[HOAKS atau FAKTA] : Anies Naik 80 Juta Suara, KPU Putuskan Prabowo dan Ganjar tak Layak Jadi Presiden

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 29 Februari 2024
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Naik 80 Juta Suara, KPU Putuskan Prabowo dan Ganjar tak Layak Jadi Presiden

Hoaks video jumlah suara Anies naik 80 juta.(foto: tangkapan layar Youtube)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - SEBUAH video beredar dari channel Youtube bernama GARUDA POLITIK dengan narasi yang menyatakan bahwa suara Anies Baswedan naik sebanyak 80 juta hingga KPU memutuskan Prabowo dan Ganjar tidak layak menjadi presiden 2024.

Cuplikan awal video yang menampilkan seorang reporter memberitakan update hasil rekapitulasi pemilu 2024 dari data yang sudah masuk di serekap dengan perolehan suara Anies-Muhaimin 58,83 persen, Prabowo-Gibran 24,34 persen, Ganjar-Mahfud 16,83 persen tersebut merupakan hasil manipulasi.

SUMBER

NARASI

Kenaikan makin terjadi. Hingga pasangan Prabowo Ganjar di pastikan tak layak jadi presiden 2024.

MENGEJUTKAN….

ANIES NAIK 80 JUTA SUARA

AKHIRNYA KPU PUTUSKAN PRABOWO DAN GANJAR TAK LAYAK JADI PRESIDEN

BACA JUGA:

[HOAKS atau FAKTA]: MPR dan DPR Resmi Deklarasikan Anies-AHY Gantikan Jokowi

FAKTA

Setelah ditelusuri, ditemukan video identik dari kanal Youtube tvOneNews berjudul Update Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 | Kabar Siang tvOne yang tayang pada 25 Februari 2024.

Dalam video aslinya, reporter tersebut memberitakan update hasil rekapitulasi pemilu 2024 dari data 76,60 persen suara yang sudah masuk di serekap dengan perolehan suara Prabowo-Gibran mendominasi sebesar 58,83 persen, disusul Anies-Muhaimin 24,34 persen, dan Ganjar-Mahfud 16,83 persen.

Dengan begitu, dapat dipastikan video cuplikan tersebut sudah dimanipulasi. Thumbnail yang menampilkan perempuan presenter menganakan baju berwarna pink yang terdapat watermark MetroTV tersebut merujuk ke salah satu video yang diunggah kanal Youtube resmi METROTV berjudul Penghitugan Suara Resmi KPU 26 Februari 2024 Siang yang tayang pada 26 Februari 2024.

Berdasarkan penjelasan tersebut, klaim narasi yang menyatakan suara Anies Baswedan naik sebanyak 80 juta suara hingga KPU putuskan Prabowo dan Ganjar tidak layak menjadi presiden 2024 keliru dan termasuk ke konten yang dimanipulasi.

KESIMPULAN

Faktanya video tersebut telah dimanipulasi sehingga perhitungan suara tidak sesuai dengan hasil perhitungan suara resmi dari KPU.(*)

BACA JUGA:

[HOAKS atau FAKTA]: Survei Elektabilitas Anies 120,8 Persen Kalahkan Ganjar dan Prabowo

#Berita Hoax #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Hoaks! Komdigi Bantah Kabar Pemadaman Internet Nasional 25-27 September 2026
Komdigi membantah kabar adanya pemadaman internet nasional pada 25-27 September 2026. Kabar tersebut dipastikan hoax.
Soffi Amira - Jumat, 25 September 2026
Hoaks! Komdigi Bantah Kabar Pemadaman Internet Nasional 25-27 September 2026
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pesisir Banten dan Lampung Darurat Tsunami akibat Erupsi Gunung Anak Krakatau?
Banten dan Lampung darurat tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Namun, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Jumat, 11 September 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Pesisir Banten dan Lampung Darurat Tsunami akibat Erupsi Gunung Anak Krakatau?
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Presiden RI, Prabowo Subianto dan Wapres RI, Gibran Rakabuming Raka, dikabarkan mengambil alih pengesahan RUU Perampasan Aset.
Soffi Amira - Selasa, 11 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah Prabowo dan Gibran Ambil Alih Pengesahan RUU Perampasan Aset?
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah WNI yang Tidak Bayar Pajak Bakal Dicabut Status Kewarganegaraannya?
WNI yang tidak membayar pajak akan dicabut status kewarganegaraannya. Lalu, apakah informasi ini benar?
Soffi Amira - Jumat, 07 Agustus 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Benarkah WNI yang Tidak Bayar Pajak Bakal Dicabut Status Kewarganegaraannya?
Bagikan