Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pemilihan legislatif (Pileg) 2024 di 18 provinsi ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Sabtu (23/3) malam. Gugatan PPP terbagi dalam beberapa perkara, antara lain salah satunya terdaftar dengan nomor 68-01-17-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024.
Berdasarkan rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, PPP meraup sebanyak 5.878.77 suara. Sementara suara tertinggi diraih PDI-Perjuangan sebanyak 25.387.279 suara. Raihan itu, membuat PPP tidak lolos parlemen atau DPR.
Baca juga:
Tertawa Jokowi dan Guyonan Menteri Bahlil Soal PPP Tidak Lolos ke Senayan
PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan, memberikan dukungan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk bisa lolos ke parlemen. PDIP meyakini ada operasi politik untuk mengurangi suara PPP agar tidak lolos parlementary treshold atau ambang batas parlemen.
"Kami sangat khawatir terhadap PPP," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (25/3).
Politikus asal Yogyakarta ini mengatakan dirinya bertemu dengan politisi PPP Achmad Baidowi pada Sabtu (22/3), lalu. Dalam kesempatan itu, Hasto menyampaikan komitmen PDIP yang sejak awal membantu PPP hingga saat ini.
"Sejak perhitungan suara yang pertama, kami mengajak PPP untuk bersama-sama di pusat data PDIP. PDIP tidak ingin sejarah partai Ka'bah ini dihilangkan dari sejarah republik ini," tegasnya.
Bahkan, kata Hato, pada Pemilu 2019, Megawati Soekarnoputri yang memegang amanat dari Ketua Majelis Syariah PPP, almarhum Kiai Maimun Zubair memerintahkan PDIP untuk membantu partai Ka’bah.
"Kami memberikan solidaritas tertinggi. Karena kami tidak ingin menghilangkan partai Ka'bah. Tetapi mungkin Pak Jokowi nanti akan tercatat sebagai seorang presiden yang memiliki legacy menghilangkan partai Ka'bah dalam sejarah republik ini,” ujarnya.
Hasto meyakini, menambahkan persoalan yang dialami PPP akibat dari berbagai operasi politik yang dilakukan oleh penguasa. Menurutnya, ada upaya untuk mengecilkan suara partai pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
"Ini operasi politik yang luar biasa, yang tidak diterima lagi oleh norma dan etika. Karena ketika ambisi kekuasaan mampu mengalahkan etika, moral, dan menghilangkan supremasi hukum yang ada adalah sisi-sisi gelap kekuasan. Dan ini adalah masa buram bagi arah masa depan Indonesia," tegas Hasto. (Pon)
Baca juga:
