Gibran dan Putri Ma'ruf Amin Ikut Pilkada, Hasto: Mereka Punya Hak untuk Dipilih
Gibran Rakabuming Raka. (Foto: MP/Ismail)
MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto memberikan tanggapan terkait polemik keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka di Pilwakot Solo 2020.
Hasto mengatakan, PDIP membuka ruang baik kader partai maupun dari luar untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Termasuk Gibran, PDIP memberikan kesempatan yang sama asal mengikuti proses. Dia menegaskan, Gibran memiliki hak konstitusional untuk dipilih dan memilih.
Baca Juga
Bakal Lawan Ponakan Prabowo, Putri Ma'ruf Amin Disarankan Bangun Koalisi Besar
"Mas Gibran misalnya, jelas mas Gibran adalah anak presiden Jokowi. Tetapi sesuai dengan apa yang tertuang di dalam konstitusi, setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan dan dicalonkan," ujar Hasto di Jakarta, Kamis (23/7)
Hasto menegaskan, paling penting Gibran harus mengikuti kaderisasi kepemimpinan yang sama dengan bakal calon kepala daerah dari PDIP.
"Gibran tidak bisa memilih mau lahir dari mana. Begitu proses itu juga dibuka oleh PDIP. Yang penting seluruh calon-calon tersebut termasuk Gibran juga mengikuti seluruh proses kaderisasi kepemimpinan yang disiapkan oleh partai," ujarnya.
Sama dengan Gibran, putri Wapres Ma'ruf Amin Siti Nur Azizah juga berniat bertarung di Pilkada, yaitu di Pilwalkot Tangerang Selatan.
Menurut Hasto, status sebagai anak pejabat itu tidak menghentikan hak konstitusional untuk dipilih.
"Jadi bukan karena anak pejabat negara lalu hak politiknya tercabut karena hal tersebut. Yang penting rakyat yang menentukan dan memiliki kedaulatan di dalam menentukan pemimpinnya," ujarnya.
Baca Juga
PDIP Angkat Suara Ganjar Jadi Capres Potensial Versi Lembaga Survei
Hasto juga menilai wajar karena PDIP tidak menutup mata proses kaderisasi dimulai dari keluarga. Hal ini, kata Hasto juga terjadi di Amerika Serikat. Misalnya, keluarga mantan presiden AS, keluarga Bush hingga Kennedy.
"PDI Perjuangan tidak menutup mata dan menempatkan proses kaderisasi itu dimulai dari keluarga," ucapnya. (Knu)
Bagikan
Andika Pratama
Berita Terkait
Implementasi PP 47/24 Masih Rendah, Pemerintah Didesak Percepat Penghapusan Piutang Macet UMKM
Sumpah Pemuda Harus Jadi Semangat Kepeloporan Anak Muda
Peringatan Sumpah Pemuda, PDIP Tegaskan Komitmen Politik Inklusif bagi Generasi Muda
Ribka Tjiptaning Nilai Soeharto tak Pantas Dapat Gelar Pahlawan Nasional, Dianggap Pelanggar HAM
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja
PDIP Sebut Ada Niat Jahat jika Utang KCJB Dikaitkan dengan APBN
PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, FX Rudy Sebut itu Harapan Masyarakat
Bonnie Triyana Tegaskan Pemberian Gelar Pahlawan kepada Soeharto Mencederai Cita-Cita Reformasi
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan, Politisi PDIP: Aktivis 1998 Bisa Dianggap Pengkhianat
Hari Santri Jadi Momentum Gali kembali Islam Bung Karno dan Resolusi Jihad