Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Hilirisasi Komoditas Perkebunan Picu Daya Saing Peningkatan Ekonomi Nasional

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 29 September 2022
Hilirisasi Komoditas Perkebunan Picu Daya Saing Peningkatan Ekonomi Nasional

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Kemenko Perekonomian

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tren penguatan kinerja terus ditunjukkan berbagai indikator perekonomian nasional di tengah risiko pelemahan ekonomi global, tercermin dari capaian pertumbuhan ekonomi Q2-2022 yang tercatat mencapai 5,44 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh peningkatan permintaan domestik, pendapatan negara, hingga kinerja ekspor tersebut turut mengantarkan Indonesia menjadi salah satu negara yang termasuk dalam Seven Economic Wonders of Worried World menurut majalah Financial Time.

Baca Juga

Airlangga Minta G20 Dorong Upaya Peningkatan di Sektor Industri

Adapun berbagai capaian impresif tersebut juga tidak terlepas dari peran sektor pertanian yang menjadi pengungkit kinerja ekonomi nasional dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 12,98 persen. Peran penting pertanian tersebut salah satunya ditopang oleh kinerja subsektor perkebunan sebagai kontributor utama dengan share terhadap PDB pertanian hingga 27 persen.

Untuk itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan subsektor perkebunan melalui berbagai langkah agar dapat mendorong kinerja pertanian yang berdampak pada perekonomian nasional.

Salah satu langkah yang kini telah ditempuh Pemerintah yakni melalui hilirisasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas. Hilirisasi yang dilakukan Pemerintah telah mampu meningkatkan nilai ekpor pada sejumlah komoditas seperti kelapa sawit yang tumbuh menjadi US$28.52 miliar pada 2021 serta besi dan baja yang juga tumbuh menjadi US$ 21.47 miliar di tahun 2021.

"Hilirisasi mampu menciptakan lapangan kerja, menciptakan nilai tambah, meningkatkan devisa, dan membuat neraca perdagangan positif. Kalau kita tidak beranjak dari hilirisasi maka value tidak bertambah, oleh karena itu hilirisasi berbagai komoditas harus didorong," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat acara virtual Seminar Nasional Peran Standardisasi dan Produktivitas Hasil Komoditas Perkebunan Dalam Rangka Meningkatkan Nilai Ekspor Nasional, Kamis (29/9).

Baca Juga

Prabowo dan Airlangga Sepakat Jalin Kerja Sama

Lebih lanjut, pemerintah juga telah menyiapkan bantuan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memiliki plafon sebesar Rp 373,17 triliun pada 2022 dan akan meningkat sebesar Rp 470 triliun pada 2023.

Selain itu, Airlangga juga menjelaskan, penggunaan KUR tersebut dapat menjadi opsi investasi jangka panjang bagi para pelaku sektor pertanian khususnya pada komoditas kelapa sawit.

"Pada sekor pertanian telah diberikan KUR sebesar Rp 70 triliun dan bisa meningkat karena tidak ada batasan bagi sektor pertanian, kemudian pemerintah juga berupaya mendorong KUR kelompok yang belum optimal pelaksanaannya," ujar Airlangga.

Airlangga juga menyampaikan terkait ketersediaan beras yang berada pada level aman untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan capaian produksi hingga 31 juta ton dalam 3 tahun terakhir.

Dengan capaian tersebut, Indonesia juga berhasil memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) di tengah situasi pandemi dan krisis pangan yang terjadi di berbagai negara. (Asp)

Baca Juga

Airlangga Bertemu Prabowo Bahas Strategi dan Sinergi

#Airlangga Hartarto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Belum Tetapkan Calon Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo
kementerian koordinator yang ia pimpin menjalankan koordinasi secara berkala bersama pejabat fiskal dan moneter.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 27 Juli 2026
Pemerintah Belum Tetapkan Calon Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo
Berita
Menko Airlangga Temui Mendag China, Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Perdagangan Seimbang
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, bertemu dengan Menteri Perdagangan Republik Rakyat Tiongkok, Wang Wentao.
Soffi Amira - Sabtu, 18 Juli 2026
Menko Airlangga Temui Mendag China, Indonesia Dorong Investasi Berkualitas dan Perdagangan Seimbang
Indonesia
Cermati Inflasi Pangan, Pemerintah Tekan Kenaikan Harga Bahan Baku
Badan Pusat Statistik mencatat, pada Juni 2026, terjadi inflasi year-on-year (y-on-y) sebesar 3,34 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,89.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Juli 2026
Cermati Inflasi Pangan, Pemerintah Tekan Kenaikan Harga Bahan Baku
Indonesia
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp 26,34 Triliun, Fokus Transportasi hingga Bantuan Pangan
Pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi Rp 26,34 triliun pada semester II 2026. Program mencakup diskon transportasi hingga bantuan pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 23 Juni 2026
Pemerintah Siapkan Stimulus Ekonomi Rp 26,34 Triliun, Fokus Transportasi hingga Bantuan Pangan
Indonesia
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Pemerintah mematok target awal defisit APBN 2026 sebesar 2,68 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau setara Rp689,1 triliun
Angga Yudha Pratama - Selasa, 23 Juni 2026
Defisit APBN 2026 Bengkak Tapi Menko Airlangga Sebut Aman, Kok Bisa?
Indonesia
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Pemerintah memastikan kebijakan ekspor Sumber Daya Alam (SDA) satu pintu akan mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Aturan Ekspor SDA Satu Pintu Berlaku Besok, Menko Airlangga Jamin Masa Transisi Tanpa Kendala
Indonesia
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Pemerintah menurunkan batas konversi DHE valuta asing ke rupiah dari sebelumnya 100 persen menjadi maksimal 50 persen.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 22 Mei 2026
Pemerintah Istimewakan AS, Dikecualikan Aturan Devisa Hasil Ekspor
Indonesia
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Pemerintah resmi merevisi aturan DHE SDA mulai 1 Juni 2026. Eksportir wajib menempatkan 100 persen devisa hasil ekspor ke sistem keuangan Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 20 Mei 2026
Aturan Baru DHE SDA Berlaku 1 Juni 2026, Eksportir Wajib Simpan Devisa di RI
Indonesia
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Mandat utama dari satgas itu mempercepat implementasi program prioritas pemerintah secara terintegrasi dan kolaboratif.
Dwi Astarini - Minggu, 03 Mei 2026
Pemerintah Bentuk Satgas Percepatan Ekonomi, Sikapi Penutupan Selat Hormuz
Indonesia
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Pemerintah menurunkan bea masuk LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli dan mendukung industri. Kebijakan berlaku selama 6 bulan.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Pemerintah Nolkan Bea Masuk LPG dan Bahan Baku Plastik, Bantu Tekan Biaya Industri
Bagikan