Gerindra Tekan Anies-Sandi Copot 2 Kepala Dinas

MerahPutih.com - Genap memasuki enam bulan memimpin Ibu Kota, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mendapat tekanan untuk mencopot dan merotasi anak buahnya di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) santer di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik mengusulkan kepada Pemprov DKI untuk merotasi jabatan Kepala Dinas Pendidikan DKI, Sopan Adriato dan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Agustino Darmawan.

Menutur dia, kedua dinas itu tak berkomitmen kepada pemimpinnya, sehingga sudah seharusnya mereka digantikan. Tak hanya itu, lanjut dia, kedua kepala dinas itu dianggap tidak paham dengan konsep program yang mereka sendiri ajukan.

"Misal dinas perumahan, dinas perumahan menurut saya harus segera (dievaluasi). Waktu kita tanya di rapat RPJMD, masa nggak paham apa yang dia mau lakukan, ya berhenti aja. Kemudian saya kira dinas pendidikan juga harus diganti. Semangatnya nggak ada," kata Wakil Ketua DPRD DKI itu, Selasa (17/4).

Saat dikonfirmasi, Wagub Sandiaga belum bersedia melakukan perombakan jajaran SKPD. Dia beralasan tak mau terburu-buru dalam memutuskan perombakan siapa saja yang akan diganti.

Mantan ketua HIPMI ini meminta kepada seluruh pihak untuk bersabar dan menahan diri agar tak ada yang berspekulasi. "Jangan terlalu berspekulasi, kita tunggu prosesnya ini baru saja dimulai kita tidak akan terburu-buru," tegas dia.

Kader Gerindra itu pun memastikan jika Pemprov DKI menilai kinerja dari masing-masing pimpinan SKPD secara objektif. "Kita akan review berdasarkan proses mekanisme, berdasarkan kinerjanya," tandas orang nomor dua di Pemprov DKI itu.

'Kursi Panas'

Secara terpisah, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan anggota Legislatif tak perlu mengusulkan pergantian Kepala Kadis Pendidikan. Menurut dia, posisi Kepala Dinas Pendidikan saat ini sudah berada di kursi panas dan tinggal tunggu waktu dicopot.

Uchok menjelaskan saat ini adanya perseteruan antara Dinas Pendidikan dengan Badan Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov DKI (BPPBJ DKI) mengenai lelang mebel. "Nggak sudah diajukan oleh legislatif, sebentar lagi juga kadis pendidikan diganti," tegas dia, saat dihubungi MerahPutih.com, Selasa (17/4).

Uchok juga menyarankan seharusnya Dinas Pendidikan DKI melelang ulang kembali pengadaan mebel sekolah lantaran lelang awal penuh dengan kejanggalan dan aneh. Di samping itu, CBA juga curiga Dinas Pendidikan DKI ataupun Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov DKI (BPPBJ DKI) sudah memiliki jagoan masing-masing untuk memenangkan lelang mebel.

"Lagi memperebutkan kepentingan atas anggaran mebel sebesar Rp.87 miliar. meskipun konflik kedua lembaga ini, tidak memperlihatkan rebutan anggaran sebesar Rp.87 miliar. Tapi seolah olah terjadi konflik spek antara dua lembaga tersebut," tutup Uchok. (Asp)