Noer Ardiansjah
MerahPutih Peristiwa - Media sosial diramaikan dengan beredar sederet nama jenderal masuk dalam Dewan Komisaris di Wilmar Indonesia. Nama-nama jenderal tersebut tersebar setelah capture atau potongan sebuah kolom dalam koran berisi ucapan selamat saat pelantikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
Di dalam foto capture itu, tercantum beberapa jenderal yaitu mantan Kapolri Jend Pol (Purn) Drs Sutanto, mantan Wakapolri Komjen Pol (Pur) Drs Nanan Soekarna, mantan Danpuspom Mayjen TNI (Purn) Drs Hendardji Soepandji, dan Irjen Pol (Purn) Paiman. Di samping itu, ada juga mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh tercatat sebagai komisaris.
"Keren kalau seluruh anggota DPR dan Partai Politik mendukung pemerintah menindak perusahaan yang membakar hutan," komentar salah satu akun Facebook, Winarto.
Seperti diketahui, capture nama-nama jenderal dalam Wilmar tersebut ramai saat beberapa wilayah di Indonesia dilanda kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Karhutla tersebut diduga sengaja dilakukan oleh pengusaha perkebunan sawit sebelum penanaman. Sementara itu, Wilmar Group merupakan perusahaan besar yang didirikan oleh pengusaha Malaysia dan Indonesia yang bergerak di bidang perdagangan minyak kelapa sawit dan pabrik minyak sawit. Wilmar International juga menguasai banyak perkebunan sawit di Indonesia, bahkan lebih banyak dibanding perkebunan sawit di Malaysia.
Sosiolog Imam B Prasodjo mengulas tentang capture nama-nama jenderal tersebut. Ia mengulas di media sosial Facebook, Imam B Prasdjo, dengan judul "Asap dalam Kompilasi Hukum dan Kekuatan". Di bawah tulisa itu, Imam menyematkan capture ucapan selamat kepada Presiden Jokowi dari Wilmar yang disertakan nama dewan komisaris beberapa jenderal.
"Sudah dapat diduga, yang paling berat dalam mengatasi bencana asap hingga ke akarnya adalah kompilasi hukum dan kaitan tarik menarik kekuatan kepentingan yang ada di dalamnya," demikian kata Imam B Prasodjo di awal kalimatnya.
Menurut Imam, ada keraguan penegakan hukum oleh kepolisian atau kejaksaan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan. Hal tersebut terjadi ketika perusahaan raksasa perkebunan yang memiliki potensi terkait "pembakaran hutan" diketahui di belakangnya ada komisaris dari para mantan pembesar dalam lembaga penegak hukum.
Ia melanjutkan, di tengah kehidupan rakyat yang masih menderita, jutaan petani dan buruh yang bergaji tak cukup untuk menyambung hari, hingga jutaan perempuan Indonesia harus mengais rezeki menjadi kuli, babu, TKI, dan menyambung nyawa, meninggalkan anak dan suami, dan belum lagi di dalam hutan ada ratusa ribu kehidupan suku pedalaman yang selama ini dengan setia menjaga hutan sumber kehidupan warisan ribuan tahun nenek moyang, dan juga terbayang jutaan kekayaan alam, keragaman flora dan fauna yang menjadi sumber kekayaan bangsa, ternyata hancur dalam cengkeraman raksasa bisnis yang entah untuk kemakmuran siapa.
"Lihatlah hutan dibakar, digadaikan, diobral untuk kemewahan dan kerakusan di atas derita orang orang yang harusnya pemilik paling sah negeri ini," kata Imam.
(Foto: Lokasi lahan gambut yang dibakar di kawasan Nyaru Menteng, Kelurahan Tumbang Tahai, Kecamatan Bukit Batu, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (28/10)/ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang)
Ribuan akun Facebook memagikan dan me-like catatan Imam B Prasodjo. Ratusan komentar juga dilayangkan para netizen. Meski mendapat kecaman, namun sebagian netizen juga masih mempertanyakan kebenaran capture tentang nama-nama jenderal dalam Dewan Komisaris Wilmar Indonesia tersebut.
"Sekarang yang penting jaga dan stop bakar hutan. Ga usah tuduh menuduh. Asalkan kalian tau... yang membakar ga bakalan ngaku," kata akun Facebook lain, Candra.
BACA JUGA:
