Grace Natali Tolak Pengurus PSI seperti Figur Hatta Radjasa

Fredy WansyahFredy Wansyah - Sabtu, 23 Mei 2015
Grace Natali Tolak Pengurus PSI seperti Figur Hatta Radjasa

etua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie saat ditanyai wartawan merahputih.com di Menteng, Jakarta, Sabtu (23/5). (Foto: MerahPutih/Achmad)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Politik - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natali membatasi politikus lama untuk menjadi pengurus partai yang ia bangun. Partai yang baru terbentuk Maret 2015 ini mensyaratkan pengurusnya tidak boleh memiliki pengalaman sebagai pengurus di partai lain.

"Maksimal umur 45 tahun dan tidak boleh jadi pengurus di parpol lain, jadi (seperti) Pak Hatta enggak masuk," kata dia.

Grace khawatir, suasana yang sudah terbangun akan dirusak tokoh baru dengan perilaku lamanya. Dia memperkirakan politikus kutu loncat membawa tradisi lama ke tempat yang baru.

Salah satu budaya politikus tua, kata Grace, adalah keharusan bertemu untuk membicarakan sesuatu. Padahal, di era kini kecanggihan teknologi memudahkan koordinasi antar pengurus. Selain itu, tokoh tua biasanya akan pamer kepiawaiannya mengurus parpol lama. "Kita rapat pengurus DPP, 9 orang tidak lebih dari 3 jam loh," katanya.

Lebih jauh Grace menambahkan, partainya juga tidak akan mengikuti ajang pemilihan kepala daerah, baik yang diselenggarakan pada tahun 2015, 2017 mapun 2018. Sebab, target PSI adalah lolos verfikasi dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mengikuti pemilu 2019. "Saat ini kami mengejar verifikasi Kemenkum HAM dan Pilkada belum berpartispasi," katanya.

Grace menegaskan setelah lolos verifikasi dan mendapat tiket untuk mengajukan calon presiden akan diberikan kepada masyarakat. Siapa yang dikehendaki publik itu yang akan didukung. Meskipun ia sudah berpartai, namun tidak mendapatkan restu dari partainya.

"Apakah yang muncul terakhir seperti Jokowi kemarin, kalau partainya enggak mau memberi tiket, PSI mau memberi dukungan," tandasnya. (mad)

Baca Juga:

Grace Natalie Siap Beradu di Pemilu 2019

Persiapkan Pilkada, Agung Laksono Abaikan Putusan PTUN

PPP Kubu Romahurmuziy Tolak Revisi UU Pilkada

#PSI #Grace Natali #Partai Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Fredy Wansyah

Berita Terkait

Indonesia
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta harusnya memberikan perhatian lebih besar lagi terhadap kondisi infrastruktur jalanan di Ibu Kota.
Dwi Astarini - Sabtu, 30 Mei 2026
PSI DKI Soroti Kelambanan Penanganan Jalan Ambles di Lenteng Agung
Indonesia
Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Menurut dia, virus itu berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 apabila tidak ditangani dengan baik.
Dwi Astarini - Kamis, 21 Mei 2026
 Hantavirus masih Menyebar, Legislator Ingatkan Pemprov DKI untuk Waspada
Indonesia
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
PSI beralasan kasus yang menyeret Grace bukan urusan partai karena melibatkan pernyataan yang menjadi tanggung jawab pribadi.
Wisnu Cipto - Rabu, 06 Mei 2026
Bukan Urusan Partai, PSI Ogah Beri Bantuan Hukum ke Grace Natalie
Indonesia
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Polisi segera mengambil tindakan tegas dengan menyeret dua orang terduga pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 05 Mei 2026
Video 'Bro Ron' PSI Kena Bogem Mentah Viral, Polisi Langsung Ciduk Dua Pelaku di Menteng
Indonesia
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Sebanyak 22 ribu anak di Jakarta Utara putus sekolah. DPRD DKI pun meminta Pemprov bisa bertindak cepat mengatasi masalah tersebut.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
22 Ribu Anak di Jakarta Utara Putus Sekolah, Pemprov DKI Diminta Bertindak Cepat
Indonesia
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Upaya perombakan ini juga sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang mengamanatkan penguatan sistem politik melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Pilkada, dan UU Parpol
Angga Yudha Pratama - Kamis, 30 April 2026
DPR Siap Rombak Aturan Main Keuangan Partai Politik di Tengah Desakan Revisi UU Parpol
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra usulkan ambang batas parpol di DPR minimal 13 kursi sesuai jumlah komisi. Partai kecil bisa berkoalisi agar suara rakyat tetap terwakili.
Wisnu Cipto - Kamis, 30 April 2026
Menko Yusril Usul Ambang Batas Parpol Sama dengan Jumlah Komisi di DPR
Indonesia
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
DPR menilai UU Partai Politik perlu direvisi karena sudah tidak relevan. Ahmad Doli Kurnia menyoroti pentingnya transparansi pendanaan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 April 2026
Revisi UU Parpol Dinilai Mendesak, DPR Soroti Transparansi Pendanaan
Indonesia
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
KPK menegaskan kajian yang mereka lakukan terkait usulan capres-cawapres dari kader partai politik merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi di sektor politik.
Wisnu Cipto - Selasa, 28 April 2026
Usul Capres dari Kader Parpol, KPK Bantah Punya Motif Ubah Konstitusi
Bagikan