Hubungan Baik Yusril dan Mega Sinyal PBB Merapat ke Jokowi-Ma'ruf

Andika PratamaAndika Pratama - Rabu, 12 September 2018
Hubungan Baik Yusril dan Mega Sinyal PBB Merapat ke Jokowi-Ma'ruf

Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra. (bulan-bintang.org)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Bulan Bintang (PBB) belum menentukan arah politik menjelang Pilpres 2019. Namun, Hanya saja, melihat manuver ketua umum Yusril Ihza Mahendra seperti memberikan sinyal akan segera merapat ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Menyikapi hal itu, Sekretaris TKN KIK Hasto Kristiyanto mengatakan, menghormati sikap politik mantan Menteri Hukum dan HAM tersebut.

"Ketika PBB saat itu di dalam proses verifikasi dan juga pencalegan kita lihat ada beberapa kendala, kami secara spontan membantu karena hubungan antara Mega dan Yusril sangat baik," kata Hasto merespon pertanyaan wartawan soal kemungkinan PBB dukung Jokowi-Ma'ruf di Kantor TKN KIK, Jakarta Pusat, Rabu (12/9).

Sekretaris TKN KIK Hasto Kristiyanto. Foto: MP/Fadhli

Indikasi merapatnya PBB ke KIK terlihat dari sejumlah pernyataan petingginya. Baru-baru ini, Yusril mengeluarkan statement bahwa Presiden tidak wajib cuti pada masa kampanye pilpres 2019.

Menurut Sekjen PBB Afriansyah Noor pernyataan itu merupakan pendapat akademik Yusril sebagai pakar di bidang hukum tata negara.

"Sikap Pak Yusril sebagai akademisi, biasanya sejalan dengan sikap politiknya. Beliau tidak pernah split personality dalam bersikap," kata Afriansyah dalam keterangan tertulisnya, Senin, (10/9) lalu.

Menurut Afriansyah, Yusril terbiasa menggunakan intelektualismenya sebagai dasar berpolitik. "Jadi, di sini bisa dibaca kemana arah politik Pak Yusril dan PBB sebenarnya," kata dia.

Namun, Afriansyah menegaskan, hingga saat ini PBB belum memutuskan sikap politik di Pilpres 2019. PBB masih menunggu hasil ijtima ulama jilid II untuk memastikan pandagan partai sejalan dengan ulama.

"Yang jelas, PBB akan berada dalam satu barisan dengan pasangan calon yang ada ulamanya," ungkap Afriansyah.

Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noer
Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noer (pegang mic) dalam sebuah acara di Bekasi (Foto: Ist)

Di kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris TKN KIK Ahmad Rofiq mengaku komunikasi KIK dengan Yusril terus berlangsung.

"Ya Yusril kan sampai saat ini belum menentukan pilihan kan, tetapi dalam beberapa statemennya kan pada saat dia mengalami persoalan kepartaiannya justru partai koalisi yang banyak melakukan pembelaan ya. Jadi bisa saja secara hati kecilnya pak Yusril condong ke pak Jokowi bisa saja, tapi kita liat nanti," kata dia. (fdi)

Baca berita terkait pada artikel: Yusril: Jokowi Tidak Perlu Cuti sebagai Presiden

#Hasto Kristiyanto #Yusril Ihza Mahendra #Megawati Soekarnoputri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
MPR menyiapkan tahapan pemilihan pengganti Gibran. Prabowo mengusulkan dua calon wapres, lalu MPR melakukan verifikasi hingga pelantikan.
ImanK - Kamis, 12 November 2026
Begini Alur MPR Pilih Pengganti Gibran: Prabowo Usulkan 2 Calon Wapres, Ini Tahapannya
Indonesia
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Yusril Ihza Mahendra menjelaskan mekanisme pengganti Gibran jika mundur. Prabowo harus mengajukan dua nama dan MPR punya waktu 60 hari.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Menko Yusril Jelaskan Proses Penggantian Gibran, Prabowo Wajib Usulkan 2 Kandidat Wapres
Indonesia
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Yusril Ihza Mahendra menyebut putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran sudah final. Ia juga menjelaskan peluang langkah hukum yang dapat ditempuh Gibran.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polemik Ijazah Gibran, Yusril Tegaskan Putusan MK dan MA tak Bisa Diubah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Yusril Ihza Mahendra berbicara soal siapa pengganti LSP di Kepala Kantor Staf Presiden.
Soffi Amira - Rabu, 04 November 2026
LSP Tersandung Kasus Penyadapan, Yusril Bicara Sosok Plt Kepala KSP
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Menko Yusril Ihza Mahendra pastikan kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo oleh Pati Polri (LSP) tak terindikasi makar. Cek pasal UU ITE & KUHP di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 03 November 2026
Menko Yusril: Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Tidak Terindikasi Makar
Indonesia
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah mengkaji praktik underinvoicing dalam pemberantasan korupsi. Kerugian negara disebut mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 27 Oktober 2026
Yusril Soroti Underinvoicing Pertambangan, Kerugian Negara Disebut Tembus Ratusan Triliun
Indonesia
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Pemahaman sejarah sangat penting karena sebuah peraturan tidak muncul tiba-tiba serta praktik penerapannya harus dievaluasi dengan kritis di mana kekuatan dan di mana kelemahannya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 25 Oktober 2026
Yusril Ingatkan Berpikir Bijak dan Hati-Hati Rumuskan Perubahan Definisi Korupsi Hanya Penyuapan
Bagikan