Heru Budi Tidak lanjutkan Kebijakan WFH untuk ASN Pemprov DKI

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 19 Oktober 2023
Heru Budi Tidak lanjutkan Kebijakan WFH untuk ASN Pemprov DKI

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah DKI Jakarta buka kemungkinan untuk tidak melanjutkan lagi kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI.

Alasan Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono tak meneruskan aturan tersebut, karena prediksi BMKG Jakarta sudah memasuki musim penghujan.

Baca Juga:

Pemkab Tangerang Masih Berlakukan WFH Tekan Pencemaran Udara

Memang, kebijakan WFH ini diberlakukan Pj Heru untuk mengurangi mobilitas masyarakat guna menekan polusi udara Ibu Kota yang beberapa waktu lalu buruk.

"Ya sudah memasuki musim hujan, ya suruh masuk," kata Pj Heru.

Kendati demikian, Mantan Wali Kota Jakarta Utara ini menuturkan, Pemprov DKI tetap akan melihat efektivitas dari kebijakan WFH tersebut.

"Kita kan uji coba, efektivitasnya bagaimana, nanti dapat laporan dari dinas perhubungan dan kepegawaian," urainya.

Baca Juga:

DKI Terbitkan SE Imbauan agar Perusahaan Terapkan WFH selama KTT ASEAN

Heru menegaskan, bahwa aturan WFH ASN 50 persen akan dihentikan pada 21 Oktober 2023 mendatang. Artinya, ASN akan kembali bekerja penuh di kantor.

WFH 50 persen bagi ASN diberlakukan pada akhir Agustus lalu, untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara.

"WFH berakhir 21 Oktober, ya sudah, suruh masuk, nanti di evaluasi. Fleksibel, tapi fleksibel itu diberikan kepada kepala dinas, kepada kepala OPD," terangnya.

"Nanti datanya nyusul ya dari Pak Syafrin, ada data kemarin itu mengurangi kemacetan itu sekian persen, nanti data yang dikirim deh," sambungnya. (Asp)

Baca Juga:

Dishub Akui Volume Kendaraan Meningkat Meski ASN DKI WFH

#Aparatur Sipil Negara (ASN) #Work From Home (WFH) #Heru Budi Hartono #DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Jakarta Perluas Normalisasi Sungai Hadapi Banjir saat Musim Hujan
Upaya normalisasi ini sudah mulai dikerjakan sejak awal tahun lalu.
Dwi Astarini - 2 jam, 52 menit lalu
Jakarta Perluas Normalisasi Sungai Hadapi Banjir saat Musim Hujan
Indonesia
Dishub DKI Terjunkan 100 Personel Dukung Konser Guns N' Roses
Budi menyebut 100 petugas tersebut dikerahkan untuk mengatur lalu lintas di sekitar GBK. Dishub DKI juga menyediakan shuttle bus gratis bagi penonton.
Dwi Astarini - Jumat, 20 November 2026
Dishub DKI Terjunkan 100 Personel Dukung Konser Guns N' Roses
Indonesia
Buruh Minta UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 6,21 Juta
Alasan dasar penaikan UMP DKI tahun depan Rp 6,12 juta yakni inflasi di angka 3,01 persen dan pertumbuhan ekonomi di angka 5,67 persen.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Buruh Minta UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp 6,21 Juta
Indonesia
Kendaraan Kopdes Merah Putih Parkir Kawasan Rorotan, Gubernur Pramono: cuma Sementara
Pramono menegaskan penggunaan lahan untuk parkir Kopdes Merah Putih bersifat sementara dan tidak ada kerja sama permanen.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
 Kendaraan Kopdes Merah Putih Parkir Kawasan Rorotan, Gubernur Pramono: cuma Sementara
Indonesia
Gubernur Pramono Terima Aduan Dugaan Penjualan Hewan Curian di Jatinegara, Perintahkan Bawahan Cek
Jajaran Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) diminta menindaklanjuti dugaan penjualan hewan curian di Pasar Hewan Jatinegara.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Gubernur Pramono Terima Aduan Dugaan Penjualan Hewan Curian di Jatinegara, Perintahkan Bawahan Cek
Indonesia
Petugas Dishub DKI Diingatkan tak Terima Setoran Parkir Liar, Terancam Sanksi
Dishub DKI tidak memberikan izin kepada juru parkir liar dan setiap petugas dilarang keras menerima setoran dalam bentuk apa pun.
Dwi Astarini - Kamis, 19 November 2026
Petugas Dishub DKI Diingatkan tak Terima Setoran Parkir Liar, Terancam Sanksi
Indonesia
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Pemerintah DKI sebaiknya mengalokasikan anggarannya untuk program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
PSI Pertanyakan Anggaran Rp 400 Miliar untuk Perayaan 5 Abad Jakarta
Indonesia
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Ia juga mendorong bawahannya untuk mengkaji langsung penyebab gangguan listrik tersebut.
Dwi Astarini - Selasa, 17 November 2026
Gubernur Pramono Tegaskan Blackout LRT Jakarta tak Boleh Terulang
Indonesia
Mulai Hari ini, Gubernur Pramono Perintahkan Jajarannya Serentak Turunkan Foto Gibran
Langkah tersebut dilakukan setelah Gibran telah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia itu.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Mulai Hari ini, Gubernur Pramono Perintahkan Jajarannya Serentak Turunkan Foto Gibran
Indonesia
Pemprov DKI bakal Tertibkan Parkir Liar di Blok M
Penertiban tidak hanya menyasar di wilayah Blok M, tetapi juga seluruh kawasan Ibu Kota yang mengalami persoalan serupa.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
Pemprov DKI bakal Tertibkan Parkir Liar di Blok M
Bagikan