Andika Pratama
MerahPutih.com - Guru Besar Statistika Institut Pertanian Bogor (IPB) Asep Saefudin, memastikan semua lembaga survei anggota Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (PERSEPI) melaksanakan Quick Count dengan integritas tinggi.
"Buktinya, mereka berani menunjukkan transparansi datanya. Anda bisa lihat dapur dari tiap lembaga di bawah Persepi yang melaksanakan quick count," kata Asep saat menghadiri Ekspose Data Hasil Quick Count oleh Anggota PERSEPI di Hotel Morrissey, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/4)).
Asep yang menjabat sebagai Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI) juga menyatakan bahwa Quick Count adalah proses metodologi yang menggunakan nalar akademis sehingga bisa dipertanggungjawabkan.
"Quick Count ini bukti kemajuan dan modernisasi demokrasi Indonesia. Kita menjadikan ilmu pengetahuan sebagai basis kita berpolitik," kata Asep.
Data dan metode Quick Count yang bisa dipertanggungjawabkan juga harusnya tidak perlu dipermasalahkan dengan menuding hasil Quick Count sebagai kebohongan atau upaya menggiring opini.
"Tidak perlu baper (bawa perasaan) dengan hasil Quick Count. Selama ada data yang benar dan metode secara statistika berani dibuka, ya hasilnya akurat," katanya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Dewan Etik PERSEPI Prof. Hamdi Muluk. Menurutnya, politisi-politisi tidak perlu melontarkan pernyataan menuduh prosedur dan metodologi yang dilakukan lembaga survei sebagai kebohongan.
"Hari ini anggota PERSEPI membuka semua data dan metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan, tuduhan-tuduhan yang dilontarkan ke kami justru membuat mereka jadi seperti anti-sains, kan," kata Hamdi.
Sepuluh lembaga anggota PERSEPI yang melaksanakan Quick Count pada Pemilu 2019 lalu, melakukan ekspose data untuk menunjukkan hasil akhir, sampel, serta metodologi yang dilakukan selama proses Quick Count. Lembaga tersebut antara lain Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Cyrus Network, Saiful Mujani Research Center (SMRC), Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Indikator Politik, Populi Center, Charta Politika, Indo Barometer, Poltracking, dan Konsep Indonesia. (Knu)
