Hadi Pranoto Klaim Temukan Obat Corona, DPR Minta Ada Tindakan Hukum

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 03 Agustus 2020
Hadi Pranoto Klaim Temukan Obat Corona, DPR Minta Ada Tindakan Hukum

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: dpr.go.id

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mengatakan masyarakat perlu berhati-hati menerima atau memberikan informasi seputar virus corona.

Video YouTube milik akun musisi Erdian Aji Prihartanto atau Anji kini menjadi sorotan publik. Sebab, dalam cuplikan video tersebut menampilkan sosok Hadi Pranoto yang mengaku sebagai profesor mikrobiologi klinik dan mengklaim obat COVID-19 sudah ditemukan.

Baca Juga

Klaim Hadi Pranoto soal Obat Corona di Video Anji, IDI: Penipuan dan Berbahaya!

Dia mengatakan, pihak yang layak menyampaikan informasi terkiat obat corona adalah orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan soal virus. Sehingga, informasi yang diterima masyarakat tak tumpang tindih.

"Jika informasi yang diberikan salah, akan banyak orang yang terkena dampaknya. Tentu itu sangat tidak baik di tengah niat baik semua orang dalam memerangi COVID-19," imbuh dia kepada wartawan, Senin (3/8).

Hadi Pranoto dan Anji. Foto: Net

Plh Ketua Fraksi PAN itu pun meminta pemerintah berada di garda terdepan dalam memberikan informasi terkait virus corona. Dia mendesak pemerintah untuk segera memberikan klarifikasi jika ada informasi tak benar di media sosial.

"Berbagai informasi yang berserakan di media sosial harus disaring. Jika ditemukan ada yang salah, harus diluruskan. Di situlah pentingnya juru bicara COVID-19 yang dibentuk pemerintah. Tentu di dalam tim juru bicara ada ahli-ahli yang representatif meluruskan dan memberikan informasi valid," ucapnya.

Saleh pun meminta setiap orang tidak menyebarkan informasi yang keliru secara sengaja dengan tujuan tertentu. Sebab, kata dia, saat ini banyak masyarakat yang merasa gelisah karena banyaknya informasi yang belum valid terkait virus corona

"Penyebaran informasi yang salah adalah penyesatan. Tindakan seperti ini tentu tidak bisa ditolerir. Jika nyata-nyata merugikan kepentingan umum, harus ada tindakan hukum yang tegas. Saya kira banyak klausul hukum yang bisa diterapkan terkait hal itu," kata dia.

"Harus saling jaga, saling mengingatkan. Musuhnya adalah COVID-19. Semua harus bekerja sama untuk melawannya," tandas Saleh.

Di tengah situasi COVID-19 yang seperti ini, masyarakat banyak yang gelisah. Terkadang mudah juga untuk menerima informasi yang belum terverifikasi.

Karena itu, lanjut Saleh, pemerintah dalam hal ini mesti berdiri di barisan depan dalam memberikan informasi. Berbagai informasi yang berserakan di media sosial harus disaring. Jika ditemukan ada yang salah, harus diluruskan.

"Maka disitulah pentingnya juru bicara COVID-19 yang dibentuk pemerintah. Tentu di dalam tim juru bicara ada ahli-ahli yang representatif untuk meluruskan dan memberikan informasi valid," ujarnya.

Baca Juga

Anji Layangkan Permintaan Maaf untuk PFI dan Joshua Irwandi

Saleh meminta kepada pihak-pihak terkait agar lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan atau informasi terkait COVID-19.

Saleh berujar, informasi bisa menjadi lebih keliru jika pihak yang menyampaikan informasi tidak memiliki latar belakang atau keahlian di bidang ilmu yang ia sampaikan. (Knu)

#Saleh Partaonan Daulay #Anji
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
DPR Dorong Pemerintah Manfaatkan Penundaan Tarif AS untuk Negosiasi dan Perkuat Daya Saing Produk
Tarif yang tinggi ini berpotensi besar untuk mengurangi ekspor Indonesia. Sektor-sektor seperti tekstil, furnitur, elektronik, hasil pertanian, dan perikanan diperkirakan akan sangat terpengaruh.
Angga Yudha Pratama - Rabu, 16 April 2025
DPR Dorong Pemerintah Manfaatkan Penundaan Tarif AS untuk Negosiasi dan Perkuat Daya Saing Produk
Indonesia
Legislator PAN Sebut Awal Kepemimpinan Prabowo Dibuka dengan Harapan Besar
Para pembenci sudah saatnya memberi kesempatan mereka untuk bekerja
Angga Yudha Pratama - Senin, 28 Oktober 2024
Legislator PAN Sebut Awal Kepemimpinan Prabowo Dibuka dengan Harapan Besar
Indonesia
PAN Harap Keputusan Golkar di Jabar Datangkan Kebaikan untuk Pilkada Jakarta
Mereka adalah kader senior di PAN dan sudah punya pengalaman
Angga Yudha Pratama - Senin, 05 Agustus 2024
PAN Harap Keputusan Golkar di Jabar Datangkan Kebaikan untuk Pilkada Jakarta
Indonesia
Terima IUPK, PP Muhammadiyah Diyakini Penuh Tanggung Jawab dalam Buat Keputusan
Jika Muhammadiyah dipercaya mengelola tambang, yang mengelola adalah persyarikatan
Angga Yudha Pratama - Selasa, 30 Juli 2024
Terima IUPK, PP Muhammadiyah Diyakini Penuh Tanggung Jawab dalam Buat Keputusan
ShowBiz
Anji Bereksplorasi dalam Single 'Orang Yang Berbeda'
Lagu ini menuangkan eksplorasi yang penuh perasaan tentang hubungan dan penerimaan diri.
Hendaru Tri Hanggoro - Selasa, 12 Maret 2024
Anji Bereksplorasi dalam Single 'Orang Yang Berbeda'
Indonesia
PAN Sebut Kans Erick Thohir Semakin Tinggi Jadi Cawapres Prabowo
Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay meyakini peluang Erick menjadi cawapres kini semakin menguat seiring hengkangnya PKB dari Koalisi Indonesia Maju.
Mula Akmal - Minggu, 03 September 2023
PAN Sebut Kans Erick Thohir Semakin Tinggi Jadi Cawapres Prabowo
Indonesia
Fraksi PAN Nilai Usulan Kenaikan Biaya Naik Haji Beratkan Jemaah
Pasalnya, usulan kenaikan tersebut dinilai akan memberatkan para jamaah. Apalagi besaran kenaikan mencapai hampir 30 juta rupiah per jamaah.
Andika Pratama - Senin, 23 Januari 2023
Fraksi PAN Nilai Usulan Kenaikan Biaya Naik Haji Beratkan Jemaah
Indonesia
PDIP Sebut 8 Fraksi Penolak Proporsional Tertutup Cuma 'Hore-hore', PAN: Tidak Bercanda, Itu Serius
"Kedelapan fraksi itu tidak sedang bermain-main. Tidak bercanda. Ya itu sangat serius. Kalau disimak, justru kedelapan fraksi ini ingin mengedepankan kedaulatan rakyat melalui keterbukaan, kesetaraan, dan keadilan," kata Saleh
Andika Pratama - Jumat, 13 Januari 2023
PDIP Sebut 8 Fraksi Penolak Proporsional Tertutup Cuma 'Hore-hore', PAN: Tidak Bercanda, Itu Serius
Indonesia
Pencabutan PPKM Harus Dilandasi Kajian Matang
Perubahan status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), misalnya, harus dilandasi oleh analisis dan kajian yang matang.
Andika Pratama - Kamis, 22 Desember 2022
Pencabutan PPKM Harus Dilandasi Kajian Matang
Bagikan