Gibran Sebut Beking Tambang Ilegal di Klaten Ngeri

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 28 November 2022
Gibran Sebut Beking Tambang Ilegal di Klaten Ngeri

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka membenarkan adaya curhatan dari Bupati Klaten, Sri Mulyani soal aktivitas tambang ilegal di Klaten. Putra sulung Jokowi itu menyebut ada beking yang mengerikan di balik aktivitas pertambangan ilegal tersebut

"Bekingannya ngeri. Ojo mbok tulis (nama yang bekingi), mengko mulihmu ora aman (nanti pulang mu tidak aman)," kata Gibran di Balai Kota, Senin (28/11).

Baca Juga

Gibran Cairkan BTT untuk Korban Gempa Cianjur

Dia mengaku sudah mengetahui nama-nama yang membekingi. Hal itu diketahui usai mendapatkan keluhan dari Sri Mulyani.

"Aku wis reti wonge sopo seng bekingi (Saya sudah tanu siapa orang yang melindungi). Saya dapat curhatan dari beliau (Sri Mulyani)," kata Gibran.

Sebelumnya, Bupati Klaten Sri Mulyani mengatakan curhatan itu dilakukan saat dirinya bertemu dalam acara di Semarang bersama Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

"Karena beliau (Gibran) putra bapak Presiden Jokowi, saya keluh kesah soal itu (tambang Ilegal Klaten)," kata Mulyani, Senin (28/11)

Baca Juga

Puan dan Gibran Semobil usai Hadiri Pembukaan Muktamar Muhammadiyah

Politikus PDIP ini menegaskan tujuan mengadu pada Gibran berharap agar para penambang di Klaten mengikuti aturan Perda Pemkab Klaten.

"Maksud saya di sini adalah nambang di Klaten boleh, tapi penambang harus ikuti Perda Pemkab Klaten," papar dia.

Menurutnya, saat ini ada proyek stategis nasional dengan mempertimbangkan zona yang boleh ditambang. Artinya, denagan itu, penambang yang tidak sesuai perda jangan menambang.

"Yang jadi perhatian saya mereka penambang punya SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), tetapi tidak analisis dampak lingkungan (UKL/UPL) harus dilengkapi. Selama itu tidak lengkap jangan menambang," tegas dia.

Disinggung soal beking ngeri tambang pasir ilegal, ia tidak menampik adanya itu. Ia pun hanya bisa mengingatkan pada pengusaha tambang untuk melengkapi syarat.

"Yang harus poro-poro (orang-orang) pejabat negara bantu kami Pemkab Klaten dalam rangka tertibkan tambang ilegal di Klaten. Saya tidak ada kekuatan (melawan beking tambang ilegal)," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga

Puan Dukung Langkah Gibran Silaturahmi dengan Anies

#Gibran Rakabuming #Tambang
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Viral Pesan Berantai Penambang Emas Tewas di Area Antam, Begini Penjelasan Polisi
Belum tentu gas beracun. Yang jelas bukan longsor dan bukan karyawan Antam
Angga Yudha Pratama - Kamis, 15 Januari 2026
Viral Pesan Berantai Penambang Emas Tewas di Area Antam, Begini Penjelasan Polisi
Indonesia
Tambang di Bogor yang Ditutup Dedi Mulyadi Kembali Dibuka, Pemkab Berdalih Ekonomi Warga Harus Jalan
Sebagai solusi jangka panjang, Pemkab Bogor bersama para pengusaha sepakat membangun jalan khusus angkutan tambang sepanjang 15 kilomete
Angga Yudha Pratama - Rabu, 14 Januari 2026
Tambang di Bogor yang Ditutup Dedi Mulyadi Kembali Dibuka, Pemkab Berdalih Ekonomi Warga Harus Jalan
Indonesia
Legislator Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Penganiayaan Lansia Pelawan Tambang di Pasaman
Tindakan tersebut dinilai merupakan pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus diusut hingga ke akar permasalahannya.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Januari 2026
Legislator Desak Polisi Usut Tuntas Kasus Penganiayaan Lansia Pelawan Tambang di Pasaman
Indonesia
Prabowo Siap Sikat Habis Tambang Ilegal, Tegaskan Uang Rakyat Tak Boleh Hilang 1 Persen Pun
Prabowo menekankan pentingnya transparansi dan penghindaran konflik kepentingan dalam proses penegakan hukum
Angga Yudha Pratama - Rabu, 07 Januari 2026
Prabowo Siap Sikat Habis Tambang Ilegal, Tegaskan Uang Rakyat Tak Boleh Hilang 1 Persen Pun
Indonesia
Polisi Tangkap Jurnalis di Morowali, Tegaskan Bukan Terkait Profesi Pers
Polisi menangkap jurnalis berinisial R di Morowali, Sulawesi Tengah. Penangkapan itu terkait kasus dugaan pembakaran kantor tambang awal Januari 2026.
Soffi Amira - Rabu, 07 Januari 2026
Polisi Tangkap Jurnalis di Morowali, Tegaskan Bukan Terkait Profesi Pers
Indonesia
Penyidikan Kasus Tambang Konawe Utara Dihentikan, KPK Ungkap Alasannya
KPK mengungkap alasan mengapa penyidikan kasus tambang Konawe Utara dihentikan. Hal itu dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Soffi Amira - Senin, 29 Desember 2025
Penyidikan Kasus Tambang Konawe Utara Dihentikan, KPK Ungkap Alasannya
Indonesia
KPK Hentikan Kasus Tambang Konawe Utara, MAKI Siap Gugat Praperadilan dan Minta Kejagung Ambil Alih
KPK menghentikan kasus tambang Konawe Utara. MAKI pun siap menggugat praperadilan dan meminta Kejagung untuk menambil alih.
Soffi Amira - Minggu, 28 Desember 2025
KPK Hentikan Kasus Tambang Konawe Utara, MAKI Siap Gugat Praperadilan dan Minta Kejagung Ambil Alih
Indonesia
Gibran Pastikan Pengungsi Aceh Makan 3 Kali Sehari Plus Bonus Internet Ngebut
Selain urusan infrastruktur, Wapres memberikan instruksi khusus kepada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues
Angga Yudha Pratama - Rabu, 17 Desember 2025
Gibran Pastikan Pengungsi Aceh Makan 3 Kali Sehari Plus Bonus Internet Ngebut
Indonesia
Ada Penambangan di Gunung Slamet. Pemprov Ajukan Jadi Kawasan Taman Nasional
Langkah lain yang sudah dilakukan adalah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk menangani permasalahan tambah yang ada di lereng Gunung Slamet tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 13 Desember 2025
Ada Penambangan di Gunung Slamet. Pemprov Ajukan Jadi Kawasan Taman Nasional
Indonesia
Konsesi Tambang Picu Perpecahan PBNU, Gus Yahya Rela Kembalikan ke Negara dengan Syarat
KH Said Aqil Siradj sampai meminta agar hak konsesi tambang dikembalikan kepada pemerintah untuk menyelesaikan konflik internal di tubuh PBNU.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 Desember 2025
Konsesi Tambang Picu Perpecahan PBNU, Gus Yahya Rela Kembalikan ke Negara dengan Syarat
Bagikan