Gonjang-ganjing Pencatutan Nama SOKSI Dibahas di Silatnas


Graha SOSKI di Jakarta.(FOTO Istimewa)
Silaturahim Nasional (Silatnas) Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) pada Selasa (8/3) menegaskan terjadinya pencatutan nama organisasi itu oleh beberapa oknum dan menegaskan SOKSI dibawah kepemimpinan Ade Komaruddin adalah yang sah.
"Tujuan utama dari pelaksanaan silaturahim nasional ini adalah untuk mendengarkan masukan dari seluruh Dewan Pimpinan Daerah (Depidar) dan Lembaga Konsentrasi SOKSI untuk menyikapi sikap sebagian oknum yang mengatasnamakan SOKSI," ujar Ketua Depidar Banten Tb. Iman Ariyadi dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (8/3).
Tubagus Iman Ariyadi menyatakan seluruh depidar dan lembaga yang hadir menyatakan beberapa sikapnya terkait dengan kondisi yang terjadi dalam rangka menjaga keutuhan dan marwah SOKSI.
Dia menegaskan Musyawarah Nasional X (sepuluh) SOKSI tahun 2015 telah memilih dan menetapkan Ade Komarudin sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI Masa Bakti 2015-2020.
"Berdasarkan Surat Kementerian dalam Negeri, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum No. 220/2050/POLPUM tanggal 12 Mei 2016 yang ditujukan kepada Panitia Munaslub Partai GOLKAR, bahwa SOKSI yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri sampai dengan 21 April 2021 adalah yang diketuai Ade Komarudin," ujarnya.
Tb. Iman mengatakan Depidar SOKSI, Lembaga Konsentrasi SOKSI, kader dan simpatisan SOKSI seluruh Indonesia, menolak segala tindakan dan kegiatan yang tidak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) SOKSI, termasuk didalamnya Munas bersama yang mengatasnamakan organisasi tersebut.
Dia menegaskan seluruh elemen SOKSI menolak penyelenggaraan Musyawarah Nasional Bersama SOKSI, karena tidak sesuai dengan AD/ART SOKSI hasil Musyawarah Nasional X SOKSI Tahun 2015 di Cilegon Banten.
"Segenap kader dan simpatisan SOKSI seluruh Indonesia mengawal dan melaksanakan hasil keputusan Munas X SOKSI Tahun 2015 di Cilegon," katanya.
Selain itu dia mengatakan Silatnas juga membahas perkembangan program kaderisasi Partai Golkar secara umum. Dia menjelaskan secara khusus membahas hasil-hasil Pilkada di tiap daerah yang melibatkan kader SOKSI sebagai kandidat kepala daerah pada Pilkada serentak 15 Februari 2017.
Bagikan
Widi Hatmoko
Berita Terkait
Muhammad Sarmuji Minta Kader DPRD Golkar Utamakan Kebijakan Pro Rakyat

Golkar Ingatkan Kritik Terhadap DPR Wajar Tapi Jangan Sampai Berubah Menjadi Kebencian yang Bisa Perlebar Jurang Perpecahan Bangsa

Setya Novanto Bebas Lebih Cepat, Sebut Kader Setia yang Telah Selesai Jalani Hukuman

Golkar Siapkan Posisi Jika Setnov Mau Aktif Lagi di Kepengurusan Partai

Golkar Tegaskan Setnov Tidak Pernah Dipecat, Statusnya Masih Kader Beringin

Ahmad Doli Kurnia Sebut Setya Novanto Masih Kader Golkar, Belum Pernah Diberhentikan

Setnov Wajib Lapor Sebulan Sekali ke Penjara Sampai 2029, Bisa Dihukum Kembali jika Langgar Aturan

Profil Setya Novanto, Mantan Sales hingga Ketua DPR yang Baru Bebas dari Penjara Pasca Terlibat Korupsi e-KTP

Sehari Sebelum Peringatan HUT RI, Mantan Ketua DPR Setya Novanto Bebas Bersyarat Setelah Hukuman Dipotong MA

Sekjen Golkar: Pertemuan Makan Siang Gibran dan Dasco Tidak Bahas Isu Pemakzulan
