Hilirisasi Komoditas Perkebunan Picu Daya Saing Peningkatan Ekonomi Nasional

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 29 September 2022
Hilirisasi Komoditas Perkebunan Picu Daya Saing Peningkatan Ekonomi Nasional

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: Kemenko Perekonomian

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tren penguatan kinerja terus ditunjukkan berbagai indikator perekonomian nasional di tengah risiko pelemahan ekonomi global, tercermin dari capaian pertumbuhan ekonomi Q2-2022 yang tercatat mencapai 5,44 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh peningkatan permintaan domestik, pendapatan negara, hingga kinerja ekspor tersebut turut mengantarkan Indonesia menjadi salah satu negara yang termasuk dalam Seven Economic Wonders of Worried World menurut majalah Financial Time.

Baca Juga

Airlangga Minta G20 Dorong Upaya Peningkatan di Sektor Industri

Adapun berbagai capaian impresif tersebut juga tidak terlepas dari peran sektor pertanian yang menjadi pengungkit kinerja ekonomi nasional dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 12,98 persen. Peran penting pertanian tersebut salah satunya ditopang oleh kinerja subsektor perkebunan sebagai kontributor utama dengan share terhadap PDB pertanian hingga 27 persen.

Untuk itu, pemerintah berupaya mengoptimalkan subsektor perkebunan melalui berbagai langkah agar dapat mendorong kinerja pertanian yang berdampak pada perekonomian nasional.

Salah satu langkah yang kini telah ditempuh Pemerintah yakni melalui hilirisasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas. Hilirisasi yang dilakukan Pemerintah telah mampu meningkatkan nilai ekpor pada sejumlah komoditas seperti kelapa sawit yang tumbuh menjadi US$28.52 miliar pada 2021 serta besi dan baja yang juga tumbuh menjadi US$ 21.47 miliar di tahun 2021.

"Hilirisasi mampu menciptakan lapangan kerja, menciptakan nilai tambah, meningkatkan devisa, dan membuat neraca perdagangan positif. Kalau kita tidak beranjak dari hilirisasi maka value tidak bertambah, oleh karena itu hilirisasi berbagai komoditas harus didorong," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat acara virtual Seminar Nasional Peran Standardisasi dan Produktivitas Hasil Komoditas Perkebunan Dalam Rangka Meningkatkan Nilai Ekspor Nasional, Kamis (29/9).

Baca Juga

Prabowo dan Airlangga Sepakat Jalin Kerja Sama

Lebih lanjut, pemerintah juga telah menyiapkan bantuan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang memiliki plafon sebesar Rp 373,17 triliun pada 2022 dan akan meningkat sebesar Rp 470 triliun pada 2023.

Selain itu, Airlangga juga menjelaskan, penggunaan KUR tersebut dapat menjadi opsi investasi jangka panjang bagi para pelaku sektor pertanian khususnya pada komoditas kelapa sawit.

"Pada sekor pertanian telah diberikan KUR sebesar Rp 70 triliun dan bisa meningkat karena tidak ada batasan bagi sektor pertanian, kemudian pemerintah juga berupaya mendorong KUR kelompok yang belum optimal pelaksanaannya," ujar Airlangga.

Airlangga juga menyampaikan terkait ketersediaan beras yang berada pada level aman untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan capaian produksi hingga 31 juta ton dalam 3 tahun terakhir.

Dengan capaian tersebut, Indonesia juga berhasil memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute (IRRI) di tengah situasi pandemi dan krisis pangan yang terjadi di berbagai negara. (Asp)

Baca Juga

Airlangga Bertemu Prabowo Bahas Strategi dan Sinergi

#Airlangga Hartarto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Kebijakan itu di antaranya pembukaan rekening untuk warga negara dengan usia 17 tahun ke atas, bantuan pangan, hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU).
Dwi Astarini - Kamis, 01 Oktober 2026
Pemerintah Siapkan Bermacam Bantuan, Genjot Ekonomi Kuartal IV-2026
Indonesia
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Pemerintah berencana memperluas PPh 21 Ditanggung Pemerintah untuk pekerja bergaji di bawah Rp 10 juta. Kebijakan ditargetkan mencakup 7,5 juta pekerja.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 01 Oktober 2026
PPh 21 Ditanggung Pemerintah Bakal Diperluas, Pekerja Gaji di Bawah Rp 10 Juta Dapat Keringanan
Indonesia
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk mengamandemen undang-undang yang diperlukan.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 September 2026
Simpanan Warga di Koperasi Diusulkan Dijamin LPS
Indonesia
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Mitigasi dilakukan melalui optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan dan pengaturan pola tanam, pemetaan wilayah rawan, penguatan early warning system, serta koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID).
Dwi Astarini - Kamis, 24 September 2026
Antisipasi Risiko Inflasi, Pemerintah Mitigasi El Nino dan Cuaca Ekstrem
Indonesia
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak naik hingga akhir 2026.
Yusuf Abdillah - Rabu, 23 September 2026
Hingga Akhir 2026, Pemerintah Pastikan Harga BBM Subsidi Tak Bakal Naik
Indonesia
Menko Airlangga: Industri Tekstil Bukan Sunset Industry, Masih Terbuka Ruang Ekspansi
Airlangga Hartarto menyebut industri tekstil bukan sunset industry. Sektor TPT menyumbang 0,97% PDB, menyerap 4 juta tenaga kerja dan ekspor US$12 miliar.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 23 September 2026
Menko Airlangga: Industri Tekstil Bukan Sunset Industry, Masih Terbuka Ruang Ekspansi
Indonesia
Saldo Awal Gratis 200 Juta Rekening WNI Butuh Rp 11 Triliun, Uangnya dari Mana?
Rencana pemerintah untuk membagikan saldo awal gratis dalam program pembukaan rekening bank massal bagi masyarakat Indonesia mendadak jadi perbincangan hangat.
Wisnu Cipto - Kamis, 10 September 2026
Saldo Awal Gratis 200 Juta Rekening WNI Butuh Rp 11 Triliun, Uangnya dari Mana?
Indonesia
200 Juta Warga Bakal Dikasih Rekening Dengan Saldo Awal Rp 50 Ribu
Rencana pembukaan rekening, akan dilakukan secara bertahap. Diharapkan kebijakan ini dapat dimulai sebelum akhir 2026.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 10 September 2026
200 Juta Warga Bakal Dikasih Rekening Dengan Saldo Awal Rp 50 Ribu
Indonesia
Pemerintah Mulai Garap Kapasitas SDM Buat Proyek Ekosistem Semikonduktor Indonesia
Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha menjadi penting agar peningkatan kapasitas SDM berjalan seiring dengan transformasi industri.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 30 Agustus 2026
Pemerintah Mulai Garap Kapasitas SDM Buat Proyek Ekosistem Semikonduktor Indonesia
Indonesia
Begini Cara Pemerintah Tangani Korban Gempa NTT dan Karhutla di Kalimantan
Pemerintah mengerahkan 12.880 personel gabungan di wilayah Kalimantan, sekaligus menambah sumber air melalui pembangunan dan pengaktifan sumur bor di sejumlah wilayah prioritas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 21 Agustus 2026
Begini Cara Pemerintah Tangani Korban Gempa NTT dan Karhutla di Kalimantan
Bagikan