[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Minta DPR DIbubarkan karena Tolak Sahkan RUU Perampasan Aset

Dwi AstariniDwi Astarini - Rabu, 18 Februari 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Minta DPR DIbubarkan karena Tolak Sahkan RUU Perampasan Aset

Foto : Dok Turn Back Hoaks (Mafindo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - DPR dikabarkan menolak pengesahan RUU Perampasan Aset. Informasi ini viral di media sosial dan memicu perdebatan di kalangan warganet. Unggahan tersebut ditulis akun Facebook 'Edymulyadin', Rabu (11/2).

Akun itu juga menyebut penolakan dilakukan karena korupsi yang terjadi di parlemen. Dinarasikan juga Presiden Prabowo Subianto meminta anggota DPR untuk mundur secara terhormat atau dibubarkan seluruh rakyat Indonesia.

NARASI

'Fakta di balik Penolakan UU Perampasan Aset tak Disetujui Anggota Dewan!

Iya DPR tak pernah mau mengesahkan RUU perampasan aset, karena terbukti bahwa DPR Korupsi sampai triliunan rupiah!


Prabowo:mundur secara terhormat atau dibubarkan oleh seluruh rakyat Indonesia'

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: DPR Tolak RUU Perampasan Aset, Prabowo Desak Puan Mundur

FAKTA


Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) memasukkan kata kunci 'DPR tolak RUU Perampasan Aset' ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah video pemberitaan, antara lain:

Berita dpr.go.id yang berjudul Paripurna Tetapkan RUU Perampasan Aset Masuk Bersama 51 RUU Prioritas Prolegnas 2025-2026 Lainnya tayang Selasa (23/9/2025).

Berita ini melaporkan, dalam rapat Paripurna DPR RI yang digelar pada Selasa (23/9/2025), RUU Perampasan Aset terkait Dugaan Tindak Pidana resmi masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025-2026.

Sepanjang penelusuran, tidak ditemukan informasi dari sumber kredibel yang membenarkan klaim 'DPR tolak RUU Perampasan Aset'.



KESIMPULAN


Faktanya, Komisi III DPR RI telah mulai membedah progres penyusunan Naskah Akademik (NA) RUU Perampasan Aset pada Januari 2026. Unggahan video berisi klaim 'DPR tolak RUU Perampasan Aset' merupakan konten palsu.(knu)

Baca juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Gibran dan AHY Sepakat Bubarkan DPR





##HOAKS/FAKTA #DPR RI #RUU Perampasan Aset
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Penanganan tidak cukup hanya dengan memadamkan api, tetapi juga harus diikuti perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak.
Dwi Astarini - Sabtu, 22 Agustus 2026
DPR Desak Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla di Kalimantan
Indonesia
Lirik Lengkap 'Surat Buat Wakil Rakyat' dari Iwan Fals, Kritik Pedas Politisi Senayan
Simak lirik lagu "Surat Buat Wakil Rakyat" karya Iwan Fals beserta makna di baliknya. Menyentil kinerja wakil rakyat sejak 1987 dan tetap relate hingga sekarang
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 22 Agustus 2026
Lirik Lengkap 'Surat Buat Wakil Rakyat' dari Iwan Fals, Kritik Pedas Politisi Senayan
Indonesia
DPR Minta Sindikat Pemalsu Meterai yang Rugikan Negara Rp 1 Triliun Diusut Tuntas
Pemalsuan meterai bukan sekadar tindak pidana pemalsuan dokumen, melainkan juga berkaitan dengan penerimaan negara.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
DPR Minta Sindikat Pemalsu Meterai yang Rugikan Negara Rp 1 Triliun Diusut Tuntas
Indonesia
Legislator Ingatkan Finalisasi Status PPPK Harus Sejahterakan Guru
Kepastian status menjadi kebutuhan mendasar bagi para guru, terutama mereka yang telah mengabdi selama bertahun-tahun.
Dwi Astarini - Kamis, 20 Agustus 2026
Legislator Ingatkan Finalisasi Status PPPK Harus Sejahterakan Guru
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Jogging di Area Tertentu Akan Dipungut Pajak
Pemerintah dikabarkan akan memungut pajak untuk masyarakat yang ingin jogging.
Yusuf Abdillah - Kamis, 20 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Jogging di Area Tertentu Akan Dipungut Pajak
Indonesia
Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai 2027, ini Penjelasan Menkeu Purbaya
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, perubahan status guru PPPK paruh waktu tak pengaruhi fiskal Indonesia.
Soffi Amira - Kamis, 20 Agustus 2026
Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai 2027, ini Penjelasan Menkeu Purbaya
Indonesia
KSP Mekarsari Gagal Bayar, Legislator PKB Desak Pemerintah Pastikan Hak Ribuan Nasabah
DPR mendesak pemerintah memastikan ada penyelesaian yang jelas dan memberikan kepastian pengembalian hak para nasabah.
Dwi Astarini - Rabu, 19 Agustus 2026
KSP Mekarsari Gagal Bayar, Legislator PKB Desak Pemerintah Pastikan Hak Ribuan Nasabah
Indonesia
RDPU Dengan Korban KSP Mekarsari, Legislator Minta Kemenkop Lakukan Audit Forensik
Audit forensik diperlukan agar seluruh dokumen dan aliran dana dapat diperiksa secara transparan sehingga persoalan yang terjadi dapat diketahui secara terang.
Dwi Astarini - Rabu, 19 Agustus 2026
RDPU Dengan Korban KSP Mekarsari, Legislator Minta Kemenkop Lakukan Audit Forensik
Indonesia
Tragedi KMP Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep, Komisi V DPR Evaluasi Menhub
Keselamatan penumpang dan awak kapal harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi laut.
Dwi Astarini - Rabu, 19 Agustus 2026
Tragedi KMP Mutiara Sentosa II di Perairan Sumenep, Komisi V DPR Evaluasi Menhub
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Gaji Manajer Koperasi Desa Merah Putih Capai Rp16 Juta per Bulan
Beredar informasi di media sosial yang menyebut, gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih mencapai Rp16 juta. Cek kebenaran informasinya.
Yusuf Abdillah - Rabu, 19 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Gaji Manajer Koperasi Desa Merah Putih Capai Rp16 Juta per Bulan
Bagikan