cepat. Menciptalah, wahai anak bangsa. Merdekalah untuk kita semua. Dirgahayu Republik Indonesia Ke-77," sambungnya.

Baca Juga:

Timnas Indonesia U-16 akan Ikut Upacara HUT RI di Istana Merdeka

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan agenda-agenda besar untuk mewujudkan cita-cita Indonesia maju dan membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Hal tersebut diungkapkannya dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-77 Proklamasi Kemerdekaan RI, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/08) pagi.

“Saya tegaskan kembali, agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan,” ujar Presiden.

Ia menekankan lima agenda besar yang akan dilaksanakan Indonesia.

Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam.

Kedua, optimalisasi sumber energi bersih dan peningkatan ekonomi hijau.

Ketiga, penguatan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat.

Keempat, melanjutkan digitalisasi ekonomi agar usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia segera naik kelas.

Terakhir, keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). (Knu)

Baca Juga:

Jelang HUT Kemerdekaan RI, Penambahan Kasus Harian COVID-19 di Bawah Angka 4 Ribu

#Kapolri #HUT RI
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengaku prihatin atas musibah yang menimpa para personel.
Dwi Astarini - Kamis, 18 Desember 2025
Rumah Rusak Dihantam Bencana, 170 Anggota Polda Sumbar Tetap Bertugas
Indonesia
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Putusan MK No 114/2025 yang tiba-tiba menutup celah penugasan di luar struktur Polri menciptakan kekhawatiran bagi struktur SDM Polri yang ditugaskan di luar institusi.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
Pengamat Sebut Putusan MK Tentang Larangan Penempatan Polisi di Jabatan Sipil Picu Guncangan
Indonesia
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Ketentuan mengenai pengangkatan Kapolri dengan persetujuan DPR secara tegas diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000.
Dwi Astarini - Senin, 15 Desember 2025
Komisi III DPR Sebut Usul Kapolri Dipilih Presiden Ahistoris dan Bertentangan dengan Reformasi
Indonesia
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama .
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Anggota DPR Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan Parlemen
Indonesia
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Dari ketentuan konstitusional itu lahir konsep negara nomokrasi konstitusional yang menempatkan hukum dan demokrasi sebagai fondasi utama penyelenggaraan negara.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 15 Desember 2025
Politikus Tolak Wacana Kapolri Ditunjuk Langsung Presiden Tanpa Persetujuan DPR
Indonesia
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Jika usulan itu nanti diterapkan, posisi Kapolri akan setara dengan menteri karena tidak melalui proses penyaringan di legislatif.
Wisnu Cipto - Minggu, 14 Desember 2025
Anggota Komisi III Protes Fit & Proper Test Kapolri di DPR Tidak Boleh Dihapus
Indonesia
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Di tengah tuntutan publik atas transparansi penegakan hukum dan peningkatan integritas aparat, muncul perdebatan mengenai kemungkinan Presiden menunjuk langsung Kapolri tanpa persetujuan DPR.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Reformasi Polri Harus Menyasar Isu Pengangkatan Kapolri dan Jabatan Sipil Polisi Aktif
Indonesia
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Perkap mengatur penugasan anggota Polri aktif di 17 kementerian dan lembaga di luar struktur kepolisian itu dinilai tidak mencerminkan penghormatan terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Buntut Perkap Soal Polisi Isi Jabatan Sipil, Pengamat Desak Prabowo Ganti Kapolri
Indonesia
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Da'i Bachtiar menegaskan bahwa masukan ini hanyalah salah satu dari sekian banyak pertimbangan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 Desember 2025
Da'i Bachtiar Minta Aturan Pemilihan Kapolri Dikaji Ulang untuk Hindari Beban Politik
Indonesia
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima instruksi khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat perbaikan jalur terputus dan memenuhi kebutuhan dasar korban banjir di Sumatra.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 01 Desember 2025
Presiden Prabowo Perintah 'All Out' Tangani Bencana Alam Sumatra, Kapolri: Semua Harus Serba Cepat dan Terkoordinasi
Bagikan