Hina Pak Harto, Jaringan '98: PSI Jangan Sok Hebat!

MerahPutih.com - Jejaring aktivis mahasiswa gerakan reformasi 1998 yang berhimpun di Jaringan '98 mengecam keras gaya politik Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kerap mengejek para tokoh bangsa. Terakhir, vlog PSI viral berisikan hinaan terhadap Presiden Soeharto yang mendapatkan julukan sebagai Bapak Pembangunan, khususnya terkait tuduhan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di era Orde Baru (Orba).

"Ngerti apa sih PSI soal komitmen kebangsaan kerakyatan? Lha wong berjuang bela rakyat yang digusur, petani yang dizalimi perusahaan besar, pedagang kaki lima yang tak bisa cari nafkah karena lahannya dipakai jadi mal dan lain sebagainya saja tak pernah, kok seakan paling hebat dan pro rakyat di republik ini? Plis deh ngaca dulu sebelum menunjuk orang lain," ujar Jurubicara Jaringan '98, Ricky Tamba melalui siarab persnya Selasa (5/6).

Dia menilai, PSI kerapkali seakan mencari muka ke rezim Jokowi dengan cara menimbulkan kegaduhan lewat cuitan di media sosial. Sebelumnya, Ketua Umum yang juga Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto diserang via Twitter bahwa pidato Indonesia bubar 2030 hanyalah rekaan novel, serta bertujuan menimbulkan ketakutan dan pesimisme bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Juga negara Rusia pernah marah ketika Presiden Putin yang gayanya mirip dengan Prabowo Subianto dihina sebagai diktator oleh PSI.

"Terlepas kekurangannya, Pak Harto telah meletakkan fondasi pembangunan ekonomi pasca berakhirnya era revolusi kemerdekaan Bung Karno. Juga di era reformasi, tiap presiden pasti punya kelebihan dan kekurangan, tapi tak perlu sampai alay lebay mendekonstruksi zaman old, sementara problem zaman now malah dicuekin PSI yang klaim dirinya cerdas, bersih dan milenials. Berani gak kritisi liberalisasi impor pangan, Perpres TKA, angka pengangguran yang meningkat, harga sembako yang tinggi, ribuan triliun hutang Indonesia dan segudang masalah lainnya?" tantang Ritam, sapaan akrabnya.

Jaringan '98 menyarankan anak-anak muda PSI untuk belajar lebih dalam ilmu politik yang benar dan meraih simpati rakyat dengan cara yang santun dan elegan tanpa menjelekkan pihak lain. Terlebih, ditengarai partai itu akan gagal memenuhi ambang batas parlemen karena tak dikenal oleh masyarakat di berbagai pelosok, karena hanya mengandalkan pencitraan di media sosial.

Selain itu, lanjut dia, keluarga Cendana seperti Titiek dan Tommy Soeharto, dapat menanggapi dengan santai dan bijaksana sebagai bentuk kenegarawanan. Juga para pengagum Pak Harto dan pendukung Cendana dihimbau tak perlu reaktif hingga melakukan aksi demonstrasi dan upaya hukum yang mengganggu kekhusyukan ibadah puasa Ramadan

"Kami lebih paham soal Orba, terdepan lawan otoritarianisme dan merasakan ditangkapi, digebuki hingga dipenjarakan, kini reformasi 1998 lahirkan kebebasan berdemokrasi dan berpendapat walau masih prosedural semu. Kalau ada tuduhan pelanggaran HAM, PSI harusnya ke Istana Negara lagi dan lantang gagah berani desak Presiden Jokowi segera tuntaskan sesuai kewenangannya. Mikul nduwur mendem jero, stop berpolitik gaduh, PSI jangan sok hebat!" pungkas Ricky Tamba.

Sementara itu, Ketua Tim Komunikasi PSI Andy Budiman dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa pihaknya tak perlu memint maaf atas video yang diunggah. Ia pun berucap bahwa video tersebut tak perlu diturunkan dari media sosial.

"Kami tidak merasa perlu meminta maaf dan menarik video tersebut," kata Andy Budiman.

Andy menjelaskan, apa yang dipaparkan video tersebut bukan menyerang Soeharto secara personal. Melainkan menyerang sistem Orde Baru yang justru membuat Soeharto jatuh usai 32 tahun memimpin Indonesia.

"PSI tidak menyerang Pak Harto secara personal, melainkan praktik-praktik politik yang akhirnya membawa pada jatuhnya Pak Harto pada Mei 1998," tandas Andy. (Pon)

PELANGGARAN HAM DI MASA ORDE BARU

Bro dan Sis, siapa bilang hidup di masa Orde Baru enak? Tanya saja kepada keluarga korban pelanggaran HAM. Cek video berikut ya...#PSI #PSI11 #SamaSama #Mei98JanganLagi pic.twitter.com/Pp48PpR3SI

— #PSInomor11 (@psi_id) May 3, 2018