HNSI: Menteri KKP Percuma Sering Tenggelamkan Kapal

Fadhli Fadhli - Jumat, 11 Desember 2015
HNSI: Menteri KKP Percuma Sering Tenggelamkan Kapal

Menteri Susi dan Marzuki Yazid. (Foto: Facebook/Marzuki Yazid)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih Bisnis - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti seringkali menenggelamkan kapal asing yang tertangkap basah mencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Namun menurut Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) percuma sering tenggelamkan kapal.

Menurut Ketua Bidang Organisasi HNSI, Marzuki Yazid kebijakan itu dinilai tidak memberikan dampak signifikan, terlihat dari harga ikan yang masih relatif mahal untuk kebutuhan dalam negeri.

"Jadi tidak usah muluk-muluk bom-in kapal," cetus Marzuki ketika ditemui merahputih.com, di Kantor HNSI,  di jalan Ir. H. Juanda, No. 2, Jakarta Pusat, Jumat, (11/12).

Menurut Marzuki, dibanding melakukan penenggelaman kapal, alangkah baiknya pemerintah memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dirasa menghambat nelayan untuk melaut, seperti ketersediaan BBM, kemudahan mendapatkan akses pinjaman, kemudahan izin, dan jaminan pasar.

"Supaya nelayan bisa visibility bisnisnya bisa provitable kalau izin gampang, BBM gampang, dilaut tinggal tangkap, jaminan pasar juga ada. Jadi tidak usah muluk-muluk, itu terwujud saja, makmur nelayan dan harganya (ikan) bisa murah," katanya.

Sementara itu, untuk kepastian pasar, KKP diminta untuk menyerahkan kembali ke pembisnis dan koperasi. "Karena pelelangan pelabuhan itu tidak dibuat hidup karena dikelola oleh orang dinas bukan orang bisnis," pungkasnya. (rfd)

 

BACA JUGA:

  1. Terus Bersaing, Menteri BUMN: PGN dan Pertagas Bisa Saja Dimerger
  2. Harga Buyback Emas Melejit Rp3.000 per Gram
  3. Etobee Beri Layanan Jemput dan Kirim Barang Gratis di "Christmas Charity"
  4. Relawan Cantik Jokowi Ini Diangkat Jadi Komisaris Danareksa
  5. Optimalisasi Distribusi Ternak Sapi, Pemerintah Gunakan Kapal Khusus
#Menteri Susi #KKP #Peledakan Kapal
Bagikan
Ditulis Oleh

Fadhli

Berkibarlah bendera negerku, tunjukanlah pada dunia.

Berita Terkait

Indonesia
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
KKP akan tetap mengawasi pelaksanaan proyek agar sesuai izin dan tidak merugikan masyarakat pesisir.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Kementerian KKP Klaim Tanggul Beton di Cilincing Berizin Lengkap dan Tak Ganggu Nelayan
Indonesia
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Tanggul beton di perairan Cilincing sudah mengantongi izin resmi berupa persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL).
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
KKP: Tanggul Laut Beton Proyek Reklamasi KCN Sudah Kantongi Izin PKKPRL
Indonesia
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Hasil verifikasi KKP menemukan tanggul beton itu merupakan bagian dari proyek reklamasi pantai milik PT Karya Citra Nusantara (KCN).
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Tanggul Beton Laut Cilincing PT KCN Proyek Reklamasi, Bukan Bagian Giant Sea Wall
Indonesia
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Nelayan pesisir Jakarta mengeluhkan keberadaan tanggul beton yang membentang di Pesisir Cilincing.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
Pemprov DKI Lepas Tangan soal Tanggul Beton di Cilincing, Lempar Tanggung Jawab ke Kementerian KKP
Indonesia
Langgar Izin PKKPRL, Proyek Reklamasi 2 Pulau di Batam Disegel KKP
Pulau Kapal Besar memiliki luas kurang lebih 0,088 Km persegi atau 8,8 hektare, sedangkan Pulau Kapal Kecil seluas 0,018 Km persegi atau 1,8 hektare.
Wisnu Cipto - Minggu, 20 Juli 2025
Langgar Izin PKKPRL, Proyek Reklamasi 2 Pulau di Batam Disegel KKP
Indonesia
Soal Usulan Tambahan Anggaran, DPR Haruskan KKP Prioritaskan Kesejahteraan Nelayan
Mendorong agar KKP mampu melakukan peningkatan produktivitas dengan penggunaan teknologi budi daya ramah lingkungan.
Dwi Astarini - Selasa, 08 Juli 2025
Soal Usulan Tambahan Anggaran, DPR Haruskan KKP Prioritaskan Kesejahteraan Nelayan
Indonesia
Pulau Kecil di Bali dan NTB di Kuasai WNA, Menteri KKP Siap Lakukan Legalisasi
"Tetapi apabila pulau kecil itu boleh (dilakukan pemanfaatan) maka kalau dia belum punya izin (pemanfaatan), maka kita lakukan penyegelan dan kita minta mereka untuk melakukan proses legalisasi yang benar sekaligus kita lakukan sosialisasi," kata Trenggono.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 Juli 2025
 Pulau Kecil di Bali dan NTB di Kuasai WNA, Menteri KKP Siap Lakukan Legalisasi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Evaluasi Tambang Nikel di Raja Ampat, Bisa Merusak Keindahan Alam Bawah Laut
Tambang nikel, khususnya perlintasan jalur dari lokasi tambang ke smelter, menjadi hal yang harus dikaji ulang mengingat hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi terumbu karang
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 05 Juni 2025
DPR Desak Pemerintah Evaluasi Tambang Nikel di Raja Ampat, Bisa Merusak Keindahan Alam Bawah Laut
Indonesia
Pemerintah Bikin Kampung Merah Putih Buat Sejahterakan Nelayan, Tahun Ini Ditargetkan 100 Kampung
Implementasi Kampung Nelayan Merah Putih melibatkan pemerintah daerah untuk menjaring lokasi potensial. Hal itu untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal dengan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 26 Mei 2025
Pemerintah Bikin Kampung Merah Putih Buat Sejahterakan Nelayan, Tahun Ini Ditargetkan 100 Kampung
Indonesia
Indonesia Masih Jadi Magnet Illegal Fishing, Tahun 2025 Sudah Menangkap 32 Kapal Ilegal
Lokasi penangkapan kapal asing antara lain yakni dua kapal Vietnam di Laut Natuna Utara, satu kapal China di Perairan Selatan Bali, dua kapal Filipina di Perairan Papua, serta satu kapal Filipina dan 21 rumpon di Bitung, Sulawesi Utara.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 20 Mei 2025
Indonesia Masih Jadi Magnet Illegal Fishing, Tahun 2025 Sudah Menangkap 32 Kapal Ilegal
Bagikan