Gibran Angkat Suara Terkait Blusukan Pasang Stiker Capres di Rumah Warga

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 20 Agustus 2023
Gibran Angkat Suara Terkait Blusukan Pasang Stiker Capres di Rumah Warga

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wali Kota Solo sekaligus kader PDIP melakukan blusukan dalam rangka menempel stiker gambar calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dan Presiden Jokowi di rumah warga pada Sabtu (19/8).

Gibran mengaku kegiatan tersebut atas perintah langsung DPP PDIP. "Saya kemarin sudah janjian dulu pasang stiker sama caleg muda baru. Kemarin saya sudah izin sama Ketua DPC saya nempel (stiker Ganjar) sama yang caleg baru, kita pastikan yang baru-baru dan muda bisa jadi (anggota DPRD 2024)," ujar Gibran usai membuka jalan sehat PDIP di kawasan Stadion Manahan Solo, Minggu (20/8).

Gibran menyebut, sebelumnya telah ada instruksi dari Ketua DPC PDIP saat rapat pada Rabu (16/8) malam. Pemasangan itu tidak hanya berlaku pada dirinya saja, tetapi semua kader.

"Bukan cuma saya yang pasang, semua serentak pasang stiker tanggal 19 Agustus. Di rumah-rumah warga. Hari ini (Minggu) saya buka jalan sehat," pungkasnya.

Baca Juga:

Berpeluang Jadi Cawapres Ganjar, Gibran: Saya Menunggu Tawaran Cawapres Anies

Ketua DPC PDIP FX Hadi Rudyatmo mengatakan untuk jalan sehat diikuti sebanyak 12.227 kader dan tujuh caleg dari Dapil Banjarsari.

"Jalan sehat ini sekaligus untuk konsolidasi partai jelang Pilpres dan Pileg. Kemarin juga ada penempelan stiker capres Ganjar ke rumah warga," kata Rudy

Diberitakan sebelumnya, Wali Kota Solo yang merupakan kader PDIP Gibran Rakabuming Raka melakukan blusukan memasang alat peraga kampanye atau stiker capres Ganjar Pranowo dan sosialisasi pada warga.

Hal itu dilakukan berdasarkan surat instruksi pemasangan alat peraga kampanye No 5356/IN//DPP/VIII/2023. Surat itu ditujukan pada DPD dan DPC PDIP, anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten dan kepala daerah bupati/wali Kota Solo.

Baca Juga:

Gibran Blusukan Pasang Stiker dan Ajak Warga Pilih Ganjar

Surat instruksi itu ditandatangani langsung Kepala Pusat Analisis dan Pengendali Situasi PDIP Prananda Prabowo dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tertanggal 7 Agustus 2023.

Dalam surat perintah DPP PDIP tersebut intinya adalah 'Sepakat untuk melakukan door to door secara serentak pada Sabtu 19 Agustus pukul 09.00 WIB dengan membawa atribut PDIP dan Ganjar Pranowo seperti stiker, bendera partai, kaus GP dan alat peraga kampanye lainnya'.

Gibran dalam menjalankan perintah DPP PDIP tersebut melakukan blusukan memasang stiker ke rumah warga bersama caleg di Kelurahan Serengan, Kecamatan Serengan dan Kelurahan Joyosuran, Pasar Kliwon. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Gibran Pakai Baju Petugas Parkir saat Ikut Pawai HUT ke-78 RI

#Gibran Rakabuming #PDIP #Pemilu
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Sistem tersebut menarik karena partai politik memiliki peran dalam menentukan calon yang memperoleh mandat rakyat.
Dwi Astarini - Rabu, 23 September 2026
Legislator Golkar Komentari Usul Dapil Nasional: Menarik, tapi jangan Bikin Bingung
Indonesia
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Pembahasan mengenai mekanisme tersebut, masih terus dilakukan id antara partai politik sebagai bagian dari penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Punya 2 Juta Suara Terbuang, Demokrat Usul Dapil Nasional
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Demokrat lebih menyoroti potensi banyaknya suara rakyat yang hangus akibat penerapan PT.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
Demokrat Usul Dapil Nasional di Tengah Wacana Parliamentary Threshold 7 Persen
Indonesia
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Komisi II DPR juga tetap memperhatikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu hingga masukan-masukan dari akademisi dan masyarakat sipil.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Ketum Partai Disebut Sepakat Ambang Batas Parlemen 4 Sampai 5 Persen.
Dunia
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Seusai menang besar dalam pemilu di negara bagian Sachsen-Anhalt, Jerman bagian timur, partai kanan ekstrem Alternatif untuk Jerman (Alternative Fur Deutschland/AfD) kini mengincar kemenangan dalam pemilu federal.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
Partai Kanan Ekstrem Alternatif Jerman Menang Besar di Negara Bagian, Bersiap Tarung di Pemilu Federal
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Bagikan