Noer Ardiansjah
MerahPutih Keuangan - Pemerintah dan DPR belum mencapai kata sepakat untuk mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2015. Terjadi hujan interupsi. Pasalnya, sejumlah anggota dewan mempertanyakan sejumlah alokasi lembaga dan kementerian yang dinilai tidak jelas serta belum dibahas di tingkat komisi.
Rapat Paripurna DPR pada Jumat (13/2) untuk mengesahkan anggaran pembangunan untuk rakyat tahun ini yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan yang dibuka sekitar pukul 11.00 WIB tidak sampai sejam dihujani interupsi dari beberapa anggota dewan. Hingga akhir diputuskan diskors sampai pukul 15.00 WIB sembari untuk rehat salat Jumat dan makan siang.
Seperti dilansir dari dpr.go.id, anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka dari Fraksi PDIP dan Budi Supriyanto dari Fraksi Golkar mempertanyakan kucuran anggaran sebesar Rp5 triliun yang diberikan Kementerian Keuangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
“Saya mempertanyakan kucuran anggaran sebesar Rp5 triliun yang diberikan Kementerian Keuangan untuk BPJS sebagai PMN (Penyertaan Modal Negara). Padahal sesuai dengan UU BPJS, badan ini merupakan badan nirlaba. Jadi anggaran yang diberikan kepada BPJS ini bentuknya apa, pinjaman atau bukan,” ujar Rieke yang populer disapa Oneng ini.
Penegasan serupa juga dilontarkan Budi Supriyanto. “Kami dikagetkan dengan tambahan dana untuk BPJS oleh Kementerian Keuangan dengan Komisi XI yang dikatakan untuk menutup defisit negara. Setahu kami BPJS itu bukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan bukan juga badan keuangan, dan di Paripurna telah jelas disebutkan bahwa BPJS itu menjadi mitra kerja Komisi IX bukan mitra kerja Komisi XI,” jelas anggota Fraksi Partai Golkar dari Dapil Jawa Tengah X ini.
Selaku anggota Komisi IX, Rieke dan Budi merasa klausul tambahan anggaran ini belum dibahas di tingkat komisi. Oleh karena itu, mereka meminta rapat paripurna ini menunda keputusan perubahan APBN 2015. Catatan lainnya adalah soal identifikasi penerima BPJS yang dilaporkan kepada Komisi IX sebanyak 88 juta jiwa.
Adapun, Ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay melayangkan nota protes karena telah terjadi perubahan alokasi RAPBN-P Kementerian Sosial tanpa sepengetahuanKomisi VII sebagai mitra kerja Kemensos. Anggaran perubahan 2015 Kemensos justru menyusut sekitar Rp1 triliun.
BACA JUGA: Berikut Rincian Triliunan Dana Rakyat Buat Modal 42 BUMN
Belanja Negara Turun
Rapat Paripurna DPR kali ini merupakan kelanjutan dari rapat kerja pemerintah dan Badan Anggaran DPR yang berlangsung maraton sejak Kamis (12/2) hingga Jumat dini hari. Pemerintah diwakili tujuh menteri antara lain Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri ESDM Sudirman Said.
Asumsi makro yang telah disepakati pemerintah dan Banggar DPR pada RAPBN-P 2015 antara lain, yakni pertumbuhan ekonomi 5,7%, laju inflasi 5,0%, tingkat bunga SPN tiga bulan 6,2% dan nilai tukar rupiah Rp12.500 per dolar AS. Juga asumsi makro lainnya yang telah disetujui pemerintah dan DPR seperti harga ICP minyak US$60 AS per barel, lifting minyak 825 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.221 ribu barel per hari setara minyak.
Postur pendapatan negara ditetapkan Rp1.761,6 triliun atau tidak mengalami perubahan dari yang disepakati dalam rapat Panitia Kerja A yang membahas asumsi makro, pendapatan, pembiayaan dan defisit anggaran.Pendapatan negara tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan yang ditargetkan Rp1.489,3 triliun dan penerimaan negara bukan pajak yang ditetapkan Rp269,1 triliun, dengan tax ratio 13,69%.
Namun postur belanja negara ditetapkan Rp1.984,1 triliun, turun dari estimasi sebelumnya Rp1.985,7 triliun, setelah pembahasan dalam rapat Panitia Kerja B yang membahas belanja negara. Dari alokasi belanja negara tersebut, belanja pemerintah pusat dalam RAPBN-Perubahan ditetapkan Rp1.319,5 triliun, sedangkan alokasi transfer ke daerah dan dana desa disepakati Rp664,6 triliun.
Perubahan penetapan alokasi belanja negara tersebut dilakukan karena ada dinamika dalam pembahasan Penyertaan Modal Negara untuk BUMN yang mengalami perdebatan alot, terutama terkait besaran modal untuk BUMN tertentu. Dengan postur ini maka defisit anggaran dalam RAPBN-Perubahan 2015 ditetapkan Rp222,5 triliun atau 1,9% terhadap PDB, atau turun dari proyeksi awal sebesar Rp224,1 triliun atau 1,92% terhadap PDB. (bro)
