Gibran Diperintah Prabowo Urus dan Berkantor di Papua, Politikus PDIP: Jangan Sering-Sering Pulang

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 09 Juli 2025
Gibran Diperintah Prabowo Urus dan Berkantor di Papua, Politikus PDIP: Jangan Sering-Sering Pulang

Wapres Gibran Rakabuming Raka. (Dok. Setpres)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapatkan tugas khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi permasalahan di Papua. Kabarnya, ia bakal berkantor di provinsi timur Indonesia itu.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Yevri Sitorus mendukung rencana tersebut dan menilai langkah tersebut positif untuk Gibran.

"Presiden Prabowo menugasi Gibran ke Papua? Oh saya kira bagus, bagus sekali itu menunjukan kepedulian Pak Prabowo untuk mempercepat pembangunan Papua sekaligus menghargai, karena dulu kan bapaknya Presiden Jokowi kan paling sering ke Papua," kata Deddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/7).

Menurut Deddy, Gibran merupakan sosok yang tepat untuk ditugaskan di Papua. Sebab, saat ini Papua masih dalam pembangunan infrastruktur, perkebunan, hingga tambang.

"Itu kan perlu diawasi, yang paling tepat udah Gibran, udah benar gitu. Mudah-mudahan dia lama di sana, jangan cuma datang pergi, datang pergi," sambung Deddy.

Anggota Komisi II DPR RI ini menegaskan, penugasan Gibran ke Papua bukanlah 'pembuangan' politik melainkan sebuah kehormatan besar untuk menyelesaikan masalah mendasar di wilayah tersebut, mulai dari kesehatan hingga pendidikan.

"Itu akan menjadi kehormatan besar buat Gibran kalau dia mau berkantor di sana. Hands on terhadap masalah-masalah yang ada," ujarnya.

Ia menekankan, setelah pembangunan infrastruktur besar-besaran dalam 10 tahun terakhir, yang kini dibutuhkan masyarakat Papua adalah keadilan yang nyata, terutama dalam aspek pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik.

"Kita lihat dulu kan mereka demo karena menolak makan gratis maunya pendidikan gratis itu basic sekali soal pendidikan. Kedua daerah pedalaman, rakyatnya miskin, Lihat ya di media sosial bagaimana warga itu jalan berjam-jam, tengah malam datang nuker hasil tani atau kebunnya. Hanya itu dapet satu kotak indomie, sebungkus indomie Itu kan persoalan apa? Persoalan ekonomi luar biasa," ungkapnya.

Deddy memberikan wejangan kepada Gibran sebelum melaksanakan tugas di Papua untuk memahami kompleksitas permasalahan Papua dengan memanggil dulu tokoh-tokoh Papua, sejarawan, sosiolog, serta kementerian terkait.

"Harusnya kan pusat gitu loh. Tentu Pak Gibran lebih tahu lah dan saya yakin dia akan berhasil, lah. Cuma tadi catatannya jangan sering-sering pulang," pungkasnya. (Pon)

#Papua #Wapres Gibran #PDIP
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Freeport McMoRan Berencana Ajukan Perpanjangan Izin Tambang Usai Rampungkan Pembangunan Smelter
Tanpa perpanjangan hingga tahun 2061, Freeport khawatir investasi besar-besaran yang mereka tanamkan tidak akan optimal
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Freeport McMoRan Berencana Ajukan Perpanjangan Izin Tambang Usai Rampungkan Pembangunan Smelter
Indonesia
Gempa M 5,5 Maluku Tengah Getarannya Terasa Hingga Papua
Gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 5,5 yang mengguncang kawasan Maluku Tengah, Maluku, pagi tadi getarannya terasa hingga Papua.
Wisnu Cipto - Sabtu, 17 Januari 2026
Gempa M 5,5 Maluku Tengah Getarannya Terasa Hingga Papua
Indonesia
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
"Reformasi bukan untuk dibatalkan secara perlahan. Reformasi harus dijaga, diperkuat, dan disempurnakan," tutur Megawati.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
PDIP: Penolakan Pilkada oleh DPRD Merupakan Sikap Ideologis, Konstitusional, dan Historis
Indonesia
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Legitimasi elektoral dan besarnya kekuasaan negara tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Januari 2026
Megawati Tegaskan PDIP Tidak Akan Biarkan Stabilitas Dibangun Dengan Korbankan Demokrasi
Indonesia
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
PDIP percaya hak rakyat dalam menentukan pemimpin daerah lewat Pilkada langsung tidak boleh diganggu gugat
Wisnu Cipto - Selasa, 13 Januari 2026
Hasil Rakernas, PDIP Dorong E-Voting Solusi Hemat Biaya Pilkada Langsung
Indonesia
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Meski kini tidak lagi berada dalam struktur kepengurusan, Rudy menegaskan tidak pernah memiliki ambisi jabatan, baik di legislatif maupun eksekutif.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Dapat Bintang Jasa Kehormatan PDIP, FX Rudyatmo Ngaku Tidak Dapat Penugasan Partai
Indonesia
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
PDIP mendesak pemerintah untuk memperbaiki manajemen penanggulangan bencana dengan memperkuat sistem mitigasi bencana.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas PDIP Tetapkan 'Merawat Pertiwi' sebagai Sikap Ideologis Hadapi Krisis Lingkungan
Indonesia
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Polri harus tegak lurus sebagai alat negara yang menjaga ketertiban, bukan instrumen kekuasaan.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Suarakan Reformasi TNI-Polri, Tolak Dwifungsi dan Pastikan Loyalitas Tunggal pada Negara
Indonesia
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Kedaulatan politik dan kemandirian ekonomi menjadi harga mati dalam menghadapi tantangan nasional.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
Rakernas I PDIP Tegaskan Kedaulatan Politik, Kutuk Penculikan Presiden Maduro oleh AS
Indonesia
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting
Mendorong penerapan teknologi untuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas demokrasi.
Dwi Astarini - Senin, 12 Januari 2026
PDIP Desak Pilkada Langsung Tetap Dipertahankan, Usul Gunakan E-Voting
Bagikan