Andika Pratama
MerahPutih.com - Elemen masyarakat menolak penunjukkan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Pasalnya rekam jejaknya selama ini dianggap kurang maksimal.
Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jabodetabek menilai, masalah yang mengganjal Prabowo adalah persoalan perusahaan yang dimilikinya yaitu PT. Kertas Nusantara.
Baca Juga
Prabowo Jadi Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin
"Ribuan karyawan PT Kertas tetap menunggu kejelasan soal kesejahteraanya," kata Wendi, kader HMI Jabodetabeka Banten dalam keterangannya, Rabu (22/10).
Wendi juga menyinggung soal masa lalu Prabowo di dinas militer yang disebut banyak kontroversinya. Seperti dugaan peristiwa 1998 lalu yang menimbulkan trauma sejarah.
"Ini tentunya dapat mengancam kehidupan demokrasi bangsa Indonesia," sesal Wemdi.
Wendi menilai, Prabowo juga tak etis dan terkesan meninggalkan aspirasi konstituennya yang banyak berseberangan dengan pemerintah saat ini.
Baca Juga
Menteri Kabinet Indonesia Maju Diminta Laporkan Harta Kekayaannya ke KPK
"Lebih baik pak Prabowo fokus saja sebegai oposisi dan penyeimbang di luar pemeeintah. Buat apa kita mengadakan pemilu kalau ujung-ujungnya kekuasaan itu dibagi-bagi antara yang menang dan yang kalah? Ya kalau kompetisi sepak bola ibarat semua dapat piala," kata Wendi.
Ia menilai, hal semacam itu bertentangan dengan rasionalitas demokrasi. Sebab, dalam kompetisi pilpres, pihak yang menang berhak berkuasa. Sementara itu, pihak yang kalah harus legawa dan berperan sebagai oposisi pemerintah.
"Kalau tidak ada oposisi, ini bisa membawa apa yang disebut model negara integralistik, model negara kekeluargaan, ini sungguh-sungguh mengancam demokrasi," kata dia.
Baca Juga
Oleh sebab itu, Wendi mendesak agar Jokowi mengevaluasi keberadaan Prabowo.
"Sebaiknya Presiden Jokowi jika sudah dilantik, segera reshuffle Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan RI," terang Wendi. (Knu)
