Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Sekertaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyatakan kasus dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR 2019-2024 dan perintangan penyidikan, yang menjadikannya sebagai terdakwa dipengaruhi oleh kepentingan politik pihak tertentu.
Hal itu disampaikan Hasto saat membacakan nota pembelaan atau pledoi di hadapan majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (10/7).
"Proses daur ulang ini tidak berada di ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik kekuasaan yang melatarbelakanginya," ujar Hasto.
Meski pengaruh kepentingan politik telah dibantah oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan dengan agenda jawaban atas eksepsi pada 11 April 2025, kata Hasto, realitas kehidupan sosial politik berkata lain.
Ia lantas membeberkan, mulai periode 2023 hingga selesainya Pilkada serentak pada 2024 tidak bisa menafikan hal tersebut.
"Terlebih saya tidak mengalaminya sendiri. Ada kalangan jurnalis, tokoh prodemokrasi, pengamat politik, dan lain-lain yang menjadi korban intimidasi akibat sikap kritis mempersoalkan demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, serta pemilu jurdil," bebernya.
Baca juga:
Dituntut 7 Tahun Penjara, Hasto Kristiyanto Akan Bacakan Pledoi dalam Sidang Hari Ini
Kasus Hasto Dinilai Bermuatan Politis, Hardiyanto Kenneth Berharap Majelis Hakim Memvonis Bebas
Hasto mengungkapkan, tekanan politik yang dialaminya dimulai saat menyatakan sikap politik menolak kehadiran tim nasional Israel dalam Piala Dunia U-21 di Indonesia.
Aspek ideologis dan historis sikap PDIP yang disuarakan tersebut berhubungan dengan komunike politik dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) tahun 1955 di Bandung.
"Kesepakatan politik tersebut ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan memberikan dukungan penuh terhadap kemerdekaan Palestina. Sikap tersebut dijalankan dengan konsisten sebagai sebuah prinsip," ungkapnya.
Baca juga:
Ribuan Polisi Dikerahkan ke PN Jakarta Pusat Saat Hasto Bacakan Pleidoi
Hasto Siapkan 2 Pledoi, Kuasa Hukum Minta Hakim Tegakkan Keadilan
Meski sikap kritis PDIP tersebut mengakibatkan penurunan elektoral partai, Hasto menegaskan bahwa kebenaran adalah kebenaran yang tidak bisa ditransaksikan dan harus diperjuangkan.
"Sementara saya yang menerima kriminalisasi hukum, yang salah satunya disebabkan oleh penolakan terhadap kehadiran Israel, menjadikan proses daur ulang kasus ini sebagai konsekuensi atas sikap politik yang saya ambil," ujarnya.
"Meskipun harus menghadapi tekanan dan intimidasi, kami diajarkan di PDI Perjuangan bahwa berbagai tantangan yang dihadapi adalah bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita dan kesetiaan pada perjuangan ideologi partai yang selaras dengan kepentingan Indonesia," kata Hasto. (Pon)
