Gibran dan Putri Ma'ruf Amin Ikut Pilkada, Hasto: Mereka Punya Hak untuk Dipilih

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 23 Juli 2020
Gibran dan Putri Ma'ruf Amin Ikut Pilkada, Hasto: Mereka Punya Hak untuk Dipilih

Gibran Rakabuming Raka. (Foto: MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan terkait polemik keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka di Pilwakot Solo 2020.

Hasto mengatakan, PDIP membuka ruang baik kader partai maupun dari luar untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Termasuk Gibran, PDIP memberikan kesempatan yang sama asal mengikuti proses. Dia menegaskan, Gibran memiliki hak konstitusional untuk dipilih dan memilih.

Baca Juga

Bakal Lawan Ponakan Prabowo, Putri Ma'ruf Amin Disarankan Bangun Koalisi Besar

"Mas Gibran misalnya, jelas mas Gibran adalah anak presiden Jokowi. Tetapi sesuai dengan apa yang tertuang di dalam konstitusi, setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan dan dicalonkan," ujar Hasto di Jakarta, Kamis (23/7)

Hasto menegaskan, paling penting Gibran harus mengikuti kaderisasi kepemimpinan yang sama dengan bakal calon kepala daerah dari PDIP.

"Gibran tidak bisa memilih mau lahir dari mana. Begitu proses itu juga dibuka oleh PDIP. Yang penting seluruh calon-calon tersebut termasuk Gibran juga mengikuti seluruh proses kaderisasi kepemimpinan yang disiapkan oleh partai," ujarnya.

Megawati Soekarnoputri dibantu Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Kantor DPP PDIP, Jakarta. (MP/Dery Ridwansah)
Megawati Soekarnoputri dibantu Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Kantor DPP PDIP, Jakarta. (MP/Dery Ridwansah)

Sama dengan Gibran, putri Wapres Ma'ruf Amin Siti Nur Azizah juga berniat bertarung di Pilkada, yaitu di Pilwalkot Tangerang Selatan.

Menurut Hasto, status sebagai anak pejabat itu tidak menghentikan hak konstitusional untuk dipilih.

"Jadi bukan karena anak pejabat negara lalu hak politiknya tercabut karena hal tersebut. Yang penting rakyat yang menentukan dan memiliki kedaulatan di dalam menentukan pemimpinnya," ujarnya.

Baca Juga

PDIP Angkat Suara Ganjar Jadi Capres Potensial Versi Lembaga Survei

Hasto juga menilai wajar karena PDIP tidak menutup mata proses kaderisasi dimulai dari keluarga. Hal ini, kata Hasto juga terjadi di Amerika Serikat. Misalnya, keluarga mantan presiden AS, keluarga Bush hingga Kennedy.

"PDI Perjuangan tidak menutup mata dan menempatkan proses kaderisasi itu dimulai dari keluarga," ucapnya. (Knu)

#Gibran Rakabuming #Hasto Kristiyanto #PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Demokrasi menghadapi tantangan serius ketika kekuasaan politik dan ekonomi semakin terkonsentrasi, kepercayaan publik terhadap institusi melemah, ketimpangan membesar, serta populisme mendapatkan ruang untuk berkembang.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Dari AS hingga Asia, Forum CALD Soroti Gelombang Populisme dan Kemunduran Demokrasi
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Indonesia
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Gagasan Public Pulse 28 sejatinya telah dirintis sejak 2024 sebagai ruang dialektika berkala.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Indonesia
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Peristiwa bersejarah itu pada hakikatnya menyasar elemen masyarakat bawah yang menyuarakan aspirasinya.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Indonesia
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Peresmian monumen ini menjadi puncak peringatan 30 tahun insiden berdarah pada 27 Juli 1996 di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Bagikan