Pemilu 2019

Hasil Survei Elektabilitas Gerindra Nyungsep Gara-Gara Hoaks

Eddy FloEddy Flo - Minggu, 06 Januari 2019
Hasil Survei Elektabilitas Gerindra Nyungsep Gara-Gara Hoaks

Logo Partai Gerindra (Foto: Twitter @Gerindra)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Elektabilitas Partai Gerindra benar-benar tergerus akibat hoaks yang diduga disebarkan kader-kadernya. Kasus hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet masuk dalam salah satu pemicu penurunan tingkat elektabilitas partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut.

Berdasarkan hasil survei yang dirilis Lembaga Riset Publik (LRP), elektabilitas Gerindra pada bulan Desember 2018 sebesar 17 persen. Angka ini menurun dibandingkan pada Oktober 2018 yakni 18,6 persen.

Direktur Riset LRP Arvan Maulana menilai nyungsepnya elektabilitas Gerindra tersebut karena "digerogoti" kabar bohong atau hoaks yang beredar di masyarakat.

"Suka atau tidak suka, hasil riset kami menunjukkan kabar bohong atau hoaks, isu kampanye negatif dan kampanye hitam berpengaruh pada penurunan elektabilitas Partai Gerindra," kata Arvan dalam konferensi pers, di Jakarta, Minggu (6/1).

Prabowo Subianto dan Ratna Sarumpaet
Prabowo Subianto saat bertemu dengan Ratna Sarumpaet (Foto: Ist)

Dia menilai, hoaks yang menggerogoti elektabilitas Gerindra itu tidak boleh dianggap remeh, karena Pemilu 2019 sudah dekat yaitu 100 hari lagi sehingga harus diantisipasi sejak dini.

Menurut Arvan, mesin partai harus bekerja keras untuk meningkatkan elektabilitas partai, karena berdasarkan survei LRP masih ada 13,2 persen pemilih yang belum menentukan pilihannya pada Pemilu 2019.

"Tiap kampanye hitam di media berimplikaai negatif pada parpol, sehingga bagaimana 100 hari ini mesin partai bekerja meraih simpati masyarakat," ujarnya lagi.

Arvan Maulana sebagaimana dilansir Antara menilai, berdasarkan survei LRP Oktober 2018, pemilih yang belum menentukan pilihannya sebesar 16,6 persen, menurun menjadi 13,2 persen pada Desember 2018.

Survei LRP tersebut berlangsung sejak 23-31 Desember 2018 melibatkan 1200 responden di 34 provinsi di Indonesia yang telah memiliki hak pilih dengan teknik sampling "multistage random sampling".

Margin of error survei tersebut diperkirakan kurang lebih 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen, dan pengumpulan data lapangan dilakukan pada pekan keempat bulan Desember 2018.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Sejumlah Pengacara Surabaya Tawarkan Diri Dampingi Vanessa Angel dan Model AS

#Partai Gerindra #Prabowo Subianto #Pemilu 2019 #Hasil Survei
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Tegaskan Perang terhadap Koruptor dan Mafia, Prabowo: Mereka akan Kalah!
Presiden RI, Prabowo Subianto, menegaskan pemerintah tidak gentar menghadapi koruptor, maling, dan mafia yang dinilai berupaya merusak negara.
Soffi Amira - 2 jam, 49 menit lalu
Tegaskan Perang terhadap Koruptor dan Mafia, Prabowo: Mereka akan Kalah!
Indonesia
Budi Arie Benarkan Gibran Mundur, Usulan Pemakzulan Dibawa ke Paripurna DPR
Budi Arie membenarkan kabar Gibran Rakabuming Raka ingin mundur dari jabatan Wapres. Sementara itu, 120 anggota DPR mengusulkan hak menyatakan pendapat.
Soffi Amira - Rabu, 11 November 2026
Budi Arie Benarkan Gibran Mundur, Usulan Pemakzulan Dibawa ke Paripurna DPR
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
Bakom Klaim Prabowo Tak Sarankan Gibran 'Fight' di PTUN, Fakta Hukum Perkara Ijazah Dianggap Sudah Final
Mencari fakta soal polemik ijazah Gibran Rakabuming? Kepala Bakom RI secara resmi membantah isu bahwa Presiden Prabowo menyarankan Wapres untuk berjuang di PTUN. Cek fakta hukum selengkapnya di sini!
Angga Yudha Pratama - Rabu, 11 November 2026
Bakom Klaim Prabowo Tak Sarankan Gibran 'Fight' di PTUN, Fakta Hukum Perkara Ijazah Dianggap Sudah Final
Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Gibran Tempuh Jalur Hukum soal Ijazah, Siap Buktikan Dokumen Pendidikan di PTUN
Gibran menyiapkan langkah hukum untuk memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan. Ia akan berkoordinasi dengan Kemendikdasmen.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Gibran Tempuh Jalur Hukum soal Ijazah, Siap Buktikan Dokumen Pendidikan di PTUN
Indonesia
Bagaimana Mekanisme Pergantian Wakil Presiden di Indonesia? Begini Prosedurnya
Bagaimana mekanisme pergantian Wakil Presiden jika mundur atau dimakzulkan? Simak aturan Pasal 8 UUD 1945, mulai dari usulan Presiden hingga pemilihan oleh MPR.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Bagaimana Mekanisme Pergantian Wakil Presiden di Indonesia? Begini Prosedurnya
Indonesia
Mensesneg Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri saat Bertemu Prabowo, Polemik Ijazah Memanas?
Mensesneg, Prasetyo Hadi, membenarkan Gibran mengajukan pengunduran diri saat bertemu Prabowo. Pertemuan keduanya berlangsung selama 2,5 jam.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Mensesneg Benarkan Gibran Ajukan Pengunduran Diri saat Bertemu Prabowo, Polemik Ijazah Memanas?
Indonesia
Bertemu Prabowo, Gibran Minta Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazah
Prabowo dan Gibran membahas polemik ijazah dalam pertemuan di Istana. Gibran meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumennya melalui PTUN.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Bertemu Prabowo, Gibran Minta Kesempatan Buktikan Keabsahan Ijazah
Indonesia
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Yusril menegaskan, pemerintah tidak membentuk satgas kasus dugaan penyadapan Prabowo. Pengusutan sepenuhnya diserahkan kepada Bareskrim Polri.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
Yusril Tegaskan tak Ada Satgas Khusus untuk Usut Kasus Penyadapan Prabowo, Diserahkan ke Polri
Bagikan