Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI juga menetapkan PDI Perjuangan sebagai partai politik dengan raihan suara terbanyak pada pemilihan anggota legislatif (Pileg) DPR RI pada Pemilu 2024. Namun, jagoan PDIP di Pilpres 2024 kalah telak dari Prabowo Subianto.
Pengamat politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Ardli Johan Kusuma mengatakan, saat ini masih sulit untuk memetakan posisi partai politik, baik oposisi maupun pendukung pemerintah, usai hasil pemilu ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Baca juga:
Tanggapi Pernyataan Sandi, Peneliti BRIN Ingatkan Peran Penting Oposisi
"Saat ini agak sulit memetakan posisi partai politik hanya dari hasil pemilu karena fakta telah menunjukkan pada pemilu-pemilu sebelumnya bahwa posisi partai politik di Indonesia, apakah dia akan menjadi bagian atau menjadi oposisi pemerintah, lebih ditentukan pada manuver pascapemilu," kata Ardli.
Ardli menyebut, lobi pascapemilu akan menentukan posisi partai politik untuk periode pemerintahan selanjutnya, yakni 2024-2029.
"Karena budaya partai politik di Indonesia lebih banyak dipengaruhi pertimbangan pragmatis dibandingkan dengan loyalitas terhadap ideologi atau nilai-nilai yang diusung partai itu sendiri," ujarnya dikutip Antara, Jumat (22/3).
Ia menekankan, saat ini masih terlalu dini untuk memetakan posisi partai politik, terutama di legislatif atau DPR RI.
"Masih sangat terlalu dini untuk memetakan posisi partai saat ini karena kemungkinan-kemungkinan masih bisa terjadi menjelang pembentukan kabinet pemerintahan yang baru nantinya," katanya.
KPU RI menetapkan 8 partai politik lolos ke DPR, di antaranya:
- PDI Perjuangan 25.387.279 suara (16,72 persen)
- Partai Golkar 23.208.654 suara (15,29 persen)
- Partai Gerindra 20.071.708 suara (13,22 persen)
- PKB 16.115.655 suara (10,62 persen)
- Partai NasDem 14.660.516 suara (9,66 persen)
- PKS 12.781.353 suara (8,42 persen)
- Partai Demokrat 11.283.160 suara (7,43 persen)
- PAN 10.984.003 suara (7,24 persen)
Tapi posisi ini kemungkinan berubah, karena PPP yang merah suara 3,8 persen, berencana mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. (*)
Baca juga:
