Gibran Diperintah Prabowo Urus dan Berkantor di Papua, Politikus PDIP: Jangan Sering-Sering Pulang

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 09 Juli 2025
Gibran Diperintah Prabowo Urus dan Berkantor di Papua, Politikus PDIP: Jangan Sering-Sering Pulang

Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Dok. Setpres)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapatkan tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi permasalahan di Papua. Kabarnya, ia bakal berkantor di provinsi timur Indonesia itu.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus mendukung rencana tersebut dan menilai langkah tersebut positif untuk Gibran.

"Presiden Prabowo menugasi Gibran ke Papua? Oh saya kira bagus, bagus sekali itu menunjukan kepedulian Pak Prabowo untuk mempercepat pembangunan Papua sekaligus menghargai, karena dulu kan bapaknya Presiden Jokowi kan paling sering ke Papua," kata Deddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7).

Menurut Deddy, Gibran merupakan sosok yang tepat untuk ditugaskan di Papua. Sebab, saat ini Papua masih dalam pembangunan infrastruktur, perkebunan, hingga tambang.

"Itu kan perlu diawasi, yang paling tepat udah Gibran, udah benar gitu. Mudah-mudahan dia lama di sana, jangan cuma datang pergi, datang pergi," sambung Deddy.

Anggota Komisi II DPR RI ini menegaskan, penugasan Gibran ke Papua bukanlah 'pembuangan' politik melainkan sebuah kehormatan besar untuk menyelesaikan masalah mendasar di wilayah tersebut, mulai dari kesehatan hingga pendidikan.

"Itu akan menjadi kehormatan besar buat Gibran kalau dia mau berkantor di sana. Hands on terhadap masalah-masalah yang ada," ujarnya.

Ia menekankan, setelah pembangunan infrastruktur besar-besaran dalam 10 tahun terakhir, yang kini dibutuhkan masyarakat Papua adalah keadilan yang nyata, terutama dalam aspek pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik.

"Kita lihat dulu kan mereka demo karena menolak makan gratis maunya pendidikan gratis itu basic sekali soal pendidikan. Kedua daerah pedalaman, rakyatnya miskin, Lihat ya di media sosial bagaimana warga itu jalan berjam-jam, tengah malam datang nuker hasil tani atau kebunnya. Hanya itu dapet satu kotak indomie, sebungkus indomie Itu kan persoalan apa? Persoalan ekonomi luar biasa," ungkapnya.

Deddy memberikan wejangan kepada Gibran sebelum melaksanakan tugas di Papua untuk memahami kompleksitas permasalahan Papua dengan memanggil dulu tokoh-tokoh Papua, sejarawan, sosiolog, serta kementerian terkait.

"Harusnya kan pusat gitu loh. Tentu Pak Gibran lebih tahu lah dan saya yakin dia akan berhasil, lah. Cuma tadi catatannya jangan sering-sering pulang," pungkasnya. (Pon)

#Papua #Wapres Gibran #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Menunjukkan komitmen dari masyarakat untuk menjaga kedamaian dan mendukung pembangunan daerah.
Dwi Astarini - Kamis, 11 Juni 2026
8 Anggota OPM Berikrar Kembali ke NKRI, TNI : jangan Bangun Masa Depan Papua dengan Permusuhan
Indonesia
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Pihaknya bakal terus mematangkan pelaksanaan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program strategis nasional untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 09 Juni 2026
4 Sekolah Rakyat Bakal Dibangun di Papua
Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Tim Jibom Gegana Brimob Polda Papua amankan dua mortir peninggalan PD II di Jayapura. Sehari sebelumnya, UXO berisiko tinggi ditemukan di Sentani.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 Juni 2026
Pasca Ledakan Biak, Dua Mortir PD II Ditemukan di Jayapura
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Tim kolaborasi film dokumenter Pesta Babi akhirnya angkat bicara terkait laporan hukum yang diajukan tokoh perempuan adat Malind, Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, ke Polda Metro Jaya.
Wisnu Cipto - Minggu, 31 Mei 2026
Dilaporkan ke Polisi, Tim Produksi Film Pesta Babi Puji Mama Sinta Pejuang Hak Adat Papua
Indonesia
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Pembangunan di Papua harus dibaca secara lebih objektif, yaitu sebagai bagian dari upaya negara memperkuat ketahanan pangan, ketahanan energi, pemerataan pembangunan, penguatan infrastruktur, serta perlindungan kedaulatan nasional di wilayah timur Indonesia.
Frengky Aruan - Minggu, 31 Mei 2026
Aktivis Tidak Setuju Proyek Pangan dan Energi di Papua Dilabeli Kolonialisme, Perlu dengan Hati, Hukum, dan Keadilan
Lifestyle
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Karya musik digital tersebut secara gamblang mengangkat isu kondisi Papua terkini
Angga Yudha Pratama - Minggu, 31 Mei 2026
Lirik 'Pesta Para Babi Pembangunan', Lagu Tentang Keserakahan Korporasi di Tanah Papua Viral di Medsos
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Berita Foto
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Ketua DPD Sultan Baktiar Najamuddin menerima dokumen dari Anggota DPD dalam Rapat Paripurna DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/5/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 22 Mei 2026
Rapat Paripurna DPD RI Setujui Pembentukan Pansus Papua
Bagikan