[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Ogah Pindah ke IKN

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Jumat, 27 September 2024
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Ogah Pindah ke IKN

Hoaks Prabowo tidak ingin pindah ke IKN (Mafindo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kepindahan ibu kota negara ke IKN, Kalimantan tengah menjadi polemik di media sosial.

Sebuah video yang menarasikan Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak ingin pindah dan dilantik di IKN viral. Unggahan itu beredar dari channel tiktok dengan nama akun @politik_indonesia_.

Video yang bersumber dari Tempodotco tersebut juga menampilkan potongan opini yang menggiring mengenai Prabowo tidak ingin pindah ke IKN.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Alat Uji PCR Menyebabkan Penyakit Kanker

NARASI

Prabowo kurang Berkenan IKN pindah ke Kalimantan. Prabowo tidak mau di lantik di IKN. Prabowo tidak Sreg pindah dan dilantik di IKN. IKN tetap berjalan, tetapi APBN tidak lagi mendanainya.

Makanya gencar sekali pemerintah Indonesia mencari investor. Pemerintah memang kesulitan mencari investor dan menjadi beban untuk pemerintah Prabowo.

Gue dapat informasi bahwa sebenarnya Prabowo enggak sreg dengan IKN, tapi untuk merebut hati Jokowi maka menjanjikan untuk melanjutkan program IKN. Ada informasi juga bahwa sebenarnya Prabowo juga tidak mau dilantik di IKN. Panas.

FAKTA

Dari penelusuran Turn Back Hoaks (Mafindo), informasi yang beredar tersebut adalah hoaks. Setelah dilakukan penelusuran, video tersebut bersumber dari potongan video dari akun channel youtube Tempodotco, dengan judul Bagi-bagi Kursi Kabinet Prabowo-Gibran dan Cawe-cawe Jokowi | Bocor Alus Politik.

Laporan jurnalistik tersebut tidak menampilkan sumber-sumber yang dapat diverifikasi kebenarannya. Menteri Investasi/Kepala BPPM Bahlil Lahadalia, telah membantah adanya dugaan presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto tak mau pindah ke IKN.

Ia juga menegaskan Prabowo akan hadir saat hari kemerdekaan 17 Agustus mendatang.

Prabowo juga telah menegaskan komitmennya untuk menuntaskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur seusai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar sebagai janji apabila ia terpilih sebagai presiden.

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Konsumsi Air Galon Isi Ulang Ganggu Fungsi Seksual

KESIMPULAN

Faktanya klaim mengenai Prabowo yang tidak ingin pindah dan dilantik di IKN merupakan informasi tidak valid. Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia telah membantah isu presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto tak mau pindah ke IKN Nusantara.

##HOAKS/FAKTA #Penyebar Hoaks
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Warga Diminta Tidak Terprovokasi Jelang Peringatan HUT Kemerdekaan Ke-81 Republik Indonesia
Panglima meminta masyarakat tidak mudah mempercayai kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat juga diminta melaksanakan aktivitas seperti biasa.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 Agustus 2026
Warga Diminta Tidak Terprovokasi Jelang Peringatan HUT Kemerdekaan Ke-81 Republik Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Pemerintah Larang Toko dan Warung Dibangun Dekat Kopdes Merah Putih
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yandri Susanto memastikan kehadiran Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tidak akan mematikan usaha warung kelontong.
Dwi Astarini - Rabu, 05 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Pemerintah Larang Toko dan Warung Dibangun Dekat Kopdes Merah Putih
Indonesia
Polda Metro Jaya Amankan Perempuan Diduga Sebarkan Hoaks Ajakan Demo Jelang HUT ke-81 RI
Polisi mengamankan seorang perempuan yang diduga menyebarkan informasi palsu terkait ajakan demonstrasi menjelang HUT ke-81 RI.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 05 Agustus 2026
Polda Metro Jaya Amankan Perempuan Diduga Sebarkan Hoaks Ajakan Demo Jelang HUT ke-81 RI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Bahlil Tegaskan Pemilik Kulkas, AC, TV dan Sepeda akan Dikenai Pajak Tahun Depan
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dikabarkan akan menerapkan pajak untuk TV, Kulkas, hingga AC. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 04 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Bahlil Tegaskan Pemilik Kulkas, AC, TV dan Sepeda akan Dikenai Pajak Tahun Depan
Indonesia
Komdigi Cermati Platform Medsos, Minta Warga Waspadai Konten Hoaks Jelang HUT RI
Konten-konten hoaks yang beredar saat ini, bisa menimbulkan keresahan dan ketakutan bagi anggota masyarakat awam yang kurang berhati-hati
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 Agustus 2026
Komdigi Cermati Platform Medsos, Minta Warga Waspadai Konten Hoaks Jelang HUT RI
Indonesia
Kementerian Komdigi Diminta Segera Tindak Tegas Akun Penyebar Hoaks Hingga Disinformasi
Negara tidak boleh membiarkan ruang digital dipenuhi informasi yang sengaja dipelintir, dimanipulasi, atau disebarkan tanpa dasar
Angga Yudha Pratama - Senin, 03 Agustus 2026
Kementerian Komdigi Diminta Segera Tindak Tegas Akun Penyebar Hoaks Hingga Disinformasi
Indonesia
Pengamat Minta Polisi Usut Aktor di Balik Sindikat Buzzer
Penanganan perkara tidak boleh berhenti pada para pelaku yang diduga menjalankan aktivitas di lapangan.
Dwi Astarini - Sabtu, 01 Agustus 2026
Pengamat Minta Polisi Usut Aktor di Balik Sindikat Buzzer
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Toko Klontong Dilarang Berada Dekat Koperasi Merah Putih
Disebutkan, larangan mendirikan kios itu berlaku dalam radius 2 kilometer dan jika ketahuan akan diancam denda.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 01 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Toko Klontong Dilarang Berada Dekat Koperasi Merah Putih
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pakai Sendal Jepit saat Naik Motor akan Ditilang Polisi
Pengendara sepeda motor yang berkendara menggunakan sendal jepit akan ditilang, denda Rp 250 ribu. Cek informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pakai Sendal Jepit saat Naik Motor akan Ditilang Polisi
Indonesia
Rp 220 Juta Disita, Polda Telisik Dugaan Sindikat Propaganda Hoaks Medsos Dibiayai Uang Negara
Polda Metro Jaya menyita Rp220 juta dari sindikat hoaks medsos. Polisi mendalami dugaan dana negara digunakan untuk membiayai propaganda digital. Delapan tersangka ditangkap.
Wisnu Cipto - Rabu, 29 Juli 2026
 Rp 220 Juta Disita, Polda Telisik Dugaan Sindikat Propaganda Hoaks Medsos Dibiayai Uang Negara
Bagikan