Gerindra Pastikan Belum Ajukan Nama Menteri ke Jokowi

Zulfikar SyZulfikar Sy - Minggu, 06 Oktober 2019
Gerindra Pastikan Belum Ajukan Nama Menteri ke Jokowi

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla memasuki ruangan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (3/10/2019). (Antara/Bayu Prasetyo)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Gerindra belum memutuskan apakah akan bergabung ke dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin atau tidak.

Ketua DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengungkapkan bahwa keputusan soal bergabung atau tidaknya saja belum ada, apalagi terkait penyerahan nama-nama calon menteri.

Baca Juga:

PPP Tanggapi Isu Bergabungnya Gerindra ke Pemerintahan

"Jadi kalau anda katakan apakah Gerindra akan menyetorkan nama-nama kader yang jadi menteri, setahu saya tidak ada," ungkapnya kepada wartawan usai Diskusi MNC Trijaya, di Kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (5/10).

Diskusi Polemik MNC Trijaya di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10). (Foto: MP/Kanugrahan)
Diskusi Polemik MNC Trijaya di kawasan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10). (Foto: MP/Kanugrahan)

Habiburokhman mengatakan bahwa saat ini seluruh kader Partai Gerindra masih mengikuti arahan Ketua Umum Prabowo Subianto, yakni hanya sebatas menyumbangkan pikiran mengenai apa langkah terbaik pemerintah dalam memajukan Indonesia ke depan.

"Itu Pak Prabowo sudah membuat paper tertulis diberikan kepada Jokowi. Itu saja," katanya.

Habiburokhman menyebutkan, sekiranya ada lima poin pikiran yang disumbangkan Gerindra kepada Jokowi.

"Dari arahan Pak Prabowo adalah kita menyumbangkan lima pemikiran, pertama tentang bagaimana kita bisa berdaya dalam konteks SDA, kedua soal sumber daya air, ketiga soal sumber daya energi, keempat soal pemerintahan yang bersih, kelima soal pertahanan yang kuat," ujarnya.

Baca Juga:

Gerindra Tak Ingin Recoki Jokowi soal Isu Perppu KPK

Sementara itu, Habiburokhman menambahkan, dalam konteks perebutan kursi Ketua MPR, Gerindra ingin menunjukkan tak ada sikap pragmatisme politik atau kepentingan semata demi mendapatkan kekuasaan atau jabatan tertentu.

"Prabowo hanya ingin menunjukkan bahwa kita tidak ada pragmatis-pragmatis, tidak mengedepankan kepentingan elite, perseorangan dan partai," ujar dia.

Keum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) memberi hormat kepada Presiden Jokowi saat pelantikan Gubernur terpilih DKI. (Foto: Biro Pers Setpres)
Keum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) memberi hormat kepada Presiden Jokowi saat pelantikan Gubernur terpilih DKI. (Foto: Biro Pers Setpres)

Ia sendiri sedikit menyayangkan mengapa posisi pucuk pimpinan di parlemen, seluruhnya diisi oleh tokoh yang mendukung pemerintah.

Menurut dia, check and balances diperlukan di parlemen sehingga kekuasaan dapat diawasi secara baik.

"Check and balances diperlukan dan harus berjalan di parlemen. Kan ada tiga fungsi DPR dan MPR, salah satunya mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi itu mesti dilaksanakan semua anggota parlemen sebagai tugas pokok dan fungsinya," tuturnya. (Knu)

Baca Juga:

Gerindra Bantah Prabowo Minta Jatah Tiga Menteri di Kabinet Jokowi-Ma'ruf

#Gerindra #Jokowi-Ma'ruf Amin
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, belum tegas menyatakan dukungan Prabowo-Gibran dua periode. Gerindra pun menanggapi hal tersebut.
Soffi Amira - Senin, 12 Oktober 2026
Jokowi Belum Bicara soal Prabowo-Gibran 2 Periode, Begini Sikap Gerindra
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Indonesia
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Sugiono menyatakan bakal ada pertemuan lanjutan antara ketua-ketua umum partai koalisi pemerintah untuk menentukan keputusan yang diambil bersama.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Setuju Parliamentary Threshold 5 Persen
Indonesia
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Partai Koalisi Pemerintahan Prabowo Subianto sepakat mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen dalam revisi UU Pemilu. Simak poin kesepakatan koalisi di sini!
Wisnu Cipto - Rabu, 16 September 2026
Gerindra Klaim Partai Koalisi Prabowo Solid, Sepakat Ambang Batas Parlemen 5%
Indonesia
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai manuver AHY jadi sinyal instabilitas politik di koalisi Prabowo.
Wisnu Cipto - Rabu, 09 September 2026
Adi Prayitno Baca Gejala Sinyal Keretakan di Koalisi Prabowo
Indonesia
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Wasekjen Partai Gerindra Kawendra Lukistian menegaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan berdasarkan konstitusi dan mandat rakyat yang sah.
Dwi Astarini - Rabu, 26 Agustus 2026
Gerindra Bantah Ketum Projo Budi Arie, Sebut Analogi Patahan Sejarah Ahistoris
Indonesia
Gerindra akan Kaji Hasil Survei SMRC, Jadikan Masukan bagi Pemerintah
Dasco mengatakan Gerindra tidak hanya mencermati survei SMRC, tetapi juga hasil survei dari lembaga lain yang dipublikasikan ke publik.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gerindra akan Kaji Hasil Survei SMRC, Jadikan Masukan bagi Pemerintah
Indonesia
Gerindra Sebut Presiden Prabowo dan Gibran Saling Melengkapi, Jangan Dramatisasi
Prabowo selama ini selalu memberikan Gibran ruang untuk bekerja.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Gerindra Sebut Presiden Prabowo dan Gibran Saling Melengkapi, Jangan Dramatisasi
Indonesia
Prasetyo Hadi: Tidak Ada Instruksi Gerindra untuk Menguasai Dapur MBG atau SPPG
Ketua DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada instruksi kepada kader partainya untuk membangun atau menguasai SPPG maupun dapur program MBG.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Juni 2026
Prasetyo Hadi: Tidak Ada Instruksi Gerindra untuk Menguasai Dapur MBG atau SPPG
Indonesia
Gerindra Balas Dino Patti Djalal, Diplomasi Presiden tak Bisa cuma lewat Zoom
Pertemuan tatap muka memiliki nilai diplomatik yang jauh lebih besar ketimbang komunikasi jarak jauh.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Gerindra Balas Dino Patti Djalal, Diplomasi Presiden tak Bisa cuma lewat Zoom
Bagikan