Zaimul Haq Elfan Habib
MerahPutih.com - Gubernur Nusa Tenggara Barat TGB Muhammad Zainul Majdi menyerukan segera dihentikan penindasan dan kebiadaban yang dilakukan terhadap muslim Rohingya di Myanmar.
"Kita satu suara, hentikan penindasan terhadap saudara-saudara kita (Rohingya) di Myanmar. Berikan hak-hak hidup mereka," kata gubernur dalam orasinya saat menerima aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah organisasi masyarakat, pemuda, dan mahasiswa yang mengatasnamakan diri Aliansi Kemanusiaan Peduli Rohingya, di depan Kantor Gubernur NTB di Mataram, Senin (4/9).
Zainul menuturkan, segala macam yang berlawanan dengan nilai-nilai kemanusiaan harus dilawan, seperti yang menimpa muslim Rohingya di Myanmar.
"Saya di sini bersama rekan-rekan, ini melambangkan sisi lahiriyah, tidak hanya terkait umat Islam tetapi juga sisi kebangsaan. Sama ketika kita bicara Palestina, itu juga soal kemanusiaan," ujarnya.
Ia sangat mengapresiasi apa yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat, pemuda, mahasiswa baik Islam maupun nonmuslim terhadap aksi tersebut.
"Saya ingin sampaikan kepada kita semua. Satu suara kita menunjukkan. Kita semua tahu persis. Yang kita lawan ini adalah kegilaan atas nama apapun. Kehilangan akal sehat," jelas Tuan Guru Bajang (TGB) sapaan akrab Gubernur NTB.
Menurut dia, sebagai bangsa Indonesia dan umat beragama dirinya yakin semua agama manapun tidak ada yang membenarkan atau membolehkan penindasan sebagaimana yang terjadi di Myanmar terhadap muslim Rohingya.
"Saya yakin itu. Dalam Islam dan agama-agama lain bahkan juga Buddha, saya yakin tidak ada yang membolehkan seperti itu," tegasnya.
Seperti diketahui, sekitar 38.000 orang Rohingya telah melintas ke Bangladesh dari Myanmar, sumber-sumber di PBB mengatakan, sepekan setelah para pejuang Rohingya menyerang pos-pos polisi dan sebuah pangkalan tentara di negara bagian Rakhine, yang mendorong bentrokan-bentrokan dan ofensif balasan oleh militer.
Bentrokan dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh tentara telah menewaskan sekitar 370 gerilyawan Rohingya, 13 aparat keamanan, dua pejabat pemerintah dan 14 warga sipil, kata militer Myanmar pada Kamis (30/8).
Serangan tersebut merupakan peningkatan tajam dari kemelut yang terjadi sejak Oktober, ketika serangan serupa yang dilancarkan oleh geriyawan Rohingya dengan ukuran yang jauh lebih kecil terhadap pos keamanan, mendorong militer melakukan serangan balasan besar-besaran diikuti dugaan pelanggaran hak asasi manusia. (*)
Sumber : ANTARA
