Guru Besar IPB: Penurunan Tarif Impor AS Harus Diikuti Konsistensi Kedua Negara

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 17 Juli 2025
Guru Besar IPB: Penurunan Tarif Impor AS Harus Diikuti Konsistensi Kedua Negara

Aktivitas bongkar muat kontainer berlangsung di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (16/9/2022). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, Prof Hermanto Siregar, mengapresiasi penurunan tarif impor Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen.

Ia menilai, kesepakatan tersebut merupakan hasil negosiasi yang memberi manfaat bagi kedua negara, namun tetap membutuhkan komitmen untuk dipatuhi bersama.

“Negosiasi yang menghasilkan kesepakatan yang memberi manfaat bagi kedua negara. Capaian tersebut cukup penting, namun masih dibutuhkan konsistensi kedua pemerintah mematuhi kesepakatan tersebut nantinya,” tegas Hermanto kepada wartawan di Jakarta, Kamis (17/7).

Baca juga:

DPR Nilai Penurunan Tarif Impor Amerika jadi 19 Persen Bikin Indonesia Tak Punya Timbal Balik

Menurut Hermanto, kesepakatan penurunan tarif tersebut memiliki potensi untuk memperlancar arus ekspor dan impor antara Indonesia dan Amerika Serikat, baik melalui skema tarif maupun non-tarif yang telah disepakati bersama.

“Untuk mendorong kelancaran ekspor-impor barang-barang dengan tarif atau non-tarif yang disetujui bersama,” jelas dia.

Lebih lanjut, Hermanto mengingatkan pemerintah Indonesia agar memprioritaskan ekspor barang-barang yang jumlah produksinya melebihi kebutuhan dalam negeri dan memiliki kualitas tinggi.

Baca juga:

Dampak Pembelian Besar-Besaran Barang AS dan Akses Bebas ke Mineral Indonesia Demi Tarif Trump Turun

Dengan begitu, Indonesia dapat memperoleh devisa yang cukup untuk menunjang kegiatan impor.

“Yang diekspor adalah barang-barang yang kita bisa produksi banyak, melebihi kebutuhan domestik dan dengan kualitas yang baik. Sekali lagi, menguntungkan kedua negara,” pungkasnya. (Pon)

#Institut Pertanian Bogor (IPB) #Tarif Resiprokal #Ekonomi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno
Langkah Bank Indonesia (BI)- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan burden sharing dengan membeli surat berharga negara (SBN) mendapatkan sorotan tajam
Frengky Aruan - Sabtu, 06 September 2025
Ekonom Sebut Indonesia Belum Berada di Situasi Krisis Ekonomi, Ingatkan Risiko Burden Sharing Bisa Sebabkan Hyperinflasi seperti Era Soekarno
Indonesia
Omzet Mal Anjlok Imbas Demo di Jakarta, Pemprov DKI Segera Lakukan Langkah ini
Omzet mal anjlok akibat demo yang terjadi di Jakarta. KADIN dan APPBI pun mendorong pemerintah untuk mengatasi kondisi tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
Omzet Mal Anjlok Imbas Demo di Jakarta, Pemprov DKI Segera Lakukan Langkah ini
Indonesia
Langkah Konkret Yang Bisa Diambil Pemerintah Saat Rakyat Demo, Salah Satunya Turunkan Pajak Jadi 8 Persen
Bhima menilai pemerintah juga perlu membentuk tim independen untuk memenuhi aspirasi dan tuntutan masyarakat,
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 02 September 2025
Langkah Konkret Yang Bisa Diambil Pemerintah Saat Rakyat Demo, Salah Satunya Turunkan Pajak Jadi 8 Persen
Indonesia
Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik
Ekonomi Indonesia diklaim berada di jalur yang benar. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Ia meminta pengusaha dan investor tidak panik.
Soffi Amira - Senin, 01 September 2025
Ekonomi Indonesia Diklaim di Jalur yang Benar, Menko Airlangga Minta Pengusaha dan Investor tak Panik
Indonesia
DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?
Proyeksi lain yang disepakati adalah suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,9% dan pendapatan per kapita (GNI) mencapai 5.520 dolar
Angga Yudha Pratama - Senin, 25 Agustus 2025
DPR-Pemerintah Sepakati Asumsi RAPBN 2026, Suku Bunga dan Rupiah Jadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi?
Indonesia
Ekspansi Belanja Pemerintah Bakal Bikin Ekonomi Membaik di Semester II 2025
Pada triwulan II 2025, perekonomian tercatat tumbuh 5,12 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), lebih tinggi dari rekor triwulan I sebesar 4,87 persen (yoy).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 20 Agustus 2025
Ekspansi Belanja Pemerintah Bakal Bikin Ekonomi Membaik di Semester II 2025
Indonesia
Prabowo Berencana Tarik Utang Rp 781,87 Triliun di 2026, Jadi yang Tertinggi setelah Pandemi
Presiden RI, Prabowo Subianto, berencana menarik utang Rp 781,87 triliun pada 2026. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi setelah pandemi COVID-19.
Soffi Amira - Selasa, 19 Agustus 2025
Prabowo Berencana Tarik Utang Rp 781,87 Triliun di 2026, Jadi yang Tertinggi setelah Pandemi
Indonesia
Riset Prasasti: ICOR Ekonomi Digital 4,3, Dinilai Lebih Efisien Dibanding 17 Sektor Lain
Hasil riset Prasasti mencatat, bahwa ICOR ekonomi digital lebih efisien dibanding 17 sektor lainnya. Ekonomi digital berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Soffi Amira - Rabu, 13 Agustus 2025
Riset Prasasti: ICOR Ekonomi Digital 4,3, Dinilai Lebih Efisien Dibanding 17 Sektor Lain
Indonesia
Bank Indonesia Bongkar Rahasia Mengapa Ekonomi Jakarta Melaju Kencang di Kuartal III 2025
BI memproyeksikan inflasi Jakarta akan berada dalam kisaran target 2,5% ± 1%
Angga Yudha Pratama - Senin, 11 Agustus 2025
Bank Indonesia Bongkar Rahasia Mengapa Ekonomi Jakarta Melaju Kencang di Kuartal III 2025
Indonesia
Prabowo Sentil Pemain Ekonomi Cari Keuntungan Tanpa Peduli Rakyat, PKB: Penerapan Pasal 33 Harus Tegas dan Konsisten
Ratna Juwita Sari menilai pernyataan Presiden menjadi peringatan serius bagi semua pihak agar konsisten menegakkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
Frengky Aruan - Jumat, 08 Agustus 2025
Prabowo Sentil Pemain Ekonomi Cari Keuntungan Tanpa Peduli Rakyat, PKB: Penerapan Pasal 33 Harus Tegas dan Konsisten
Bagikan